Api Merenggut 75 Rumah Adat Sasak: Kampung Sade Lombok Kini Dibangun Kembali dari Nol, Tapi Transparansi Masih Jadi Tanda Tanya Besar

Ringkasan Singkat

• Kampung Adat Sade di Lombok Tengah, NTB, memulai rekonstruksi pasca kebakaran hebat yang menghanguskan 75 rumah adat, 8 gazebo, 6 sekenam, 1 masjid, dan 69 artshop pada 2023.
• Tradisi Nyemulak (tanam tiang) digelar sebagai simbol pembangunan kembali, dengan target pengembalian ke nilai budaya asli Sasak.
• Gubernur NTB dan Bupati Lombok Tengah menjanjikan transparansi, namun kritikus menilai proyek ini berisiko korupsi karena besarnya dana bantuan dan minimnya pengawasan publik.

Kampung Adat Sade, salah satu destinasi wisata budaya terpenting di Nusa Tenggara Barat, kini memulai babak baru setelah tragedi kebakaran yang meluluhlantakkan hampir seluruh bangunan tradisionalnya. Pada Kamis (3/9), warga setempat melaksanakan tradisi Nyemulak, yaitu pemasangan tiang pancang pertama untuk pembangunan kembali 75 rumah adat, 8 gazebo, 6 sekenam, 1 masjid, dua toilet, dan 69 artshop yang terdampak.

Acara yang digelar di tengah Bulan Maulid ini dihadiri oleh Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri dan Gubernur NTB Lalu M Iqbal. Dalam pidatonya, Bupati Bahri mengapresiasi para donatur yang telah mendukung rekonstruksi, sekaligus mengimbau masyarakat untuk tetap mendukung proyek ini demi kesejahteraan generasi penerus. "Pelaksanaan rekonstruksi ini tetap dilaksanakan secara transparan dan sesuai ketentuan untuk kebaikan masyarakat," katanya, meski tidak menjelaskan detail mekanisme pengawasan dana.

Gubernur Iqbal, dalam kesempatan yang sama, menekankan perlunya pembentukan satgas dan rekening bersama untuk pengelolaan bantuan agar transparansi terjaga. Ia juga mendesak percepatan pembangunan museum semi permanen agar wisatawan tetap bisa mengunjungi kawasan tersebut selama proses rekonstruksi berlangsung. "Proses pembangunan ini tidak boleh terburu-buru. Ini proyek pertama pelestarian budaya di NTB," tegasnya, sekaligus mengingatkan agar hasil rekonstruksi mengembalikan nilai-nilai budaya Sasak yang otentik.

Koordinator Rekonstruksi Rumah Adat Sade, Lalu M Faozal, menjelaskan bahwa jadwal pembangunan akan dilakukan secara bertahap sesuai perencanaan yang lebih aman. "Seluruh proses pembangunan dimulai hari ini, namun tidak bisa diselesaikan dengan bersamaan," katanya, menambahkan bahwa musyawarah dengan warga Dusun Sade telah menyepakati hari baik untuk pelaksanaan Nyemulak.

Namun, di balik euforia pembangunan, muncul sejumlah pertanyaan kritis. Besarnya dana bantuan yang mengalir—baik dari pemerintah pusat, daerah, maupun donatur swasta—menimbulkan kekhawatiran akan potensi korupsi dan penyalahgunaan anggaran. Proyek pelestarian budaya yang digadang-gadang sebagai ikon pariwisata NTB ini, jika tidak dikelola dengan ketat, bisa menjadi lahan subur bagi praktik korupsi yang merugikan masyarakat setempat.

Selain itu, transparansi pengelolaan dana rekonstruksi masih menjadi tanda tanya. Meskipun gubernur dan bupati menjanjikan keterbukaan, belum ada informasi jelas mengenai mekanisme audit, laporan keuangan, dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan proyek. Masyarakat Sade, yang selama ini menjadi objek pariwisata tanpa banyak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, apakah benar-benar akan mendapatkan manfaat dari rekonstruksi ini, atau hanya menjadi penonton di rumahnya sendiri?

Kebakaran yang menghancurkan Kampung Adat Sade juga mengungkapkan kelemahan sistem perlindungan warisan budaya di Indonesia. Meski Sade diakui sebagai kampung adat yang dilindungi, tidak ada langkah preventif memadai untuk mencegah kebakaran serupa di masa depan. Rekonstruksi yang kini dimulai, jika tidak diiringi dengan perbaikan sistem keamanan dan manajemen risiko, hanya akan menjadi perbaikan kosmetik yang rapuh.

