APBD DKI 2026 Menyusut, Pramono Anung Klaim Kualitas Pembangunan Tetap Terjaga: Strategi atau Risiko?

Ringkasan Singkat

• Pemprov DKI Jakarta mengajukan penurunan APBD 2026 menjadi Rp79,59 triliun, turun 2,13% dari rencana awal.
• Gubernur Pramono Anung menjamin penurunan anggaran tidak akan mengganggu kualitas pembangunan melalui prinsip 'prudent' dan creative financing.
• Meskipun pendapatan daerah turun 2,93%, belanja daerah justru direncanakan naik 1,08% untuk fokus pada pelayanan dasar dan program quick win.

JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengambil langkah berisiko dengan mengajukan penurunan angka dalam Rancangan Perubahan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2026. Anggaran yang semula dipatok sebesar Rp81,32 triliun kini dipangkas menjadi Rp79,59 triliun, atau mengalami penurunan sebesar 2,13 persen.

Menanggapi koreksi anggaran tersebut, Pramono Anung menegaskan bahwa efisiensi ini tidak akan mengorbankan kualitas pembangunan di ibu kota. Ia menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang hati-hati atau prudent daripada mematok angka besar namun gagal dalam eksekusi di lapangan.

"Saya sudah menyampaikan kepada jajaran TAPD yang melakukan pembahasan dengan DPRD DKI Jakarta, lebih baik kita mempunyai APBD yang prudent, yang hati-hati tetapi bisa dijalankan," ujar Pramono saat memberikan keterangan di Jakarta Pusat, Rabu (2/9). Ia juga mengisyaratkan penggunaan skema creative financing untuk menutup celah pendanaan pembangunan.

Di sisi lain, Wakil Gubernur Rano Karno mengungkapkan anomali dalam struktur anggaran ini. Di saat pendapatan daerah diprediksi merosot 2,93 persen (dari Rp71,45 triliun menjadi Rp69,36 triliun), belanja daerah justru direncanakan naik 1,08 persen menjadi Rp75,08 triliun. Kenaikan belanja ini diklaim akan difokuskan pada pemenuhan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), pelayanan dasar, serta bantuan sosial bagi masyarakat.

Langkah ini memicu pertanyaan besar mengenai bagaimana Pemprov DKI akan menyeimbangkan defisit antara pendapatan yang menurun dan belanja yang justru meningkat, terutama dalam menjaga stabilitas pelayanan publik di DKI Jakarta.

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis investigasi, saya melihat ada kontradiksi yang cukup tajam dalam narasi yang dibangun oleh Pemprov DKI. Di satu sisi, Gubernur Pramono Anung menjual jargon 'prudent' atau kehati-hatian. Namun, secara matematis, kebijakan ini justru terlihat agresif dan berisiko. Bagaimana mungkin sebuah pemerintahan mengklaim 'hati-hati' ketika mereka memangkas proyeksi pendapatan namun justru menaikkan target belanja? Ini adalah resep klasik menuju defisit anggaran yang lebih lebar.

Klaim mengenai creative financing seringkali menjadi 'kata sakti' bagi politisi untuk menutupi kurangnya dana segar. Namun, publik harus kritis: apakah ini berarti Pemprov akan menambah utang daerah, mencari investor swasta melalui skema KPBU yang berpotensi mengomersialisasi layanan publik, atau sekadar mengandalkan optimisme yang tidak berdasar? Tanpa transparansi mengenai sumber pendanaan kreatif ini, pernyataan Gubernur hanya menjadi pemanis retorika politik.

Selain itu, kenaikan belanja sebesar 1,08 persen di tengah penurunan pendapatan menunjukkan adanya tekanan politik untuk tetap menjalankan 'program quick win'. Saya mencurigai adanya upaya untuk menjaga citra politik melalui program-program jangka pendek yang terlihat nyata di mata masyarakat, meskipun secara fiskal hal tersebut membebani struktur keuangan daerah dalam jangka panjang.

Jakarta tidak bisa hanya dikelola dengan keyakinan. Penurunan APBD di tengah kompleksitas masalah kota—mulai dari banjir hingga macet—memerlukan audit perencanaan yang sangat ketat. Jika efisiensi ini hanya terjadi di atas kertas namun eksekusinya berantakan, maka 'kualitas pembangunan' yang dijanjikan Pramono Anung hanyalah sebuah utopia administratif.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Q: Berapa total penurunan APBD DKI 2026?
A: APBD DKI 2026 turun sebesar 2,13%, dari rencana awal Rp81,32 triliun menjadi Rp79,59 triliun.

Q: Mengapa belanja daerah justru naik saat pendapatan turun?
A: Pemprov DKI mengarahkan kenaikan belanja untuk pemenuhan RPJMD, program quick win, pelayanan dasar, dan bantuan masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal.

Q: Apa yang dimaksud dengan creative financing dalam konteks ini?
A: Skema pendanaan alternatif di luar APBD murni, yang bisa berupa kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) atau sumber pendanaan non-pajak lainnya untuk membiayai pembangunan.