Dirut PLN Darmawan Pimpin Percepatan Perbaikan Pasokan Listrik Sulbagsel

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo memimpin langsung upaya peningkatan pasokan listrik di sistem kelistrikan Sulawesi Bagian Selatan (Sulbagsel) dengan melakukan inspeksi mendadak ke Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jeneponto, Senin (14/9). Kunjungan kerja ini dilakukan menyusul adanya gangguan teknis pada PLTU berkapasitas 2 x 100 megawatt (MW) milik swasta yang menyebabkan pasokan listrik ke sistem Sulbagsel berkurang signifikan.

Dalam inspeksi tersebut, Darmawan meninjau langsung proses perbaikan PLTU Jeneponto yang diharapkan dapat segera kembali beroperasi. PLN turut mendukung percepatan perbaikan agar pembangkit tersebut dapat memasok listrik kembali ke jaringan Sulbagsel. "Setiap megawatt sangat berarti dalam kondisi seperti ini. Karena itu, kami membantu mempercepat perbaikan PLTU Jeneponto agar dapat segera kembali masuk ke sistem," tegas Darmawan.

Selain masalah pada PLTU Jeneponto, sistem kelistrikan Sulbagsel dalam beberapa waktu terakhir juga menghadapi tekanan akibat menurunnya daya mampu pembangkit hidro. Kondisi hidrologi yang dipengaruhi fenomena El Niño menyebabkan produksi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Poso, Bakaru, Malea, serta sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) menurun drastis.

Darmawan merinci, daya mampu agregat pembangkit hidro turun dari sekitar 850 MW menjadi 250 MW, atau berkurang sekitar 600 MW. Penurunan ini menambah tekanan terhadap keseimbangan pasokan dan kebutuhan listrik di Sulbagsel yang kini tengah Struggle memenuhi permintaan masyarakat.

Untuk mengatasi krisis ini, PLN menjalankan sejumlah langkah secara simultan. Selain mempercepat perbaikan pembangkit, perseroan mengoptimalkan pembangkit yang tersedia dan menyiapkan tambahan kapasitas hingga 627 MW. PLN juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam pelaksanaan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) untuk meningkatkan potensi ketersediaan air bagi pembangkit hidro, meskipun kondisi atmosfer yang sangat kering membuat ketersediaan awan yang dapat disemai masih terbatas.

"Seluruh langkah ini kami jalankan secara paralel. Kami menargetkan pada akhir September 2026 pasokan dan kebutuhan listrik Sulbagsel dapat berangsur seimbang kembali. Prosesnya kami kawal dan evaluasi dari hari ke hari," kata Darmawan.

Untuk jangka panjang, PLN menyiapkan penguatan sistem Sulbagsel agar lebih beragam, fleksibel, dan resilien menghadapi dinamika pasokan. Sesuai arahan Presiden melalui program PLTS 100 gigawatt (GW), PLN akan memperkuat sistem Sulbagsel dengan sekitar 5,2 GWp Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan 8,2 gigawatt hour (GWh) Battery Energy Storage System (BESS). "PLTS akan menambah pasokan dari sumber yang tidak bergantung pada air, sementara BESS menjadi penyangga ketika produksi hidro turun. Kombinasi ini akan membuat sistem Sulbagsel lebih beragam, fleksibel, dan resilien," jelas Darmawan.

Analisis Redaksi

Krisis kelistrikan Sulbagsel menggambarkan tantangan nyata yang dihadapi sektor energi Indonesia di tengah perubahan iklim. Penurunan produksi pembangkit hidro akibat El Niño menunjukkan ketergantungan sistem kelistrikan regional pada sumber air yang kini semakin rentan. Ini bukan sekadar masalah teknis operasional, melainkan bukti nyata bahwa diversification energi harus dipercepat demi keamanan pasokan jangka panjang.

Rencana PLN mengandalkan PLTS dan BESS sebagai solusi struktural memang langkah strategis yang tepat. Namun, target equilibrium pada September 2026 menunjukkan bahwa过渡 ini membutuhkan waktu dan investasi besar. Tantangan utama adalah memastikan suplai listrik tetap memadai selama masa transisi, terlebih mengingat pertumbuhan permintaan listrik yang terus meningkat di region ini.

Yang perlu diwaspadai adalah potensi dampak lanjutan terhadap sektor industri dan rumah tangga apabila gangguan seringkali terjadi. Koordinasi lintas lembaga, termasuk TMC yang bergantung pada kondisi atmosfer, menunjukkan bahwa solusi jangka pendek masih sangat terbatas. PLN perlu transparan soal progres pemulihan ini kepada publik agar tidak ada black-out yang dapat mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat luas.