Zulhas Ungkap Biaya Produksi Beras RI Rp12.000, Vietnam Hanya Rp3.800: Daya Saing Pangan Terancam

Ringkasan Singkat

• Biaya produksi beras Indonesia mencapai Rp12 ribu per kg, tiga kali lipat dari Vietnam dan Thailand yang hanya Rp3.800.
• Kesenjangan ini akibat teknologi, varietas bibit, dan manajemen pengolahan sawah yang masih tertinggal.
• Pemerintah targetkan swasembada bertahap, namun ekosistem pangan dari bibit hingga pakan masih menjadi PR besar.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkap fakta mencolok: biaya produksi beras di Indonesia mencapai Rp12.000 per kilogram, sementara Vietnam dan Thailand hanya mengeluarkan Rp3.800 per kilogram. Perbedaan ini, menurut Zulhas, mencerminkan ketertinggalan dalam teknologi, penggunaan varietas unggul, dan manajemen pengolahan sawah yang efisien.

Lebih jauh, ia membandingkan biaya produksi tebu di Lumajang yang mencapai Rp14 ribu per kg, sedangkan India dan Brasil hanya di bawah Rp4 ribu. Ketergantungan pada bibit impor juga menjadi sorotan, terutama untuk kedelai yang produktivitasnya hanya 1 ton per hektare, jauh dibanding negara dengan rekayasa genetik yang mampu menghasilkan 10 ton per hektare. Akibatnya, harga kedelai lokal bisa tiga hingga empat kali lebih mahal.

Zulhas juga menyoroti dampak sosial: pendapatan per kapita Indonesia yang masih di bawah US$5.000, lebih rendah dari Thailand (US$8.000), namun rakyat justru harus membayar biaya pangan lebih tinggi, terutama di wilayah seperti NTT dan Papua. Ia mengaitkan hal ini dengan masalah gizi dan pertumbuhan anak, serta membandingkan tinggi badan rata-rata masyarakat Indonesia yang kalah dari Korea Selatan dan China, yang didukung pola makan dan program pangan lebih baik.

Pemerintah menargetkan swasembada pangan secara bertahap, dimulai dari beras dan jagung, lalu gula, garam, ikan, dan daging. Namun, Zulhas mengakui bahwa ekosistem pangan masih belum selesai, termasuk ketersediaan bibit dan pakan untuk pengembangan 40 ribu kawasan tematik perikanan. Ia menegaskan bahwa meskipun surplus beras tercapai pada 2025, biaya produksi masih tinggi karena mekanisasi dan produktivitas belum optimal, sehingga perbaikan menyeluruh menjadi pekerjaan rumah besar.

Analisis Pakar

Sebagai pengamat ekonomi makro, saya menilai pengakuan Zulhas adalah cerminan nyata dari kegagalan struktural sektor pertanian kita. Biaya produksi yang tiga kali lipat lebih tinggi dari negara tetangga bukanlah kejutan, melainkan akumulasi dari kebijakan yang kurang berpihak pada riset, inovasi, dan modernisasi alat mesin pertanian. Selama puluhan tahun, kita terjebak dalam pola produksi subsisten dengan sentuhan teknologi minim, sementara Vietnam dan Thailand gencar mengadopsi bibit unggul, irigasi presisi, dan mekanisasi pasca-panen.

Dampak ekonomi dari kesenjangan ini sangat berat. Biaya produksi tinggi otomatis mendorong harga beras di pasar domestik, memicu inflasi pangan yang melambung, dan menggerus daya beli masyarakat kelas bawah. Ironisnya, dengan pendapatan per kapita yang lebih rendah, rakyat Indonesia justru dibebani harga pangan yang lebih mahal dibanding negara dengan penghasilan lebih tinggi. Ini adalah kebalikan dari teori keunggulan komparatif — kita seharusnya menjadi produsen efisien, namun realitanya kita menjadi pasar bagi produk impor yang lebih murah.

Kunci perbaikan terletak pada tiga hal: pertama, percepatan adopsi teknologi pertanian presisi dan bioteknologi untuk bibit tahan hama dan iklim; kedua, investasi besar-besaran dalam infrastruktur irigasi dan pengelolaan air; ketiga, reformasi ekosistem distribusi dan rantai pasok agar hasil panen tidak terbuang sia-sia. Tanpa langkah-langkah ini, swasembada hanya akan menjadi wacana kosong, dan ketergantungan impor akan terus berlanjut. Saya melihat urgensi pembentukan lembaga penelitian pangan yang kuat dan kolaborasi dengan negara maju untuk transfer teknologi, bukan sekadar impor bibit yang berulang.

Yang juga mengkhawatirkan adalah kesenjangan antarwilayah. NTT dan Papua dengan daya beli rendah harus menanggung biaya pangan lebih tinggi, memperlebar ketimpangan dan menghambat pembangunan sumber daya manusia. Pemerintah harus mendesain kebijakan harga pangan yang memperhatikan aksesibilitas di daerah terpencil, sekaligus mendorong produktivitas lokal agar biaya turun. Jika tidak, program gizi dan pengentasan stunting akan sulit tercapai meskipun anggaran digelontorkan. Saya berharap pernyataan Zulhas bukan sekadar seremonial, tetapi menjadi pemicu perubahan kebijakan yang nyata dan terukur.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Mengapa biaya produksi beras Indonesia jauh lebih tinggi?
  A: Karena teknologi pertanian yang masih tradisional, penggunaan bibit unggul terbatas, manajemen irigasi yang belum optimal, serta rendahnya mekanisasi, sehingga biaya per kg mencapai Rp12 ribu dibanding Vietnam yang hanya Rp3.800.
• Q: Apa dampak biaya produksi tinggi terhadap masyarakat?
  A: Harga beras di dalam negeri menjadi mahal, menekan daya beli masyarakat, terutama di daerah berpendapatan rendah, memicu inflasi pangan, dan memperlebar kesenjangan ekonomi serta menghambat perbaikan gizi anak.
• Q: Bagaimana langkah pemerintah menekan biaya produksi pangan?
  A: Pemerintah mencanangkan swasembada bertahap dengan fokus pada mekanisasi, perbaikan bibit, dan pengembangan kawasan tematik, namun ekosistem pangan dari hulu ke hilir masih perlu dibenahi secara menyeluruh, termasuk riset dan infrastruktur.