Sarjito Ingin Bursa Komoditas Jadi Senjata Tekan Kebocoran Pajak, Nikel Jadi Taruhan
Menyoroti perkembangan startup, bisnis lokal, dan ekonomi digital di Indonesia.

Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sarjito ingin menjadikan bursa komoditas sebagai senjata baru menekan kebocoran pajak. Ia menyatakan pembentukan industri ini dapat memperkuat pengawasan transaksi komoditas, terutama untuk menekan praktik under-invoicing dan mengontrol transfer pricing. Pernyataan itu disampaikan usai pelantikan di Mahkamah Agung, Rabu (9/9).
Menurut Sarjito, keberadaan bursa tidak hanya sebagai tempat perdagangan. Bursa juga menjadi instrumen untuk memastikan transaksi komoditas tercatat transparan, baik dari sisi harga maupun volume. Dengan begitu, negara memiliki rujukan data yang lebih kuat untuk mengawasi transaksi yang berpotensi merugikan penerimaan negara.
Nikel dan Ambisi Menjadi Penentu Harga Dunia
Sarjito juga berambisi menjadikan Indonesia sebagai penentu harga nikel dunia. Sebagai penghasil nikel terbesar, Indonesia selama ini dinilai belum mampu menentukan harga. Harga masih ditentukan pihak lain. Ia menyebut kondisi itu sebagai ironi. Target awal, Indonesia tidak lagi sekadar price taker, tetapi menjadi price influencer, lalu pada akhirnya mampu menjadi price maker.
Analisis saya, langkah ini strategis karena menyentuh akar masalah fiskal: data harga dan volume yang selama ini mudah dimanipulasi. Namun, bursa komoditas bukan obat instan. Ia membutuhkan likuiditas, kepercayaan pelaku pasar, integritas pencatatan, dan penegakan hukum. Tanpa itu, bursa hanya akan menjadi menara gading regulasi. Pemerintah dan OJK perlu memastikan bahwa infrastruktur pasar benar-benar terhubung dengan sistem perpajakan, kepabeanan, dan pengawasan hilirisasi.
POJK Dikejar, Perpres Masih Ditentukan
Untuk merealisasikan rencana itu, OJK mengejar penerbitan Peraturan OJK (POJK) awal yang ditargetkan diundangkan pada 17 September 2026. Sarjito mengatakan proses tersebut harus segera dilakukan karena tenggat waktu semakin dekat. POJK tahap awal akan menjadi dasar bagi proses berikutnya. OJK juga akan mengusulkan sejumlah POJK baru untuk mendukung pelaksanaan bursa komoditas.
OJK masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres) untuk menentukan mineral dan komoditas strategis apa saja yang masuk dalam mekanisme perdagangan bursa. Karena itu, implementasi akan dilakukan bertahap. OJK akan melihat komoditas yang paling memungkinkan diperdagangkan melalui bursa sebelum memperluas cakupannya.
Dalam pandangan saya, ujian terbesar bukan pada penerbitan aturan, melainkan pada konsistensi eksekusi. Bursa komoditas bisa menjadi instrumen fiskal dan industri sekaligus, tetapi hanya jika tata kelolanya bersih, datanya akurat, dan manfaatnya benar-benar mengalir ke rakyat. Devisa dan pajak harus masuk proporsional, bukan hanya dinikmati segelintir pihak.
FAQ Terkait Berita Ini
Apa tujuan utama bursa komoditas menurut Sarjito?
Bursa komoditas ditujukan untuk menciptakan transparansi harga dan volume, menekan under-invoicing serta transfer pricing, dan memperkuat pengawasan penerimaan negara.
Kapan POJK awal ditargetkan terbit?
OJK menargetkan POJK awal diundangkan pada 17 September 2026.
Komoditas apa yang akan diperdagangkan lebih dulu?
OJK masih menunggu Perpres. Implementasi akan bertahap, dengan nikel menjadi salah satu contoh komoditas strategis yang disorot.
BERITA TERKAIT (Ekonomi & Pasar)

Direktur Utama Blue Bird Borong 675.800 Saham BIRD Senilai Hampir Rp1 Miliar untuk Perkuat Pengendalian

Emtek Resmikan Penjualan Saham Indopay Merchant Services, Fokus Optimalisasi Portofolio Investasi

Dampak Pergeseran Kepemilikan: SPBU Shell Kembali Operasional di Tangan SEFAS dengan Produk Terbatas
