Rp200 Triliun Ikan Raib! Zulhas Bongkar Modus Pencurian Negara Asing, Nelayan RI Terjebak Kemiskinan?

Ringkasan Singkat

• Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan kerugian akibat pencurian ikan oleh nelayan asing mencapai Rp200 triliun per tahun.
• Negara-negara seperti Vietnam, Thailand, India, dan Jepang disebut memiliki armada besar yang mampu menjangkau perairan Indonesia, sementara nelayan lokal masih mengandalkan kapal kecil.
• Zulhas menekankan lemahnya daya tawar nelayan membuat harga ikan jatuh, berdampak pada kemiskinan dan ketahanan gizi, serta mengungkap rencana pembangunan 40 ribu kawasan tematik pangan yang masih terkendala bibit dan pakan.

Jakarta, 4 September 2026 – Kabar mengejutkan datang dari Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, yang membeberkan bahwa kekayaan laut Indonesia terus dikeruk oleh negara lain. Dalam acara peluncuran buku "Pangan Indonesia: Dari Piring Sehat ke Manusia Unggul" di JCC Senayan, Jumat (4/9), Zulhas menyampaikan data dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bahwa nilai ikan yang dicuri nelayan asing tembus Rp200 triliun setiap tahun.

"Kalau nelayan kita lemah, kata Pak Trenggono, ikan kita dicuri per tahun kira-kira Rp200 triliun lebih oleh Vietnam, Thailand, India, Jepang," ujar Zulhas. Ia menjelaskan bahwa nelayan dari negara-negara tersebut memiliki kapal-kapal besar berkat kondisi ekonomi yang lebih kuat, berbeda dengan nelayan Indonesia yang mayoritas hanya mengandalkan kapal kecil sehingga tidak mampu menjangkau wilayah tangkap yang lebih jauh.

Lebih jauh, Zulhas menyoroti masalah struktural di sektor perikanan nasional. Nelayan tidak hanya lemah dalam hal armada, tetapi juga dalam daya tawar di pasar. Hasil tangkapan yang melimpah seringkali harus dijual dengan harga murah karena ketiadaan fasilitas penyimpanan dan rantai dingin yang memadai. "Nelayan itu karena dia tidak punya daya tawar, tidak punya pendukung, dia serajin apapun kalau dapat ikan, dia tidak punya daya tawar, tetap ditawarnya rendah, harganya murah, kalau enggak ikannya busuk," tegasnya.

Dampak dari kondisi ini sangat luas, menyentuh aspek kemiskinan dan gizi keluarga nelayan. Zulhas bahkan mengibaratkan bahwa tanpa bantuan beras dan tunai, anak-anak nelayan tidak bisa sekolah dan makan. Hal ini menjadi pengingat bahwa ketahanan pangan tidak hanya soal produksi, tetapi juga kesejahteraan pelaku utama di hulu.

Meskipun demikian, pemerintah tidak serta-merta membangun semua sektor pangan sekaligus. Swasembada pangan akan dilakukan bertahap, dimulai dari beras dan jagung, kemudian gula, garam, dan ikan, serta daging di tahap akhir. Zulhas juga menyoroti potensi budidaya ikan salin yang telah dikembangkan Vietnam dan China, namun mengakui bahwa rencana pembangunan 40 ribu kawasan tematik per kecamatan masih terkendala ketersediaan bibit dan pakan. "Lahannya ada, airnya ada, tapi bibit dari mana? Pakan dari mana? Ini satu ekosistem yang belum selesai," pungkasnya.

Analisis Pakar

Angka Rp200 triliun bukanlah nominal kecil—setara dengan sekitar 1,2% dari PDB Indonesia tahun 2025. Dari perspektif ekonomi makro, kerugian ini tidak hanya mengurangi devisa negara, tetapi juga menekan potensi pertumbuhan sektor kelautan yang semestinya menjadi tulang punggung ekonomi pesisir. Ketika ikan ditangkap oleh kapal asing, nilai tambahnya mengalir ke negara pencuri, sementara Indonesia kehilangan kesempatan untuk meningkatkan ekspor, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi impor protein hewani yang justru membebani neraca perdagangan.

Yang lebih mengkhawatirkan adalah efek domino terhadap kemiskinan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di wilayah pesisir masih di atas rata-rata nasional. Nelayan yang tidak memiliki daya saing akan terperangkap dalam siklus rendahnya pendapatan, yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas sumber daya manusia—anak-anak mereka tidak mendapat gizi cukup dan pendidikan layak. Ini bukan sekadar masalah perikanan, melainkan masalah ketahanan nasional jangka panjang.

Dari sisi kebijakan, pernyataan Zulhas mengindikasikan adanya kesadaran pemerintah untuk melakukan transformasi, namun langkahnya masih setengah hati. Program 40 ribu kawasan tematik adalah ide besar, tetapi tanpa ekosistem yang utuh—mulai dari pembibitan, pakan, akses modal, hingga pasar—program tersebut berisiko menjadi proyek seremonial belaka. Saya menilai pemerintah perlu belajar dari keberhasilan Vietnam yang tidak hanya membangun armada besar, tetapi juga sistem logistik dan rantai dingin yang terintegrasi, serta memberikan subsidi dan pelatihan yang berkelanjutan bagi nelayan.

Kita juga tidak boleh mengabaikan aspek diplomasi maritim. Pencurian ikan ilegal adalah pelanggaran kedaulatan yang membutuhkan penegakan hukum tegas, bukan sekadar wacana. Namun, penegakan hukum saja tidak cukup tanpa pemberdayaan nelayan lokal. Saya berharap Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Koordinator Pangan segera menyusun peta jalan yang komprehensif, dengan target jelas dan anggaran yang terukur, agar nelayan Indonesia tidak hanya menjadi penonton di lautnya sendiri. Jika tidak, kerugian Rp200 triliun per tahun akan terus berulang, dan kita akan kehilangan generasi produktif di pesisir.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Q: Berapa nilai kerugian akibat pencurian ikan di perairan Indonesia?

A: Menurut pernyataan Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, kerugian mencapai sekitar Rp200 triliun per tahun, berdasarkan data dari Menteri Kelautan dan Perikanan.

Q: Negara mana saja yang diduga mencuri ikan Indonesia?

A: Negara-negara yang disebut adalah Vietnam, Thailand, India, dan Jepang, yang memiliki armada kapal besar dan teknologi penangkapan lebih maju.

Q: Apa rencana pemerintah untuk mengatasi masalah ini?

A: Pemerintah berencana membangun 40 ribu kawasan tematik pangan di setiap kecamatan, namun masih terkendala bibit dan pakan. Selain itu, swasembada pangan dilakukan bertahap, dan perbaikan daya saing nelayan menjadi prioritas.