Tito Peringatkan Tapteng: Rp227 Miliar untuk Bencana, Bukan Kepentingan Politik

Tapanuli Tengah – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, bersatu mempercepat penanganan pascabencana. Permintaan itu disampaikan Tito yang juga Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera usai meninjau progres pemulihan di Tapteng, Kamis, 10 September 2026. Menurutnya, Tapteng termasuk daerah dengan dampak bencana paling berat di Sumatera Utara, sehingga pemulihan tak bisa berjalan sendiri-sendiri.

Dalam kunjungan di Bandara Dr. Ferdinand Lumban Tobing, Tito menegaskan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, mulai kepala daerah, DPRD, hingga tokoh masyarakat, harus mengesampingkan kepentingan politik dan persoalan administratif yang berpotensi menghambat penanganan bencana. Ia menilai seluruh pihak mesti mengutamakan kepentingan masyarakat dan memanfaatkan tambahan anggaran pemerintah untuk mempercepat proses pemulihan.

“Ini masalah kemanusiaan. Kita berdosa kalau seandainya rakyat enggak ditolong, sementara kita memiliki kemampuan membantu mereka,” kata Tito kepada awak media.

Anggaran Rp227 Miliar dan Ancaman Penyalahgunaan

Pemerintah pusat telah memberikan tambahan anggaran sekitar Rp213 miliar pada April 2026 dan Rp14 miliar pada Agustus 2026 kepada Pemerintah Kabupaten Tapteng. Totalnya mencapai sekitar Rp227 miliar. Tito menegaskan dana itu harus diprioritaskan untuk kebutuhan pascabencana dan tidak boleh dipakai untuk kepentingan di luar prioritas tersebut.

“Nah, itu pasti akan saya awasi uangnya dipakai buat apa? Prioritas untuk bencana. Surat Edaran sudah saya buat untuk petunjuk,” ujarnya.

Namun, instruksi saja tidak cukup. Dalam banyak kasus kebencanaan, masalah utama bukan sekadar ketersediaan dana, melainkan koordinasi pusat-daerah, kesiapan birokrasi, dan pengawasan di lapangan. Tambahan anggaran bisa menjadi sia-sia jika perencanaan proyek lemah, pengadaan lambat, atau kepentingan politik lokal ikut bermain. Di titik inilah peringatan Tito menjadi ujian bagi elite Tapteng.

Sabo Dam hingga Huntap Jadi Sorotan

Dalam peninjauan itu, Tito mengecek sejumlah progres rehabilitasi dan rekonstruksi, antara lain pembangunan Sabo Dam, hunian tetap atau huntap, serta pemulihan fasilitas pendidikan yang terdampak bencana. Peninjauan dilakukan untuk memastikan program berjalan sesuai rencana, termasuk yang telah disusun kementerian dan lembaga terkait.

Tito juga menjelaskan Presiden telah menyetujui anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera selama tiga tahun dengan total mencapai Rp100,1 triliun. Anggaran itu, katanya, telah diberikan kepada kementerian dan lembaga terkait untuk mendukung pelaksanaan program.

Sebagai Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Tito memastikan pelaksanaan dan penggunaan anggaran akan terus diawasi, baik proyek yang dikerjakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. “Nah, sekarang waktunya, masanya untuk turun ke lapangan untuk mengecek,” tegasnya.

Yang perlu dicermati, pernyataan Tito menyiratkan satu hal: pemulihan pascabencana tidak cukup diselesaikan dengan seremoni dan janji anggaran. Dibutuhkan transparansi, akuntabilitas, dan keberanian daerah untuk menolak segala bentuk penyimpangan. Jika tidak, rakyat Tapteng akan kembali menjadi pihak yang paling dirugikan.

FAQ Terkait Berita Ini

Siapa yang meminta percepatan penanganan pascabencana di Tapteng?
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, yang juga Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera.

Berapa total tambahan anggaran untuk Kabupaten Tapteng?
Sekitar Rp227 miliar, terdiri dari Rp213 miliar pada April 2026 dan Rp14 miliar pada Agustus 2026.

Apa saja yang ditinjau Tito di Tapteng?
Pembangunan Sabo Dam, hunian tetap, dan pemulihan fasilitas pendidikan yang terdampak bencana.