Pemerintah Siapkan Rp 11 Triliun untuk Rekening Gratis 200 Juta WNI, Saldo Awal Rp 50 Ribu

Jakarta – Pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 11 triliun untuk membuka rekening bank gratis bagi seluruh warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan program ini akan menjadi kanal penyaluran bantuan sosial sekaligus mendorong inklusi keuangan nasional. Rencananya, setiap penerima akan mendapat saldo awal Rp 50 ribu tanpa potongan biaya administrasi, dan rekening akan terhubung dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Anggaran Bertahap, Masih dalam Pembahasan dengan BI dan OJK

Dalam konferensi pers di Kompleks Istana Negara, Rabu (9/9/2026), Airlangga menjelaskan bahwa angka Rp 11 triliun merupakan estimasi untuk mencakup 200 juta penduduk. Namun, ia menegaskan bahwa dana tidak akan dicairkan sekaligus. “Anggaran nanti kita bahas, karena kan nggak semua langsung segitu, kan nantinya itu secara bertahap,” ujarnya. Pemerintah masih merampungkan teknis pendanaan dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga sumber APBN 2026 atau 2027 pun belum diputuskan.

Rekening BRI dan BSI, Saldo Awal Rp 50 Ribu

Program ini akan menunjuk Bank BRI dan Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai mitra utama. Setiap warga yang memiliki KTP akan otomatis mendapat rekening, meskipun sudah memiliki rekening di bank lain. Yang menarik, saldo awal Rp 50 ribu dipastikan tidak boleh terpotong biaya administrasi atau biaya lain. Airlangga menyebut ini sebagai langkah strategis untuk memastikan setiap warga memiliki akses ke sistem perbankan, sekaligus memudahkan penyaluran program bantuan pemerintah di masa depan.

Analisis: Ambisi Inklusi Keuangan atau Beban Fiskal?

Dari sudut pandang makro, anggaran Rp 11 triliun tergolong besar namun masih masuk akal jika dibandingkan dengan total belanja negara. Namun, pertanyaan kritisnya adalah efektivitas program. Memberikan rekening dan saldo awal tidak serta-merta meningkatkan literasi keuangan. Pemerintah perlu memastikan bahwa rekening ini benar-benar aktif digunakan, bukan hanya menjadi rekening dorman. Selain itu, kolaborasi dengan BI dan OJK harus mematangkan aspek perlindungan data nasabah, mengingat rekening akan terhubung dengan NIK yang rentan terhadap penyalahgunaan. Jika dikelola dengan baik, program ini bisa menjadi terobosan inklusi keuangan terbesar dalam satu dekade terakhir.

Airlangga juga menyebut bahwa program ini akan diatur dalam Dewan Nasional Keuangan Inklusif dan akan segera dibuat timeline setelah regulasi rampung. Bagi pelaku usaha, ini bisa menjadi peluang baru, karena perbankan akan mendapat tambahan basis nasabah yang signifikan. Namun, beban operasional bagi BRI dan BSI juga perlu dihitung, mengingat biaya pengelolaan rekening dengan saldo kecil bisa tidak proporsional.

FAQ Terkait Berita Ini

1. Siapa yang berhak mendapatkan rekening gratis ini?
Seluruh WNI yang berusia 17 tahun ke atas dan memiliki KTP, tanpa melihat apakah sudah memiliki rekening bank lain atau belum.

2. Kapan program ini mulai berjalan?
Pemerintah masih menunggu regulasi teknis dan pembahasan dengan BI serta OJK. Airlangga menyebut akan dimulai dalam waktu dekat setelah ada keputusan dari Dewan Nasional Keuangan Inklusif.

3. Apakah saldo Rp 50 ribu bisa ditarik tunai?
Ya, saldo tersebut adalah milik nasabah dan dapat digunakan, tetapi tidak boleh dipotong biaya administrasi atau biaya lainnya, sehingga nasabah menerima utuh.