Skandal BAIS: Hakim Militer Anulir Pemecatan Penyiram Air Keras, Impunitas Kembali Menang?

Ringkasan Singkat

• Pengadilan Tinggi Militer menerima banding terdakwa kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus dan menghapus sanksi pemecatan dari dinas militer.
• Hukuman penjara bagi empat terdakwa anggota Detasemen Markas BAIS TNI dikurangi, dengan vonis tertinggi 2 tahun 6 bulan untuk eksekutor utama.
• KontraS dan Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) mengkritik putusan ini sebagai bukti peradilan sesat dan infrastruktur impunitas bagi aparat.

Jakarta — Putusan kontroversial kembali mencoreng wajah keadilan di Indonesia. Pengadilan Tinggi Militer secara resmi membatalkan sanksi pemecatan terhadap dua anggota Detasemen Markas Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI yang terbukti bersalah menyiramkan air keras kepada Wakil Koordinator Eksternal KontraS, Andrie Yunus. Keputusan ini diambil setelah majelis hakim mengabulkan permohonan banding para terdakwa, mengubah drastis putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta sebelumnya.

Dalam amar putusannya yang dilansir dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Jumat (4/9), pengadilan menyatakan menerima banding Terdakwa I Edi Sudarko (Serda Mar), Terdakwa II Budhi Hariyanto Widhi Cahyono (Lettu Mar), Terdakwa III Nandala Dwi Prasetya (Kapten Mar), dan Terdakwa IV Sami Lakka (Lettu Pas). Konsekuensinya, hukuman pidana badan mereka direduksi. Edi Sudarko kini hanya divonis 2 tahun 6 bulan penjara, turun dari 3 tahun. Sementara itu, Budhi Hariyanto dihukum 2 tahun penjara, Nandala Dwi Prasetya 2 tahun, dan Sami Lakka 1 tahun 6 bulan. Seluruh terdakwa diperintahkan tetap ditahan.

Yang menjadi sorotan tajam adalah hilangnya pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer yang sebelumnya dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama kepada Edi Sudarko dan Budhi Hariyanto, selaku eksekutor langsung penyiraman air keras. Ketidakjelasan dalam amar putusan banding ini menimbulkan spekulasi bahwa status pemecatan telah dianulir demi melindungi karier militer para pelaku.

Reaksi keras datang dari masyarakat sipil. Jane Rosalina Rumpia dari KontraS, yang tergabung dalam Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD), menyebut putusan ini sebagai manifestasi dari "peradilan sesat". Menurutnya, reduksi hukuman dan penghilangan sanksi administratif menunjukkan betapa kuatnya budaya impunitas dalam tubuh institusi militer. "Ketidakjelasan dalam amar putusan tersebut tentu menegaskan kekhawatiran dan kecurigaan publik bahwa peradilan militer merupakan infrastruktur impunitas dan wadah untuk melindungi sesama prajurit," tegas Jane dalam keterangan persnya.

Sementara itu, Kapuspen TNI Mayjen Muhammad Nas bersikap defensif. Ia menegaskan bahwa Mabes TNI tidak ikut campur dalam proses peradilan dan menghormati independensi hakim. "Terkait putusan Pengadilan Tinggi Militer yang dimaksud merupakan ranah peradilan militer yang secara kelembagaan berada di bawah Mahkamah Agung," ujar Nas melalui pesan tertulis. Pernyataan ini seolah menutup mata terhadap substansi kritik publik mengenai bias sistemik dalam peradilan militer.

Analisis Pakar

Putusan Pengadilan Tinggi Militer ini bukan sekadar kesalahan teknis prosedural, melainkan indikasi struktural dari kegagalan reformasi sektor keamanan di Indonesia. Ketika pengadilan tingkat pertama sudah menjatuhkan sanksi berat berupa pemecatan—yang sejatinya adalah bentuk pertanggungjawaban moral dan administratif paling mendasar bagi seorang prajurit—pengadilan banding justru memilih untuk mereduksi hukuman dan menghilangkan sanksi tersebut. Ini mengirimkan sinyal berbahaya: bahwa kekerasan terhadap aktivis hak asasi manusia dapat dinegosiasikan hukumannya jika pelakunya mengenakan seragam militer.

Kasus Andrie Yunus adalah preseden buruk. Penyiraman air keras adalah tindak pidana serius yang menyebabkan luka fisik dan trauma psikologis mendalam. Namun, narasi yang dibangun oleh putusan banding ini cenderung meminimalkan gravitasi kejahatan tersebut dengan fokus pada pengurangan masa tahanan. Lebih parah lagi, ketidakjelasan apakah pemecatan masih berlaku atau tidak menciptakan ruang abu-abu hukum yang menguntungkan terdakwa. Dalam sistem hukum yang sehat, ambiguitas seperti ini harus dihindari, bukan dibiarkan berkembang menjadi celah bagi impunitas.

Kritik terhadap peradilan militer bukanlah hal baru, namun setiap putusan seperti ini memperkuat argumen bahwa pengadilan militer tidak mampu memberikan keadilan yang setara, terutama ketika korban berasal dari kalangan sipil atau aktivis. Independensi hakim militer sering kali dipertanyakan karena adanya rantai komando dan loyalitas korps yang bisa mempengaruhi objektivitas putusan. Pernyataan Kapuspen TNI yang menekankan penghormatan terhadap independensi hakim terasa ironis di tengah tuduhan publik bahwa sistem tersebut dirancang untuk saling melindungi.

Ke depan, desakan untuk membawa kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang melibatkan aparat militer ke pengadilan umum sipil harus semakin gencar disuarakan. Selama mekanisme peradilan militer masih digunakan untuk kasus-kasus yang melibatkan kekerasan terhadap warga sipil, kepercayaan publik terhadap penegakan hukum akan terus terkikis. Putusan ini harus menjadi momentum bagi legislatif dan eksekutif untuk mengevaluasi ulang kewenangan peradilan militer, bukan malah membiarkannya menjadi benteng terakhir bagi pelaku kekerasan negara.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Q: Apa hukuman terbaru untuk anggota BAIS yang menyiram air keras Andrie Yunus?
A: Empat terdakwa dihukum penjara antara 1,5 hingga 2,5 tahun, dan sanksi pemecatan dari dinas militer yang sebelumnya dijatuhkan tampaknya telah dianulir atau tidak ditegaskan kembali dalam putusan banding.

Q: Mengapa KontraS mengkritik putusan Pengadilan Tinggi Militer?
A: KontraS menilai putusan tersebut menunjukkan impunitas dan bias peradilan militer yang melindungi anggotanya, serta menimbulkan ketidakjelasan hukum terkait status pemecatan terdakwa.

Q: Apakah TNI mengakui intervensi dalam putusan pengadilan ini?
A: Tidak. Kapuspen TNI menyatakan bahwa institusi menghormati independensi hakim dan tidak ikut campur dalam putusan yang merupakan ranah peradilan militer di bawah Mahkamah Agung.