Kapasitas EBT RI Tembus 16,32 GW, Namun Mengapa Investasi Masih 'Jalan di Tempat'?

Ringkasan Singkat

• Kapasitas terpasang Energi Baru Terbarukan (EBT) Indonesia naik menjadi 16,32 GW dari 12 GW pada 2021.
• Bauran EBT nasional baru mencapai 17,3% (Semester I 2026), masih jauh dari target 30% pada 2034.
• Pemerintah fokus menggenjot PLTS dengan target ambisius 100 GWp untuk memacu transisi energi.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan tren positif pada kapasitas terpasang energi baru dan terbarukan (EBT) di Indonesia. Hingga saat ini, angka tersebut telah menyentuh 16,32 gigawatt (GW), meningkat signifikan dibandingkan tahun 2021 yang hanya berada di angka 12 GW.

Direktur Jenderal EBTKE, Eniya Listiani Dewi, mengungkapkan bahwa pertumbuhan ini terjadi secara bertahap, mulai dari 12 GW, 13 GW, 13,7 GW, hingga 14,8 GW sebelum mencapai posisi saat ini. Meski angka kapasitas meningkat, Eniya memberikan catatan kritis bahwa laju investasi di sektor ini cenderung melandai dan belum mencapai titik optimal.

Kondisi investasi yang stagnan ini menjadi alarm bagi pemerintah dalam mengejar target bauran EBT nasional. Saat ini, realisasi bauran EBT baru menyentuh 17,3 persen pada semester I 2026, sementara target yang dipatok adalah 30 persen pada tahun 2034. Untuk menutup celah tersebut, Kementerian ESDM kini tengah melakukan akselerasi program dan pemangkasan hambatan regulasi guna menciptakan ekosistem investasi yang lebih atraktif.

Salah satu sorotan utama adalah sektor energi surya. Kontribusi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) saat ini masih sangat minim, yakni hanya 0,51 persen dari total bauran EBT. Menanggapi hal ini, pemerintah meluncurkan target agresif pengembangan PLTS hingga 100 GWp, dengan tahap awal pembangunan sebesar 5,3 GW yang harus segera direalisasikan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

Analisis Pakar

Sebagai pengamat ekonomi makro, saya melihat ada diskoneksi yang cukup mengkhawatirkan antara kapasitas terpasang dan laju investasi. Kenaikan kapasitas dari 12 GW ke 16,32 GW memang terlihat bagus di atas kertas, namun pengakuan Dirjen EBTKE bahwa investasi 'melandai' adalah sinyal merah. Dalam dunia finansial, investasi yang melandai di tengah target yang agresif menunjukkan adanya risk aversion atau keengganan investor untuk masuk. Hal ini biasanya dipicu oleh ketidakpastian regulasi, skema harga jual listrik (feed-in tariff) yang kurang kompetitif, atau kendala integrasi jaringan transmisi PLN.

Target bauran 30% pada 2034 adalah target yang sangat ambisius jika kita hanya mengandalkan pertumbuhan organik. Gap antara 17,3% saat ini dengan target 30% memerlukan lonjakan modal yang masif. Masalah utama kita bukan pada ketersediaan sumber daya alam—karena potensi surya kita melimpah—melainkan pada bankability proyek. Investor global saat ini tidak hanya mencari profit, tetapi kepastian hukum dan kemudahan birokrasi. Jika 'pemangkasan regulasi' yang dijanjikan ESDM hanya bersifat administratif tanpa menyentuh substansi insentif fiskal, maka target 100 GWp PLTS hanya akan menjadi angka di atas kertas.

Lebih jauh lagi, kontribusi PLTS yang hanya 0,51% adalah ironi bagi negara tropis. Ini membuktikan bahwa hambatan struktural dalam implementasi energi surya di Indonesia masih sangat tinggi. Kita perlu mendorong skema pendanaan inovatif, seperti Just Energy Transition Partnership (JETP) secara lebih transparan dan efektif, agar beban investasi tidak hanya bertumpu pada APBN atau modal swasta murni yang sangat sensitif terhadap risiko.

Kesimpulannya, Indonesia sedang berada di persimpangan jalan transisi energi. Kita tidak bisa hanya membanggakan kenaikan kapasitas yang bersifat inkremental. Pemerintah harus berani melakukan reformasi pasar listrik yang lebih terbuka dan kompetitif agar sektor EBT menjadi kelas aset yang menarik bagi manajer investasi global, bukan sekadar proyek pemenuhan kewajiban pemerintah.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Q: Berapa target bauran EBT Indonesia tahun 2034?
A: Pemerintah menargetkan bauran energi baru terbarukan (EBT) mencapai 30 persen pada tahun 2034.

Q: Mengapa kontribusi PLTS di Indonesia masih sangat rendah?
A: Hal ini disebabkan oleh berbagai hambatan regulasi, kendala investasi yang melandai, serta tantangan dalam implementasi infrastruktur pendukung.

Q: Apa langkah pemerintah untuk mempercepat investasi EBT?
A: Kementerian ESDM tengah mempercepat program pengembangan, memangkas hambatan regulasi, dan meluncurkan target kapasitas PLTS hingga 100 GWp.