Purbaya Pangkas Estimasi: Anggaran Rekening 200 Juta Warga Tak Sampai Rp11 Triliun

Jakarta — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan anggaran untuk program pembukaan rekening bagi sekitar 200 juta warga belum final. Ia memperkirakan kebutuhan dana tidak akan mencapai Rp11 triliun seperti perhitungan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Pernyataan itu disampaikan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (10/9), ketika pemerintah masih menggodok mekanisme dan sasaran penerima.

Dalam kacamata ekonomi makro, sinyal ini penting. Pemerintah tidak ingin mengunci angka anggaran APBN sebelum data penerima dan rekening existing jelas. Ini menunjukkan disiplin fiskal, tetapi juga menandakan ketidakpastian eksekusi program rekening warga yang menyasar basis populasi sangat besar.

Angka Rp11 Triliun Vs Realitas Data

Purbaya menegaskan hitungan pemerintah belum final. “Belum (sampai) Rp11 triliun. Ini anggarannya masih belum dihitung. Kan yang udah punya mungkin juga enggak dibukain (rekening),” ujar Purbaya saat ditemui wartawan. Ia menilai pemerintah masih perlu menghitung kebutuhan secara rinci, termasuk menentukan siapa saja yang benar-benar mendapat rekening baru.

Ketika ditanya soal warga yang sudah memiliki rekening, Purbaya mengaku belum mengetahui detail mekanismenya. Menurutnya, pemerintah memiliki cadangan anggaran, tetapi kebutuhan program kemungkinan tidak sebesar Rp11 triliun. “Ada dan ada cadangan (anggaran) juga yang bisa dipakai. Tapi saya yakin nggak akan sampai Rp11 triliun. Kan nggak sampai 200 juta (rekening masyarakat),” katanya.

Ia juga belum bisa memastikan jumlah rekening yang akan dibuka. Pemerintah masih perlu melihat data penduduk dan kelompok usia sasaran. “Kita lihat penduduknya seperti apa, saya belum lihat. Nanti yang jelas, yang saya tahu pasti adalah nanti kalau orang yang buat KTP langsung dibuka, langsung rekening, langsung ditransfer uangnya ke situ juga,” ujarnya.

Rekening Otomatis dan Simpul Existing

Airlangga sebelumnya menyebut saldo awal Rp50 ribu per rekening akan dibiayai APBN. Berdasarkan perhitungan pemerintah, kebutuhan program itu diperkirakan mencapai Rp11 triliun. “Dananya dari APBN. Totalnya, kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta, atau sekitar Rp11 T lah,” ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (9/9).

Pemerintah berencana menyalurkan dana secara bertahap. Rekening akan dibuka melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI), menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Rekening direncanakan otomatis bagi warga yang memasuki usia 17 tahun dan telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Namun, untuk warga yang sudah memiliki rekening, mekanisme masih perlu dimatangkan. “Tapi kalau yang sudah atau yang existing, yang punya, misalnya BRI juga, ngapain dia punya 2 rekening, itu saya nggak tahu. Nanti saya tunggu ditanya dari mereka,” ujar Purbaya. Di titik ini, koordinasi antara Kementerian Keuangan, perbankan, dan Dukcapil menjadi penentu.

Insight Bisnis: Sinyal Fiskal dan Inklusi Keuangan

Bagi pelaku pasar, pernyataan Purbaya adalah sinyal bahwa pemerintah tidak akan menggelembungkan belanja hanya demi target populasi. Program ini beririsan dengan inklusi keuangan, formalisasi tabungan, dan penyaluran bantuan sosial. Jika program pembukaan rekening berjalan rapi, dampaknya bisa positif bagi basis nasabah bank pelat merah dan efisiensi transfer pemerintah. Sebaliknya, jika data dan mekanisme existing tidak selesai, biaya administratif dan risiko duplikasi rekening bisa membengkak.

Karena itu, angka final bukan satu-satunya indikator. Kualitas data, kecepatan verifikasi, dan desain insentif bagi bank penyalur akan menentukan apakah program ini menjadi lompatan inklusi keuangan atau sekadar beban fiskal baru.

FAQ Terkait Berita Ini

Apakah anggaran program rekening 200 juta warga sudah final? Belum. Menkeu Purbaya menyatakan pemerintah masih menghitung kebutuhan rinci dan menentukan siapa yang mendapat rekening baru.

Berapa estimasi anggaran yang beredar? Airlangga Hartarto sebelumnya menyebut sekitar Rp11 triliun, tetapi Purbaya meyakini angka itu tidak akan tercapai dan bisa lebih rendah.

Siapa yang akan mendapat rekening otomatis? Warga yang memasuki usia 17 tahun dan telah memiliki KTP, dengan pembukaan berbasis NIK serta data Dukcapil. Mekanisme bagi yang sudah punya rekening masih dibahas.