DPR Peringatkan Bahaya Tersembunyi Penguasaan Data Platform Digital

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI sekaligus Anggota Panja AI, Muhammad Husein Fadlulloh, menyoroti penguasaan data dan algoritma oleh platform digital. Dalam keterangan tertulis, Kamis (10/9), ia menilai persoalan itu tidak lagi bisa dibaca sebagai kemajuan teknologi semata, karena telah menyentuh kedaulatan digital dan perlindungan konsumen.

Menurut Husein, kekuatan platform digital dan kecerdasan artifisial (AI) tidak terbentuk hanya oleh inovasi. Ada empat pilar yang membuat platform menjadi raksasa: penguasaan data, algoritma, jaringan pengguna, dan kemampuan memengaruhi struktur pasar. Karena itu, ia menegaskan isu ini bukan ranah teknis semata, melainkan sudah masuk wilayah politik ekonomi dan kedaulatan negara.

“Platform digital dan AI bukan lagi sekadar isu perkembangan teknologi. Ketika suatu platform menguasai data dan memiliki kemampuan mempengaruhi struktur pasar, isu tersebut sudah menyentuh kedaulatan digital sekaligus perlindungan konsumen,” kata Husein.

Empat Agenda yang Diperjuangkan BKSAP

BKSAP DPR, kata Husein, konsisten membawa isu ekonomi digital ke pembahasan antarparlemen, termasuk yang bersinggungan dengan World Trade Organization (WTO). Setidaknya ada empat isu yang harus terus diperjuangkan Indonesia: kebijakan bea masuk dan transmisi elektronik; kedaulatan serta aliran data lintas batas; penghitungan nilai ekonomi layanan digital; serta perlindungan ekosistem digital dan daya saing UMKM.

Ia mengingatkan, pertumbuhan ekonomi digital yang cepat tidak boleh hanya menjadi pesta bagi pemain global. Nilai tambah harus tetap tertinggal di dalam negeri, dan UMKM Indonesia mesti mendapat akses pasar serta kesempatan yang adil, bukan sekadar menjadi bagian dari rantai nilai platform global.

“Jangan sampai ekonomi digital tumbuh sangat cepat, tetapi nilai tambahnya justru lebih banyak dinikmati di luar yurisdiksi kita. UMKM Indonesia harus memperoleh akses pasar dan kesempatan yang adil, bukan hanya menjadi bagian dari rantai nilai platform global,” ujarnya.

Analisis: Regulasi Tidak Boleh Kalah Cepat

Peringatan Husein menunjukkan satu hal: tarik-menarik regulasi data bukan perkara domestik biasa. Di satu sisi, Indonesia butuh investasi teknologi dan ekosistem digital yang sehat. Di sisi lain, negara tidak boleh menjadi penonton ketika data warga, ruang pasar, dan algoritma dikuasai segelintir platform. Dalam kerangka WTO, isu aliran data lintas batas dan bea transmisi elektronik sering menjadi medan pertempuran kepentingan negara maju dan berkembang. Di titik ini, posisi DPR menjadi krusial: mendorong kerangka hukum yang adaptif, tetapi tetap berpihak pada etika, transparansi, dan perlindungan publik.

Panja AI dibentuk pada akhir tahun lalu. Lewat panja itu, BKSAP berharap lahir regulasi yang tidak hanya mengejar perkembangan teknologi, tetapi juga menegakkan prinsip etika, transparansi, dan perlindungan publik. Tanpa itu, kedaulatan digital hanya akan menjadi frasa seremonial.

FAQ Terkait Berita Ini

Apa yang disorot DPR? Penguasaan data dan algoritma oleh platform digital yang dinilai menyentuh kedaulatan digital serta perlindungan konsumen.

Mengapa isu ini penting bagi Indonesia? Karena pertumbuhan ekonomi digital bisa cepat, tetapi nilai tambah dan kendali data berisiko dinikmati di luar yurisdiksi Indonesia.

Apa peran Panja AI? Mendorong lahirnya kerangka regulasi yang adaptif terhadap teknologi, etis, transparan, dan melindungi publik.