Kejagung Guncang Industri Nikel Sultra: Rp401 Miliar Disita, Tuduhan Korupsi Menghantam IUP

Ringkasan Singkat

• Kejaksaan Agung menyita uang senilai Rp401,65 miliar terkait dugaan korupsi tata kelola nikel 2017‑2020 di SulawesiTenggara.
• PT CeriaNugrahaIndotama (CNI) diduga mengekspor nikel tanpa RKAB dan memanipulasi kadar nikel di bawah standar 1,7 %.
• Uang hasil penyitaan disimpan di BankMandiri pada Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) milik Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Khusus.

Jakarta, 31 Agustus 2026 – Dalam sebuah konferensi pers yang digelar di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Direktur Penyidikan Jampidsus Saiful Bahri Siregar mengumumkan penyitaan uang tunai senilai Rp401,65 miliar. Penyitaan ini merupakan langkah akhir dalam rangka mengkonstruksikan tindak pidana korupsi tata kelola nikel yang terjadi antara tahun 2017 dan 2020 di SulawesiTenggara.

Menurut Saiful, PT Ceria Nugraha Indotama (CNI), perusahaan pertambangan nikel yang pada masa itu memegang IzinUsahaPertambangan (IUP) di Sultra, tidak pernah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang menjadi prasyarat legalitas operasional tambang. Meski demikian, CNI tetap mengekspor nikel ke pasar internasional.

Saiful menuding adanya kolusi antara pihak perusahaan dan penyelenggara negara untuk memanipulasi hasil uji kadar nikel. “Kadar nikel yang diekspor berada di bawah 1,7 % – standar minimal untuk ekspor – namun tetap lolos karena dokumen fiktif yang dipergunakan,” ujarnya. Praktik ini, menurutnya, menimbulkan kerugian negara sebesar Rp401.653.737.469,69 sebagaimana tercatat dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Penyitaan uang tersebut dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (sprindik) No. 22/F.2/Fd.2/04/2025 tanggal 10 April 2025, yang kemudian diperbarui dengan sprindik No. Prin-104/F.2/Fd.2/11/2025 tanggal 7 November 2025. Uang yang disita kini dititipkan di BankMandiri pada Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) atas nama Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus.

Saiful menegaskan bahwa penyidik masih mengumpulkan bukti-bukti material untuk menentukan pihak‑pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban pidana. “Kami tidak akan berhenti sampai semua jaringan korupsi yang merusak sektor nikel terungkap,” pungkasnya.

Analisis Pakar

Kasus ini menyoroti kegagalan struktural dalam pengawasan sektor pertambangan Indonesia. Izin Usaha Pertambangan (IUP) seharusnya menjadi gerbang pertama yang menahan perusahaan yang belum siap secara teknis dan finansial. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa regulasi sering kali menjadi sekadar formalitas, sementara praktik lapangan dikuasai oleh jaringan kepentingan yang mengedepankan keuntungan jangka pendek.

Manipulasi kadar nikel di bawah standar 1,7 % bukan sekadar pelanggaran administratif; ia menandakan adanya upaya sistematis untuk menutupi ketidaksesuaian produksi dengan regulasi ekspor. Dokumen fiktif yang dipergunakan CNI menimbulkan pertanyaan serius tentang integritas lembaga pengujian dan verifikasi, serta peran pejabat publik yang seharusnya menjadi pengawas.

Kerugian negara hampir Rp402 miliar yang diidentifikasi BPK bukan angka kecil. Jika dibiarkan, kerugian semacam ini akan berakumulasi menjadi ratusan miliar rupiah setiap tahunnya, menggerogoti potensi pendapatan negara dari sektor strategis. Lebih mengkhawatirkan lagi, dana yang hilang tersebut seharusnya dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, atau program kesejahteraan di daerah tambang yang masih bergantung pada industri pertambangan.

Langkah Kejaksaan Agung menyita uang tunai secara langsung merupakan sinyal kuat bahwa aparat penegak hukum siap menindak tegas praktik korupsi. Namun, penyitaan saja tidak cukup. Diperlukan reformasi menyeluruh pada mekanisme perizinan, pengawasan laboratorium uji kadar, serta transparansi dalam proses ekspor. Tanpa reformasi ini, kasus serupa dapat terulang, menodai reputasi Indonesia sebagai produsen nikel yang dapat dipercaya di pasar global.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Mengapa PT Ceria Nugraha Indotama dapat mengekspor nikel tanpa RKAB?
  A: Karena adanya celah dalam pengawasan IUP dan kemungkinan kolusi antara perusahaan dengan pejabat yang mengesampingkan persyaratan teknis.
• Q: Berapa total kerugian negara yang dilaporkan BPK?
  A: BPK mencatat kerugian sebesar Rp401.653.737.469,69.
• Q: Di mana uang hasil penyitaan disimpan?
  A: Uang tersebut dititipkan di Bank Mandiri pada Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) atas nama Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus.