Polda Metro Bantah Libatkan Ormas, Kehadiran Hercules di Demo 27 Agustus Jadi Sorotan

Ringkasan Singkat

• Polda Metro Jaya menegaskan tidak melibatkan organisasi kemasyarakatan dalam pengamanan demonstrasi 27 Agustus 2026 dan hanya berkoordinasi dengan TNI serta instansi pemerintah daerah.
• Kombes Budi Hermanto mengingatkan bahwa peran ormas dalam kamtibmas dibatasi oleh UU No. 16 Tahun 2017 dan tidak boleh melampaui kewenangan kepolisian.
• GRIB Jaya membantah adanya instruksi organisasi terkait kehadiran Hercules di lokasi kericuhan, menyebutnya sebagai upaya persuasif pribadi, bukan representasi tindakan ormas.

Jakarta – Polemik mengenai keterlibatan pihak non-aparat dalam pengamanan aksi unjuk rasa kembali mencuat pasca-demonstrasi pada 27 Agustus 2026. Polda Metro Jaya secara tegas membantah tuduhan yang menyebutkan adanya koordinasi dengan organisasi kemasyarakatan (ormas) untuk menjaga keamanan selama aksi berlangsung. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, mengklarifikasi bahwa permohonan bantuan personel hanya diajukan kepada institusi resmi negara.

Budi merinci bahwa pihaknya mengajukan permohonan bantuan keamanan kepada Kodam Jaya, serta berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan Pengamanan Dalam (Pamdal) DPR RI. Penegasan ini disampaikan langsung di Mapolda Metro Jaya pada Rabu (2/9) sebagai respons atas spekulasi publik mengenai peran sipil berseragam atau kelompok masyarakat tertentu di lapangan.

Terkait batasan hukum, Budi menekankan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Ormas mengatur partisipasi masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), terdapat garis merah yang tidak boleh dilanggar. Pasal 59 undang-undang tersebut secara eksplisit melarang ormas mengambil alih fungsi penegakan hukum atau bertindak melebihi kewenangan kepolisian, dengan ancaman sanksi administratif hingga pidana bagi pelanggarnya.

Klarifikasi polisi ini muncul setelah viralnya foto dan video yang menampilkan tokoh Hercules, Ketua Umum GRIB Jaya, berada di tengah kerumunan saat situasi memanas di sekitar Gedung DPR. Menanggapi hal tersebut, Divisi Hukum GRIB Jaya, Wilson Colling, membenarkan kehadiran pimpinannya namun menolak narasi provokasi. Ia menyatakan bahwa kehadiran Hercules bersifat persuasif untuk memantau kondusivitas lingkungan, bukan atas perintah organisasi untuk terlibat dalam bentrokan fisik maupun aksi demonstrasi itu sendiri.

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis investigasi yang telah lama mengamati dinamika keamanan ibu kota, saya melihat penegasan Polda Metro Jaya ini sebagai langkah prosedural yang wajib diambil, namun belum sepenuhnya menjawab kegelisahan publik mengenai 'tangan tak terlihat' dalam manajemen konflik sosial. Pernyataan Kombes Budi Hermanto memang benar secara tekstual hukum positif; kepolisian adalah pemegang mandat tunggal penggunaan kekuatan (use of force) dalam pengamanan unjuk rasa. Namun, realitas di lapangan sering kali lebih abu-abu daripada hitam-putih regulasi. Kehadiran figur berpengaruh seperti Hercules di zona merah kericuhan, terlepas dari klaim 'upaya persuasif', menciptakan ambiguitas otoritas yang berbahaya. Dalam psikologi massa, kehadiran tokoh kuat (strongman) di tengah chaos dapat ditafsirkan ganda: sebagai penenang oleh pendukungnya, atau sebagai intimidasi terselubung oleh pihak lawan. Polisi harus menyadari bahwa persepsi publik terhadap netralitas aparat sama pentingnya dengan netralitas faktual itu sendiri.

Kritik mendasar juga perlu diarahkan pada efektivitas komunikasi antara aparat dan elemen masyarakat sipil. Rujukan berulang pada UU No. 16 Tahun 2017 menunjukkan bahwa negara masih bergulat dengan definisi operasional 'peran serta masyarakat'. Masalah utamanya bukan pada larangan ormas berbuat onar, melainkan pada ketiadaan protokol baku ketika tokoh masyarakat hadir secara spontan di area krisis. Jika benar Hercules hadir tanpa koordinasi, maka ini menandakan kegagalan intelijen preventif kepolisian dalam memetakan aktor-aktor kunci di lapangan. Sebaliknya, jika ada komunikasi informal yang tidak tercatat dalam logbook resmi demi alasan 'stabilitas', maka transparansi penegakan hukum sedang dikorbankan. Publik berhak menuntut akuntabilitas penuh: siapa yang bertanggung jawab jika terjadi eskalasi akibat kehadiran pihak ketiga ini?

Narasi pembelaan dari GRIB Jaya yang membedakan antara 'individu' dan 'organisasi' adalah argumen hukum standar, namun rapuh secara sosiologis. Dalam struktur organisasi berbasis patronase seperti banyak ormas di Indonesia, batas antara keputusan pribadi pemimpin dan kebijakan organisasi sangatlah tipis. Ketika seorang ketua umum turun ke jalan, simbolisme yang dibawa melekat pada entitas yang dipimpinnya. Oleh karena itu, klarifikasi tertulis semata tidak cukup. Diperlukan audit forensik terhadap insiden malam 27 Agustus: apakah ada pola pergerakan terstruktur? Apakah ada komunikasi radio atau sinyal yang mengarahkan massa? Tanpa investigasi mendalam yang melampaui sekadar konferensi pers normatif, kepercayaan publik terhadap monopoli kekerasan negara akan terus tergerus oleh rumor dan dugaan kolusi bawah tanah.

Pada akhirnya, kasus ini adalah ujian bagi profesionalisme Polri dalam era reformasi yang semakin kompleks. Keamanan demokratis tidak boleh lagi bergantung pada negosiasi informal dengan preman atau tokoh lokal demi menghindari kerusuhan, karena hal itu justru menanam benih ketidakpercayaan jangka panjang. Negara harus hadir dengan wajah yang tunggal dan berwibawa, bukan wajah hibrida yang membuat warga bingung membedakan mana penegak hukum dan mana warga negara yang merasa memiliki privilese keamanan. Jika polisi ingin menutup buku polemik ini, mereka harus membuka data selengkap-lengkapnya, bukan sekadar menyangkal keterlibatan formal sementara praktik informal di lapangan tetap menjadi rahasia umum.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Q: Apakah ormas diperbolehkan membantu mengamankan demonstrasi menurut hukum?
A: Diperbolehkan secara terbatas sesuai UU No. 16 Tahun 2017, namun perannya hanya sebatas partisipasi memelihara kamtibmas dan dilarang keras melampaui kewenangan kepolisian atau melakukan tindakan represif.

Q: Mengapa kehadiran Hercules di demo 27 Agustus menjadi kontroversial?
A: Karena kehadirannya di lokasi kericuhan memicu spekulasi adanya keterlibatan ormas dalam pengamanan yang seharusnya menjadi wewenang eksklusif aparat, serta berpotensi menimbulkan persepsi intimidasi atau keberpihakan.

Q: Apa sanksi bagi ormas yang melanggar aturan saat pengamanan unjuk rasa?
A: Berdasarkan Pasal 59 UU No. 16 Tahun 2017, pelanggaran dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan, hingga pencabutan status badan hukum, serta sanksi pidana jika tindakannya memenuhi unsur kejahatan.