Di sisi lain, semangat gotong royong warga Sade dalam melaksanakan Nyemulak patut diapresiasi. Tradisi ini bukan sekadar simbol pembangunan fisik, tetapi juga penguatan identitas budaya di tengah gempuran modernisasi. Namun, tanpa dukungan kebijakan yang komprehensif—mulai dari regulasi, pendanaan berkelanjutan, hingga pemberdayaan ekonomi warga—rekonstruksi ini berisiko hanya menjadi proyek pembangunan yang sia-sia.

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis senior investigasi yang telah meliput berbagai kasus korupsi dan penyalahgunaan anggaran di Indonesia, saya melihat proyek rekonstruksi Kampung Adat Sade ini sebagai cermin dari paradoks pembangunan di negeri kita. Di satu sisi, ada tekad kuat untuk melestarikan budaya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, sistem pengelolaan dana yang tidak transparan dan minimnya pengawasan publik membuka peluang besar bagi praktik korupsi yang bisa menggerogoti proyek ini dari dalam.

Pernyataan gubernur dan bupati tentang transparansi dan pembentukan satgas pengawas, meski terdengar positif, belum diikuti dengan langkah konkret. Siapa yang akan menjadi anggota satgas? Apakah mereka independen atau justru berasal dari lingkaran kekuasaan setempat? Bagaimana mekanisme audit dana rekonstruksi? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak dijawab dalam konferensi pers, dan itu menjadi alarm bagi kita semua.

Selain itu, proyek ini juga mengingatkan saya pada berbagai kasus rekonstruksi pasca-bencana di Indonesia, seperti Aceh atau Palu, di mana dana bantuan justru mengalir ke kantong-kantong pribadi oknum tertentu. Masyarakat Sade, yang selama ini hidup dalam keterbatasan, layak mendapatkan jaminan bahwa dana rekonstruksi akan digunakan sepenuhnya untuk kepentingan mereka, bukan untuk kepentingan politik atau pribadi.

Yang lebih mengkhawatirkan, rekonstruksi ini digadang-gadang sebagai proyek pertama pelestarian budaya di NTB. Jika proyek ini gagal atau tersandung korupsi, dampaknya tidak hanya pada Sade, tetapi juga pada kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam mengelola dana publik. Masyarakat Indonesia sudah terlalu sering menjadi korban dari janji-janji kosong tentang transparansi dan akuntabilitas.

Namun, saya juga tidak ingin menutup-nutupi potensi positif dari proyek ini. Jika dikelola dengan baik, rekonstruksi Sade bisa menjadi model bagi pelestarian budaya di daerah lain. Yang dibutuhkan adalah komitmen nyata dari pemerintah, bukan sekadar retorika. Masyarakat Sade juga perlu diberdayakan, bukan hanya sebagai objek pariwisata, tetapi sebagai subjek yang memiliki kontrol penuh atas proses pembangunan dan pengelolaan dana.

Sebagai penutup, saya ingin mengingatkan bahwa pembangunan bukan hanya tentang fisik, tetapi juga tentang keadilan. Jika rekonstruksi Sade hanya akan mengembalikan bangunan tanpa mengubah sistem yang memarginalkan warga, maka proyek ini tidak akan berarti apa-apa. Kita semua, sebagai masyarakat Indonesia, harus mengawasi dan menuntut pertanggungjawaban atas setiap rupiah yang dikeluarkan untuk proyek ini. Karena pada akhirnya, yang menjadi korban bukan hanya bangunan yang terbakar, tetapi juga kepercayaan kita pada sistem yang seharusnya melindungi kita.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Apa saja yang terbakar dalam kebakaran Kampung Adat Sade?
  A: Kebakaran menghanguskan 75 rumah adat Sasak, 8 gazebo (berugak), 6 sekenam, 1 masjid, 2 toilet, dan 69 artshop.
• Q: Siapa saja yang hadir dalam acara Nyemulak (tanam tiang) di Kampung Adat Sade?
  A: Acara dihadiri oleh Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri, Gubernur NTB Lalu M Iqbal, dan Koordinator Rekonstruksi Rumah Adat Sade Lalu M Faozal.
• Q: Apa yang dimaksud dengan tradisi Nyemulak?
  A: Nyemulak adalah tradisi pemasangan tiang pancang pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan kembali rumah adat dan masjid di Kampung Adat Sade.