KPK Periksa Anggota Polri di Kasus Suap Bupati Bekasi: Sprindik Umum, Tanpa Tersangka!

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggeliat dalam pengembangan kasus dugaan suap yang menyeret Bupati Bekasi periode 2025-2030, Ade Kuswara Kunang. Pada Kamis (10/9), lembaga antirasuah itu menjadwalkan pemeriksaan terhadap Yayat Sudrajat alias Lippo, seorang anggota Polri, sebagai saksi. Pemeriksaan ini dilakukan di tengah penggunaan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) umum, yang berarti belum ada penetapan tersangka dalam perkara yang diduga melibatkan aliran uang Rp11,4 miliar dari pengusaha Sarjan.

Sprindik Umum dan Bayang-Bayang Tersangka

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa penyidikan masih berjalan. 'Sprindik Umum. Belum ada penetapan tersangka dalam pengembangan penyidikan perkara ini. Sprindik baru per Agustus 2026,' ujarnya melalui keterangan tertulis, Kamis (10/9). Pernyataan ini memicu pertanyaan kritis: mengapa KPK memilih jalur sprindik umum dalam kasus yang sudah memiliki konstruksi hukum cukup jelas?

Dalam praktiknya, sprindik umum memberi ruang bagi penyidik untuk mengeksplorasi dugaan keterlibatan pihak lain, termasuk anggota Polri. Namun, transparansi tetap menjadi taruhan. Tanpa tersangka, publik sulit mengukur sejauh mana kasus ini akan berlanjut.

Berdasarkan dakwaan sebelumnya, Ade Kuswara diduga menerima suap sejumlah Rp11,4 miliar dari Sarjan, yang dituntut dalam berkas perkara terpisah. Penerimaan suap itu diduga terjadi pada Desember 2024 hingga Desember 2025 di sejumlah lokasi: Lippo Cikarang, Restoran McDonald's Kabupaten Bekasi, rumah Sarjan di Kampung Gabus Singkil, Kantor Cabang Bank Jabar Banten (bank bjb) pada Kantor Pemerintahan Kabupaten Bekasi, Summarecon Mal Bekasi, Kantor PT Komala Ageng Langgeng Perkasa, Rest Area di Jalan Tol Cipularang, Bebek Kaleyo di Lippo Cikarang Bekasi, Pintu Tol Gabus Tambun Utara, Kawasan 8 Delta Silicon 8 Lippo Cikarang, dan Desa Cicau Kabupaten Bekasi.

Jaksa menduga Ade Kuswara mengetahui atau patut menduga bahwa uang-uang tersebut diberikan agar dirinya bersama Abah Kunang dapat mengatur beberapa paket pekerjaan tahun anggaran 2025 pada Pemerintah Kabupaten Bekasi agar dimenangkan oleh perusahaan milik atau terafiliasi dengan Sarjan. Sarjan sendiri merupakan Direktur PT Zaki Karya Membangun dan Pemilik CV Mancur Berdikari, CV Barok Kostruksi, CV Lor Jaya, CV Singkil Berkah Anugerah, dan PT Tirta Jaya Mandiri.

Kronologi: Dari Quick Count ke Pertemuan di Restoran

Perkara ini bermula saat Sarjan pada Desember 2024 mengetahui hasil quick count yang menyatakan Ade Kuswara sebagai pemenang Pilkada Serentak Bupati Kabupaten Bekasi periode 2025-2030. Sarjan lalu menemui Sugiarto dan meminta agar dipertemukan dengan Ade Kuswara dengan tujuan mendapatkan paket pekerjaan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bekasi.

Bertempat di Restoran Gahyo Lippo Cikarang, Jalan M.H Thamrin, Sarjan bersama saksi Yayat Sudrajat dan Sugiarto bertemu dengan Ade Kuswara untuk mengucapkan selamat dan meminta maaf karena tidak mendukungnya pada masa kampanye. Sarjan menyatakan siap mendukung program-program pembangunan Pemerintahan Kabupaten Bekasi. Pertemuan itu diduga menjadi pintu masuk kesepakatan suap.

Analisis: Ujian Integritas KPK di Tengah Dinamika Politik Lokal

Kasus ini bukan sekadar perkara suap-menyuap. Ia adalah cermin bagaimana politik lokal dan bisnis saling menjalin. Keterlibatan anggota Polri sebagai saksi menambah lapisan rumit: apakah ini murni penegakan hukum, atau ada tarik-menarik kepentingan? KPK dituntut tidak hanya bekerja cepat, tetapi juga berani menembus sekat institusi. Penggunaan sprindik umum bisa jadi strategi, tetapi tanpa penetapan tersangka yang jelas, publik berhak bertanya: seberapa serius kasus ini ditangani?

Dalam pandangan saya sebagai jurnalis yang lama mengikuti kasus korupsi, pola suap kepada kepala daerah seringkali melibatkan jaringan yang lebih luas. Penegakan hukum harus menyentuh semua pihak, tanpa pandang bulu. KPK harus memastikan bahwa pemeriksaan Yayat Sudrajat bukan sekadar formalitas, melainkan langkah awal untuk membongkar aktor intelektual di balik aliran dana Rp11,4 miliar itu.

FAQ Terkait Berita Ini

Apa itu Sprindik Umum?
Sprindik umum adalah surat perintah penyidikan yang tidak menyebutkan identitas tersangka secara spesifik. Tersangka akan ditetapkan kemudian setelah penyidik menemukan bukti cukup.

Siapa Yayat Sudrajat alias Lippo?
Ia adalah anggota Polri yang diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan suap Bupati Bekasi. Namanya disebut dalam pertemuan antara Sarjan dan Ade Kuswara.

Berapa nilai suap yang diduga diterima Ade Kuswara?
Jaksa mendakwa Ade Kuswara menerima suap sebesar Rp11,4 miliar dari pengusaha Sarjan.