Cukai Bioetanol Dihapus, Jalan Mulus Pertamina Genjot Bensin Hijau E5 Mulai 2026

Jakarta, CNBC Indonesia — Pemerintah resmi menghapus pungutan cukai bioetanol, mengakhiri hambatan utama implementasi bensin campuran etanol di Tanah Air. Kepastian ini membuka akselerasi mandatori bauran energi nabati yang dimulai tahun ini, dengan target ambisius E20 pada 2028.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, mengungkapkan bahwa koordinasi dengan Kementerian Keuangan telah menuntaskan masalah fiskal tersebut. "Saat ini dapat kami sampaikan untuk implementasi bioetanol ini tidak ada lagi cukai. Masalah cukai sudah diselesaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan dan cukai sudah ditiadakan, sehingga memudahkan teman-teman Pertamina untuk mengimplementasikan," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII DPR RI, Selasa (8/9/2026).

Lonjakan Kebutuhan dan Target E20 2028

Pemerintah telah menyusun peta jalan wajib bauran bioetanol bagi seluruh badan usaha pencampur bensin. Pada 2026, mandatori E5 (5 persen etanol) mulai berlaku di seluruh Pulau Jawa, dengan target peningkatan menjadi 20 persen (E20) pada 2028. Kebijakan ini sejalan dengan upaya strategis mengurangi impor bensin dan mendorong transisi energi di sektor transportasi.

Kebutuhan bioetanol murni diproyeksikan melonjak drastis. Pada 2026, dengan proyeksi permintaan bensin non-PSO sebesar 6,65 juta kiloliter (kl), dibutuhkan 333.000 kl bioetanol. Angka itu akan meroket hingga 1,39 juta kl pada 2028, seiring kenaikan kadar bauran. "2026 mandatory 5%, 2027 minimal 5% sehingga kalau naik ke 10% lebih bagus, 2028 minimal 10% dan jika target 20% tercapai akan jauh lebih optimal," tambah Eniya.

Tantangan Pasokan dan Panggilan Investasi

Meski regulasi sudah bersahabat, sisi pasokan masih menjadi pekerjaan rumah besar. Kapasitas produksi bioetanol nasional saat ini hanya 70.500 kl per tahun dari 5 pabrik eksisting — jauh di bawah kebutuhan. Untuk menutup celah, Kementerian ESDM mendorong percepatan investasi pembangunan 20 pabrik baru pada 2027, agar kebutuhan bahan baku dapat dipenuhi tanpa mengandalkan impor.

"Saya ingin mendorong investasi etanol secepat mungkin. Hitungan kita di 2027 harus ada 20 pabrik. Feedstock untuk tahun depan E10 saja butuh sekitar 1,2 juta kl, sementara kita baru bisa 70.500 kl per tahun," tegas Eniya.

Analisis kami: Langkah penghapusan cukai ini adalah sinyal kuat bahwa pemerintah serius mengejar target energi terbarukan, namun realisasi di lapangan akan sangat bergantung pada kecepatan realisasi investasi pabrik baru. Pertamina sebagai operator utama kini memiliki kepastian regulasi, tapi tantangan logistik dan ketersediaan bahan baku (terutama tetes tebu dan singkong) masih menghantui. Jika 20 pabrik baru tidak terwujud tepat waktu, rencana E20 berpotensi tertunda atau terpaksa mengandalkan impor — yang justru kontraproduktif dengan tujuan awal mengurangi ketergantungan luar negeri. Para pelaku industri dan pemodal perlu melihat insentif ini sebagai momentum, namun tetap mencermati kesiapan rantai pasok domestik.

FAQ Terkait Berita Ini

Apa itu mandatori bioetanol E5 dan E20?
Mandatori E5 mewajibkan pencampuran 5% bioetanol ke dalam bensin, sedangkan E20 berarti 20% etanol. Kebijakan ini bertujuan mengurangi emisi dan impor BBM.

Kapan kebijakan E5 mulai berlaku?
Mulai tahun 2026 di seluruh Pulau Jawa, dan akan ditingkatkan secara bertahap hingga E20 pada 2028.

Bagaimana dampak penghapusan cukai bagi harga BBM?
Penghapusan cukai bioetanol menekan biaya produksi, sehingga diharapkan harga jual bensin campuran etanol lebih kompetitif dan tidak membebani konsumen.