Prabowo Tekankan Ketenangan Pemerintahan, Kritik Kabinet ‘Gemuk’ Dibalas dengan Perbandingan Timor Leste

Ringkasan Singkat

• Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya stabilitas dalam penutupan Muktamar NU ke‑35 di Jombang.
• Ia menyoroti bahwa Indonesia, seluas Uni Eropa, tak dapat dikelola oleh satu partai; delapan partai kini berperan dalam koalisi.
• Menanggapi tudingan kabinet ‘gemuk’, Prabowo membandingkannya dengan Timor Leste yang memiliki jumlah anggota kabinet serupa meski wilayahnya jauh lebih kecil.

Jombang, 31 Agustus 2026 – Dalam pidato penutup Muktamar ke‑35 Nahdlatul Ulama, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa “pemerintahan membutuhkan stabilitas, ketenangan”. Pernyataan itu disampaikan di tengah sorotan publik yang menilai kebijakan kabinetnya sebagai salah satu yang paling besar dalam era demokrasi Indonesia.

Prabowo menyoroti fakta geografis dan demografis Indonesia yang setara dengan wilayah Uni Eropa – sekitar 27 negara – sehingga menuntut kolaborasi lintas partai. “Tidak mungkin negara sebesar ini dipimpin hanya satu partai. Kita kini delapan partai sudah luar biasa efisiennya,” ujarnya, menyinggung dinamika koalisi yang melibatkan Partai Gerindra, Golkar, PKB, PKS, PAN, Demokrat, PPP, dan NasDem.

Presiden juga mengkritisi contoh negara maju yang mengalami pergantian kepemimpinan cepat, seperti Jepang dan Inggris, yang dalam lima hingga enam tahun terakhir telah mengalami tiga kali pergantian Perdana Menteri. Menurutnya, frekuensi perubahan tersebut menimbulkan ketidakpastian kebijakan yang berbahaya bagi pertumbuhan ekonomi.

Menanggapi tudingan bahwa kabinetnya “gemuk”, Prabowo membandingkannya dengan kabinet Timor Leste yang beranggotakan 28 orang, padahal wilayah negara itu lebih kecil dari banyak kabupaten di Indonesia, termasuk Kabupaten Bogor atau Banyuwangi. “Mereka hanya 1,1 juta jiwa, namun kabinetnya 28 orang. Kami pun tidak berbeda jauh,” katanya.

Analisis Pakar

Menurut saya, pernyataan Prabowo mencerminkan strategi politik yang berusaha menormalisasi ukuran kabinet besar dengan mengalihkan fokus pada perbandingan internasional yang kurang relevan. Menggunakan contoh Timor Leste memang menarik, namun konteks politik, ekonomi, dan kapasitas administratif kedua negara sangat berbeda. Indonesia, dengan populasi lebih dari 270 juta, memerlukan struktur pemerintahan yang mampu mengelola kompleksitas birokrasi, bukan sekadar meniru angka.

Selanjutnya, argumen tentang “stabilitas” dan “ketenangan” harus dipertimbangkan dalam kerangka demokrasi yang sehat. Stabilitas yang dipaksakan melalui konsolidasi kekuasaan dapat berujung pada penurunan akuntabilitas. Koalisi delapan partai memang menunjukkan inklusivitas, namun tanpa mekanisme kontrol yang kuat, risiko fragmentasi kebijakan tetap tinggi.

Bandingkan dengan negara‑negara yang disebutkan Prabowo – Jepang dan Inggris – keduanya memiliki sistem parlementer yang memungkinkan pergantian kepemimpinan tanpa mengganggu fungsi pemerintahan secara signifikan. Indonesia, dengan sistem presidensial, tidak memiliki mekanisme serupa; perubahan kepemimpinan biasanya terjadi melalui pemilu atau krisis politik. Oleh karena itu, menekankan “kestabilan” harus diiringi dengan transparansi dalam penunjukan menteri, bukan sekadar menjustifikasi jumlah mereka.

Akhirnya, kritik publik terhadap “kabinet gemuk” tidak sekadar soal angka, melainkan soal kualitas dan efektivitas. Pemerintah harus menjawab pertanyaan: Apakah setiap menteri memiliki mandat yang jelas, ataukah jabatan tersebut hanya menjadi simbol patronase politik? Tanpa jawaban yang memuaskan, narasi “kita efisien” akan tetap terdengar kosong di telinga masyarakat.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Mengapa Prabowo membandingkan kabinet Indonesia dengan kabinet Timor Leste?
  A: Ia ingin menyoroti bahwa ukuran kabinet tidak selalu berbanding lurus dengan luas wilayah atau populasi, sebagai upaya meredam kritik tentang “kabinet gemuk”.
• Q: Berapa jumlah anggota kabinet Indonesia saat ini?
  A: Kabinet Indonesia terdiri dari 28 menteri, termasuk menteri-menteri sekunder dan pejabat setingkat setingkat.
• Q: Apa implikasi politik dari koalisi delapan partai yang dipimpin Prabowo?
  A: Koalisi tersebut menunjukkan upaya inklusif, namun juga menimbulkan tantangan koordinasi kebijakan dan potensi konflik kepentingan antar partai.