Prabowo di KTT BRICS: Indonesia Tolak Dikte Kekuatan Besar, Prioritaskan Ketahanan Energi dan Pangan

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk menolak dominasi atau dikte dari satu atau dua kekuatan global tertentu, serta mendorong penguatan kerja sama multilateral di bawah payung BRICS. Pernyataan itu disampaikannya saat menghadiri Sesi Pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2024 di Bharat Mandapam, New Delhi, India, Sabtu (12/10).

Dalam pidatonya, Kepala Negara menekankan bahwa fondasi kekuatan suatu negara terletak pada kemampuan memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya. "Kami tidak suka didikte oleh satu atau dua kekuatan tertentu. Kita harus tangguh dan kemudian kita akan benar-benar mandiri," ujar Prabowo sebagaimana dikutip dari keterangan Sekretariat Presiden.

Fokus pada Konektivitas Energi dan Ketahanan Pangan

Prabowo mengidentifikasi sektor energi sebagai salah satu pilar strategis kerja sama antar anggota BRICS. Ia mengusulkan penguatan konektivitas sistem energi lintas wilayah untuk menjamin keamanan pasokan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Di samping energi, Presiden juga menyoroti urgensi ketahanan pangan, pendidikan, serta pemberdayaan kesejahteraan rakyat sebagai landasan kekuatan kolektif blok tersebut.

"Dengan bersatu, kita juga menjadi lebih kuat. Kekuatan selalu bermula dari dalam negeri bersama rakyat kita," tegasnya, menegaskan bahwa solidaritas di antara negara-negara anggota akan memperkuat posisi tawar dan ketahanan masing-masing negara.

Indonesia sebagai Anggota Baru

Kehadiran Prabowo menandai partisipasi pertama Indonesia sebagai anggota penuh BRICS setelah proses akseseri yang cepat. Ia menyampaikan rasa terima kasih kepada para pendiri blok—Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan—atas penerimaan Indonesia yang mewakili separuh populasi dunia. Langkah ini selaras dengan kebebas dan aktif Indonesia dalam memperluas ruang gerak diplomasi global.

BRICS saat ini bertransformasi menjadi platform utama geopolitik Global Selatan untuk mereformasi tata kelola global yang lebih inklusif dan adil.