Peringatan PHK Massal! Serikat Pekerja BPD Ketar-ketir Gaji ASN Pindah ke Himbara

Ringkasan Singkat

• Ratusan ribu pegawai BPD terancam PHK jika payroll ASN dan PPPK dipindahkan ke Bank Himbara.
• Likuiditas BPD anjlok karena kehilangan dana murah (CASA) dari gaji ASN, memaksa bank beralih ke dana mahal yang menekan laba.
• Risiko kredit macet (NPL) melonjak karena penagihan angsuran ASN sulit, berujung pada restrukturisasi dan efisiensi besar-besaran.

Serikat Pekerja Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (SPBPDSI) menyuarakan kekhawatiran mendalam atas wacana pemindahan penyaluran gaji (payroll) Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari BPD ke Bank Himbara. Kebijakan ini dinilai bukan sekadar perpindahan administrasi, melainkan ancaman eksistensial bagi puluhan ribu pekerja di lingkungan BPD.

Perwakilan SPBPDSI, Sigit, dalam rapat dengar pendapat dengan DPR RI, Kamis (3/9), memaparkan dampak berantai yang mengancam tiga pilar utama: tenaga kerja, kinerja bank, dan perekonomian daerah. Dari sisi likuiditas, dana murah atau Current Account Saving Account (CASA) yang selama ini mengalir deras dari gaji ASN akan tergerus signifikan. “Jika payroll ASN pindah ke Himbara, otomatis CASA BPD berkurang drastis, likuiditas menurun, dan bank terpaksa mencari dana mahal seperti deposito yang mendongkrak biaya dana,” jelas Sigit.

Tak hanya itu, sektor penyaluran kredit—baik untuk UMKM maupun kredit konsumtif ASN—terancam macet. Sigit menyoroti risiko peningkatan Non-Performing Loan (NPL) yang fatal karena pemotongan angsuran langsung dari gaji tidak lagi bisa dilakukan. “Perpindahan gaji membuat penagihan angsuran sulit, NPL melonjak, dan bank wajib memperbesar cadangan kerugian yang akhirnya menggerus laba bersih,” tambahnya.

Puncaknya, penurunan laba memicu efisiensi SDM. Manajemen BPD diprediksi melakukan restrukturisasi besar-besaran, mulai dari pengurangan pegawai, pensiun dini, hingga pemutusan kontrak tenaga alih daya. Dengan total pegawai BPD sekitar 100 ribu orang—dan jika dihitung tanggungan keluarga, mencapai 300 ribu jiwa—dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan bisa sangat masif. “Di Bank Jatim saja ada 7.900 pegawai, bayangkan efeknya ke seluruh Indonesia,” tegas Sigit.

Analisis Pakar

Kebijakan perpindahan payroll ASN ke Himbara, jika benar-benar diimplementasikan tanpa perencanaan matang, menunjukkan kepicikan strategis yang mengabaikan peran vital BPD sebagai penggerak ekonomi daerah. Sebagai pakar ekonomi makro, saya menilai langkah ini bukan hanya soal efisiensi perbankan, melainkan intervensi struktural yang dapat mematikan salah satu pilar keuangan daerah. BPD selama ini menjadi tulang punggung pembiayaan UMKM lokal, proyek infrastruktur daerah, dan kredit konsumtif ASN yang menjadi motor konsumsi rumah tangga. Kehilangan dana murah CASA akan memukul kemampuan intermediasi BPD, dan pada gilirannya mengurangi aliran kredit ke sektor riil di tingkat kabupaten/kota.

Yang lebih mengkhawatirkan adalah efek domino terhadap kualitas kredit. BPD memiliki portofolio kredit ASN yang sangat besar, dengan skema potong gaji yang selama ini menjadi jaminan kelancaran pembayaran. Jika gaji berpindah, mekanisme penagihan menjadi rumit dan biaya pemantauan kredit membengkak. Lonjakan NPL tidak hanya merugikan BPD, tetapi juga meningkatkan risiko sistemik di perbankan daerah, mengingat banyak BPD yang saling terhubung dalam proyek-proyek sindikasi. Ini bisa memicu krisis likuiditas lokal yang tidak tertampung oleh kebijakan makroprudensial.

Dari sudut pandang ketenagakerjaan, ancaman PHK massal terhadap 100 ribu pegawai BPD dan 300 ribu keluarga tanggungan adalah bom waktu sosial. Pemerintah pusat mungkin berargumen bahwa pemusatan payroll di Himbara bertujuan menghemat biaya operasional dan meningkatkan efisiensi anggaran. Namun, penghematan di satu sisi justru menciptakan biaya sosial yang jauh lebih besar di sisi lain—mulai dari meningkatnya pengangguran, menurunnya daya beli masyarakat daerah, hingga potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi di provinsi-provinsi yang selama ini mengandalkan perputaran uang dari gaji ASN.

Solusi yang lebih bijak adalah mempertahankan payroll di BPD dengan penguatan tata kelola dan digitalisasi, bukan dengan perampasan sumber pendanaan utama. Pemerintah perlu mendorong sinergi antara BPD dan Himbara dalam bentuk skema bagi hasil atau kerja sama operasional, bukan perpindahan penuh yang bersifat destruktif. Jika kebijakan ini tetap dipaksakan, maka wajib disertai jaring pengaman sosial yang komprehensif, termasuk program revitalisasi BPD dan penjaminan pekerjaan bagi pegawai yang terdampak. Tanpa itu, kebijakan ini hanya akan menjadi kemenangan semu bagi efisiensi fiskal, tetapi kekalahan telak bagi ekonomi kerakyatan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Q: Apa dampak langsung perpindahan payroll ASN ke Himbara bagi pegawai BPD?
A: Dampak paling nyata adalah ancaman PHK massal karena BPD kehilangan pendapatan dari dana murah dan penagihan kredit, sehingga manajemen terpaksa melakukan restrukturisasi dan efisiensi tenaga kerja.

Q: Mengapa BPD sangat bergantung pada gaji ASN?
A: Gaji ASN menjadi sumber dana murah (CASA) utama BPD, sekaligus menjadi jaminan kelancaran kredit konsumtif. Tanpa aliran ini, biaya dana BPD melonjak dan risiko kredit macet meningkat.

Q: Apakah kebijakan pemindahan payroll ASN ke Himbara sudah pasti terjadi?
A: Masih dalam tahap wacana dan sedang dibahas di DPR. Namun, serikat pekerja dan berbagai pihak mendesak kajian ulang karena dampak ekonominya yang sangat luas, terutama terhadap perekonomian daerah.