Rotasi Empat Wakapolda: Apa Makna di Balik Perpindahan Besar-Besaran Polisi Nasional?

Ringkasan Singkat

• Kapolri Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan surat mutasi yang memindahkan empat wakil kepala Polda mulai dari Riau hingga Maluku Utara.
• Brigjen Simson Zet Ringu menggantikan Brigjen Hengki Haryadi di Riau, sementara Kombes Dedy Suhartono naik ke posisi Wakapolda Gorontalo.
• Rotasi ini diklaim sebagai bagian dari "pembinaan organisasi"; namun, kritikus menilai adanya potensi politik internal dan kurang transparansi dalam penempatan.

Jenderal Listyo Sigit Prabowo menandatangani surat telegram ST/1877/VIII/KEP./2026 pada 30 Agustus 2026 yang menegaskan rotasi empat jabatan Wakapolda di wilayah Riau, Gorontalo, Maluku Utara, dan Sulawesi Utara. Perubahan paling menonjol meliputi penggantian Brigjen Hengki Haryadi oleh Brigjen Simson Zet Ringu di Riau, serta penempatan Kombes Dedy Suhartono, mantan Kasubdit STNK Korlantas, sebagai wakil kepala Polda Gorontalo.

Di Maluku Utara, Brigjen Stephen Maleachi Napiun digantikan oleh Brigjen Slamet Hadiyadi, sementara di Sulawesi Utara, Brigjen Susetio Cahyadi mengambil alih posisi yang sebelumnya dipegang Brigjen Awi Setiyono, yang kini dipindahkan menjadi Widyaiswara Kepolisian Utama TK. I Sespim Lemdiklat Polri.

Irjen Johnny Eddizon Isir, Kadiv Humas Polri, menegaskan bahwa rotasi ini merupakan "bagian dari proses pembinaan organisasi dan karier personel". Menurutnya, penempatan mempertimbangkan kompetensi, pengalaman, serta tantangan tugas yang dihadapi. Namun, pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana keputusan ini bersifat teknis versus politis, mengingat latar belakang masing‑masing pejabat yang terlibat.

Analisis Pakar

Sebagai seorang jurnalis investigasi, saya melihat rotasi ini bukan sekadar penyesuaian administratif. Polri selama ini berupaya menata kembali jaringan kekuasaan internal, dan perpindahan pejabat tinggi pada posisi strategis seperti Wakapolda dapat menjadi indikator pertaruhan politik internal. Pengangkatan Brigjen Simson Zet Ringu, yang sebelumnya memimpin Polda Gorontalo, ke Riau—sebuah provinsi dengan tantangan keamanan maritim dan pertambangan—bisa diartikan sebagai percobaan menguji loyalitasnya di medan yang lebih sensitif.

Selanjutnya, penempatan Kombes Dedy Suhartono, yang latar belakangnya lebih teknis (STNK Korlantas), ke posisi wakil kepala Polda Gorontalo menimbulkan pertanyaan tentang kecocokan kompetensi. Apakah Polri mengutamakan keahlian administratif di atas pengalaman operasional? Jika ya, hal ini dapat mengurangi efektivitas penanganan kasus-kasus kriminal kompleks yang berkembang di provinsi tersebut.

Rotasi Brigjen Slamet Hadiyadi ke Maluku Utara juga patut dicermati. Provinsi ini memiliki dinamika sosial‑budaya yang unik serta tantangan keamanan di perbatasan laut. Penempatan pejabat yang belum terbukti mengelola konflik lokal dapat memperburuk ketegangan, terutama bila tidak ada kebijakan adaptasi yang jelas.

Akhirnya, pergantian di Sulawesi Utara, dengan Brigjen Susetio Cahyadi menggantikan Brigjen Awi Setiyono yang dipindahkan ke Lemdiklat, menandakan adanya rotasi silang antara fungsi operasional dan pendidikan. Sementara rotasi semacam ini dapat menyebarkan pengetahuan, risiko kehilangan kontinuitas kebijakan di lapangan tetap tinggi. Transparansi dalam proses seleksi dan kriteria penempatan sangat penting untuk menghindari persepsi nepotisme atau favoritisme yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

1. Q: Mengapa Polri melakukan rotasi pejabat tinggi secara bersamaan?
   A: Rotasi dimaksudkan untuk pembinaan karier, penyesuaian kompetensi, serta mengatasi stagnasi struktural, namun juga dapat mencerminkan dinamika politik internal.
2. Q: Siapa saja pejabat yang dipindahkan dalam rotasi ini?
   A: Brigjen Simson Zet Ringu (Riau), Kombes Dedy Suhartono (Gorontalo), Brigjen Slamet Hadiyadi (Maluku Utara), dan Brigjen Susetio Cahyadi (Sulawesi Utara).
3. Q: Apa implikasi rotasi ini bagi keamanan di provinsi yang bersangkutan?
   A: Perpindahan pejabat dapat menimbulkan masa adaptasi yang mempengaruhi respons keamanan, terutama bila kompetensi tidak selaras dengan tantangan lokal.