Zulhas Buka Suara: Petani Makmur Kunci Ketahanan Pangan, Impor Beras 2024 Jadi Peringatan Keras

Ringkasan Singkat

• Menko Pangan Zulkifli Hasan menyebut ketahanan pangan bergantung pada kesejahteraan petani, bukan sekadar stok beras.
• Impor beras 2024 menekan harga gabah lokal, berpotensi membuat petani kehilangan lahan karena terpaksa menjual sawah.
• Zulhas menegaskan bahwa keberlangsungan produksi pangan nasional terancam jika petani terus terpuruk secara ekonomi.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengingatkan bahwa menjaga kesejahteraan petani adalah fondasi utama ketahanan pangan. Ia menilai ancaman terbesar bukan sekadar gagal panen, melainkan kemiskinan yang memaksa petani meninggalkan ladang.

"Lama-lama petani ini nggak punya sawah lagi karena miskin. Sawahnya dijual atau digadai, tuh dampaknya soal makan," ujar Zulhas dalam acara diskusi ekonomi pertanian, Selasa (4/3). Ia menyoroti impor beras 2024 yang justru memicu penurunan harga gabah di tingkat petani, sehingga daya beli dan motivasi bertani semakin tergerus.

Menurutnya, kondisi ini tidak hanya mengganggu stok pangan nasional, tetapi juga merusak mata rantai produksi jangka panjang. "Persoalan pangan tidak sekadar ketersediaan makanan di atas meja, tetapi juga keberlangsungan hidup petani lokal sebagai produsen utama," tegasnya. Ia membandingkan dengan negara-negara tetangga yang memberikan perlindungan harga dan subsidi input pertanian secara konsisten.

Zulhas menambahkan, jika tren ini dibiarkan, bukan hanya ketahanan pangan yang rapuh, tetapi juga akan memicu urbanisasi berlebihan dan meningkatnya kemiskinan pedesaan. Ia mendorong pemerintah daerah dan kementerian terkait untuk segera mengevaluasi kebijakan tata niaga beras serta memperkuat program asuransi dan kredit usaha tani.

Analisis Pakar

Pernyataan Zulhas bukan sekadar retorika politik, melainkan cerminan kegagalan sistemik dalam tata kelola pangan nasional. Selama bertahun-tahun, kebijakan impor beras selalu menjadi "jalan pintas" saat harga domestik melonjak, namun dampak jangka panjangnya sering diabaikan. Impor yang tidak terencana dengan baik justru menjadi bumerang bagi petani, karena harga gabah anjlok saat panen raya, sementara biaya produksi terus naik akibat pupuk dan benih yang mahal.

Yang lebih mengkhawatirkan adalah hilangnya lahan pertanian produktif secara permanen. Data BPS menunjukkan luas sawah menyusut rata-rata 100 ribu hektare per tahun, sebagian besar beralih fungsi menjadi perumahan dan industri. Ketika petani miskin menjual sawahnya, mereka tidak hanya kehilangan mata pencaharian, tetapi juga melepas aset produktif yang tidak bisa diganti. Ini adalah bom waktu bagi kemandirian pangan Indonesia, yang kini masih mengimpor 2,5 juta ton beras per tahun.

Dari sisi makro, ketahanan pangan harus dilihat sebagai ekosistem: mulai dari penyediaan benih unggul, irigasi, akses modal, hingga pasar yang stabil. Pemerintah perlu berani melakukan reformasi subsidi pupuk agar tepat sasaran, serta meninjau ulang skema harga dasar gabah yang selama ini tidak pernah sesuai dengan biaya pokok produksi. Selain itu, pendekatan kemitraan dengan swasta dan koperasi petani harus diperkuat, bukan justru mematikan ruang gerak petani melalui rantai pasok yang panjang.

Zulhas sudah memberi peringatan, tetapi tanpa aksi nyata, ini hanya akan menjadi catatan kaki dalam sejarah kebijakan pangan. Indonesia memiliki potensi besar untuk swasembada, asalkan keberpihakan kepada petani bukan hanya slogan. Saatnya menghitung ulang biaya politik dan ekonomi dari kebijakan impor, dan mulai membangun sistem ketahanan pangan yang berkeadilan dari hulu ke hilir.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Apa penyebab utama harga gabah anjlok pada 2024?
  A: Salah satu faktor dominan adalah kebijakan impor beras yang dilakukan pemerintah untuk menstabilkan stok, namun tidak diimbangi dengan penyerapan gabah lokal secara optimal, sehingga pasokan berlebih dan harga jatuh di tingkat petani.
• Q: Bagaimana dampak kemiskinan petani terhadap ketahanan pangan nasional?
  A: Petani yang miskin cenderung menjual atau menggadaikan lahan mereka, yang berarti berkurangnya area produksi pangan. Akibatnya, ketergantungan impor meningkat dan sistem pangan menjadi rentan terhadap guncangan harga maupun iklim.
• Q: Apa solusi yang disarankan untuk melindungi petani dari fluktuasi harga?
  A: Diperlukan kebijakan harga dasar yang realistis, penguatan cadangan beras pemerintah, perbaikan rantai pasok, serta perluasan akses pembiayaan dan asuransi pertanian agar petani tidak terjebak dalam utang saat panen gagal atau harga turun.