Harga Kedelai Impor Naik, Tahu-Tempe Tetap Murah: Pemerintah Diminta Realisasikan CPP

Jakarta, 10 September 2026 – Harga kedelai impor yang menjadi bahan baku utama tahu dan tempe terus merangkak naik. Namun, perajin tahu dan tempe memilih menahan harga jual produknya. Kenaikan di tingkat importir terjadi justru ketika harga kedelai di pasar global sedang turun, memicu pertanyaan serius tentang tata kelola pangan nasional.

Sekretaris Jenderal Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) Wibowo Nurcahyo menegaskan, harga jual tahu dan tempe hingga saat ini masih stabil. 'Harga jual tempe tahu kami masih tetap,' kata Wibowo kepada CNBC Indonesia, Kamis (10/9/2026).

Harga Kedelai di Berbagai Daerah

Berdasarkan data Gakoptindo per 10 September 2026, harga kedelai di sejumlah wilayah Jawa masih berada di bawah Harga Acuan Pemerintah (HAP) Rp12.000 per kg. Di Jawa Barat, harga di tingkat perajin berkisar Rp11.200-Rp11.750 per kg. Jawa Tengah sekitar Rp11.300-Rp11.750 per kg, Jawa Timur Rp11.250-Rp11.550 per kg, dan DKI Jakarta Rp11.400-Rp11.850 per kg.

Namun, harga lebih tinggi tercatat di luar Jawa. Di Aceh, harga kedelai merek Bola mencapai Rp13.200 per kg. Sumatra Utara Rp12.800 per kg (Bola) dan Rp12.950 per kg (MB). Sumatra Barat Rp12.950 per kg (Bola). Kalimantan Timur Rp12.900 per kg (Bola), dan Sulawesi Selatan Rp12.950 per kg (Bola Merah). Secara nasional, rata-rata harga kedelai impor per 8 September 2026 mencapai Rp13.762 per kg, atau Rp1.762 per kg di atas HAP.

Kenaikan di Tingkat Importir vs Pasar Global

Wibowo mengungkapkan, kenaikan harga terjadi di tingkat importir. Data harga delivery order (DO) importir per 9 September 2026 menunjukkan kenaikan dibandingkan 2 September 2026. Misalnya, kedelai merek Bola Merah di Cigading naik dari Rp10.600 menjadi Rp10.700 per kg. Merek Hiu di Cigading juga naik dari Rp10.600 menjadi Rp10.700 per kg. Sementara merek 3 Berlian dan Tugu Monas di Cikarang naik dari Rp10.600 menjadi Rp10.900 per kg.

Yang menjadi persoalan, kenaikan harga di dalam negeri terjadi ketika harga komoditas di pasar global justru turun. 'Memang beberapa hari ini ada kenaikan ya di tingkat importir. Padahal, dolar (Amerika Serikat) kan sedang tidak menyentuh Rp18.000 ya, harga di CBOT (Chicago Board of Trade) juga turun,' sebut Wibowo.

Pemerintah Tidak Menguasai Stok

Menurut Wibowo, kondisi ini berkaitan dengan belum adanya penguasaan stok kedelai oleh pemerintah. Akibatnya, pemerintah tidak memiliki barang yang dapat digunakan untuk mengendalikan harga ketika terjadi kenaikan di pasar. 'Karena kita nggak menguasai pasar. Pemerintah tidak punya barang,' ujar dia.

Ia membenarkan bahwa harga kedelai pada akhirnya ditentukan oleh pihak yang menguasai barang, yakni importir. 'Iya betul sekali. Itu jawabannya,' tutur Wibowo. Meski demikian, stok kedelai saat ini masih tersedia berdasarkan informasi dari importir. 'Ya intinya kan karena kita nggak kuasai barang, tergantung siapa yang punya barang mengatakan. Yang punya barang mengatakan 'oh stok ada', ya berarti pemerintah merasa ini aman-aman saja. Tapi ketika suatu saat dikatakan tidak ada, ya baru ramai kan, biasanya begitu situasinya,' terangnya.

Karena itu, Gakoptindo mendorong pemerintah merealisasikan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk kedelai. Ketentuan mengenai CPP kedelai sebenarnya sudah ada, tetapi belum terealisasi. 'Iya itu kan sudah ditentukan. Sudah ada ketetapannya itu, CPP. Tapi sampai saat ini kan belum ada realisasinya. Ya kita sih mendorong itu. Tapi sampai saat ini belum ada,' ujar dia.

Analisis: Ketergantungan pada Importir dan Urgensi CPP

Sebagai pakar ekonomi makro, saya menilai situasi ini mencerminkan kegagalan pemerintah dalam membangun buffer stock yang memadai. Ketika harga global turun tetapi harga domestik naik, ada indikasi kuat bahwa pasar kedelai nasional dikuasai oleh segelintir importir yang memiliki kekuatan menetapkan harga. Tanpa intervensi pemerintah melalui CPP, perajin tahu dan tempe—yang merupakan tulang punggung industri kecil—selalu berada di posisi rentan. Mereka tidak bisa menaikkan harga jual karena daya beli masyarakat yang belum pulih, sehingga margin mereka tergerus. Jika ini dibiarkan, bukan tidak mungkin akan terjadi gelombang kebangkrutan di sektor industri tahu dan tempe, yang berdampak pada hilangnya lapangan kerja dan kenaikan harga pangan olahan.

Realisasi CPP kedelai bukan sekadar pilihan, melainkan keharusan. Pemerintah harus segera mengambil alih kendali stok, minimal untuk menjaga stabilitas harga dan melindungi produsen kecil. Tanpa itu, kedaulatan pangan hanya menjadi slogan.

FAQ Terkait Berita Ini

Q: Mengapa harga tahu dan tempe tidak naik meski kedelai mahal?
A: Perajin menahan harga jual untuk menjaga daya beli masyarakat. Mereka khawatir kenaikan harga akan menurunkan permintaan, sehingga lebih memilih menekan margin keuntungan.

Q: Apa itu CPP kedelai dan mengapa belum terealisasi?
A: CPP (Cadangan Pangan Pemerintah) adalah mekanisme penyangga stok pangan oleh pemerintah. Untuk kedelai, ketentuannya sudah ada, namun belum direalisasikan karena diduga belum menjadi prioritas atau terkendala anggaran dan koordinasi antar lembaga.

Q: Apa dampak jika pemerintah tidak menguasai stok kedelai?
A: Harga akan sepenuhnya ditentukan importir. Ketika importir menaikkan harga atau menahan stok, pemerintah tidak punya instrumen untuk intervensi. Ini bisa memicu lonjakan harga tahu dan tempe, serta mengancam keberlangsungan usaha perajin kecil.