Tiga ASN Ditembak KKB Saat Bawa Bantuan Ternak, Legislator PKB: Pelanggaran HAM Tanpa Toleransi

Jakarta — Komisi XIII DPR RI mengecam keras penembakan yang menewaskan tiga Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya di Kampung Muliama, Papua Pegunungan, Rabu (9/9). Insiden itu terjadi sekitar pukul 15.53 WIT ketika rombongan 11 pegawai sedang dalam perjalanan dari Wamena menuju Muliama untuk meninjau kegiatan cetak sawah dan membawa bantuan ternak bagi masyarakat. Anggota Komisi XIII Bidang HAM, Mafirion Syamsuddin Rogo, menilai aksi KKB Papua tersebut sebagai pelanggaran HAM yang tidak dapat ditoleransi dan harus ditindak tegas.

Mafirion menyatakan, penembakan terhadap tiga pegawai Dinas Pertanian adalah tindakan tidak manusiawi. Menurutnya, tidak ada ruang toleransi bagi kekerasan bersenjata yang menyasar petugas pelayanan publik. Ia menyesalkan karena para korban ditembak saat sedang membawa bantuan ternak untuk masyarakat, sebuah tugas yang semestinya berlangsung aman tanpa ancaman senjata.

Kronologi dan Korban

Satgas Operasi Damai Cartenz mengungkap penembakan terjadi pada Rabu (9/9) sekitar pukul 15.53 WIT. Rombongan 11 pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya sedang menuju Muliama untuk meninjau cetak sawah. Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan tiga pegawai berstatus ASN tewas. Mereka adalah WB (24), AR (49) yang menjabat Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Jayawijaya, serta AAM (35).

Dalam pembacaan jurnalistik saya, pola serangan terhadap petugas yang membawa layanan negara bukan sekadar kriminalitas biasa. Ia menyimpan pesan teror: bahwa ruang publik di wilayah konflik dapat dibekukan oleh kekerasan bersenjata. Negara tidak boleh hanya hadir dalam pernyataan kecaman, tetapi harus memastikan perlindungan nyata bagi warga sipil dan petugas yang bekerja untuk masyarakat.

Bayang-Bayang Ancaman bagi Warga Sipil

Mafirion mengaku prihatin karena kasus itu tidak hanya menyangkut korban, tetapi juga menyisakan persoalan mengenai rasa aman masyarakat sipil di wilayah konflik. Warga yang tinggal di kawasan tersebut maupun mereka yang bekerja memberikan pelayanan publik akan berada dalam bayang-bayang ancaman kekerasan.

Ia menegaskan, tanpa tindakan tegas dan terukur terhadap pelaku, masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut dan warga sipil yang bertugas di sana akan terus hidup dalam rasa takut. Warga sipil, katanya, kerap menjadi kelompok paling rentan ketika kekerasan terus terjadi, padahal mereka tidak terlibat dalam konflik.

Menurut Mafirion, semua warga negara Indonesia di mana pun berada memiliki hak yang sama untuk hidup aman dan tanpa rasa takut. Serangan terhadap penembakan ASN ini karena itu harus dibaca sebagai ujian bagi kehadiran negara: apakah aparat mampu menegakkan hukum tanpa ragu, atau membiarkan impunitas tumbuh di tengah masyarakat.

Tuntutan Tindakan Tegas

Komisi XIII DPR mendesak penindakan hukum yang tidak setengah hati. Pernyataan Mafirion menegaskan bahwa pelanggaran HAM tidak boleh diselesaikan hanya dengan retorika. Diperlukan langkah tegas, terukur, dan akuntabel untuk menangkap pelaku, mengungkap jaringan, serta mencegah serangan serupa.

Bagi publik di Papua Pegunungan, yang paling mendesak bukan sekadar simpati, melainkan jaminan keamanan. Petugas pertanian, tenaga kesehatan, guru, dan pelayan publik lain semestinya tidak perlu mempertaruhkan nyawa ketika menjalankan tugas negara. Jika kekerasan dibiarkan, bukan hanya nyawa yang hilang, tetapi juga kepercayaan warga terhadap negara.

FAQ Terkait Berita Ini

Siapa korban penembakan di Kampung Muliama?
Tiga ASN Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya, yakni WB (24), AR (49), Kepala Bidang Peternakan, dan AAM (35).

Kapan dan di mana peristiwa terjadi?
Rabu (9/9) sekitar pukul 15.53 WIT di Kampung Muliama, Papua Pegunungan, saat rombongan menuju lokasi cetak sawah.

Apa tuntutan legislator PKB?
Mafirion Syamsuddin Rogo menuntut tindakan tegas dan terukur terhadap pelaku, serta menilai insiden sebagai pelanggaran HAM yang tidak boleh ditoleransi.