Rano Karno Desak Revitalisasi TIM: Bioskop Dihapus, Ancaman Ekosistem Perfilman Jakarta

Ringkasan Singkat

• Rano Karno menuntut kembali dibangunnya bioskop di kawasan Taman Ismail Marzuki (TIM) setelah proses revitalisasi menghilangkan fasilitas tersebut.
• Menurutnya, kehadiran bioskop krusial untuk menumbuhkan ekosistem perfilman di Jakarta.
• Pemprov DKI menyiapkan kalender acara untuk peringatan 500 tahun Jakarta yang akan dimulai Desember 2026.

Dalam sebuah kunjungan ke Taman Ismail Marzuki pada Minggu (30/8), Rano Karno, Wakil Gubernur DKI Jakarta sekaligus tokoh senior perfilman, menegaskan bahwa kawasan budaya tersebut harus kembali memiliki bioskop. "Artinya yang pasti kita harus ada bioskop di sini, karena ini nanti menjadi ekosistem perfilman Jakarta," ujarnya setelah menyaksikan drama musikal Putri Lopian: Bunga Belantara Dairi yang dipentaskan oleh Sekolah Seni Yonif.

Karno mengingatkan bahwa TIM pernah memiliki fasilitas bioskop, namun hilang seiring proses revitalisasi yang tidak menyertakan ruang layar lebar. "Di sini dulu pernah ada bioskop kan, tapi begitu ada revitalisasi, bioskopnya nggak sempat dibuat. Makanya kita harus punya bioskop," tegasnya.

Selain menuntut pembangunan kembali, Karno menyinggung potensi bangunan mangkrak di area TIM yang dapat dioptimalkan menjadi ruang sinema atau studio produksi. "Ini memang sudah menjadi atmosfer yang sangat dibutuhkan. Karena itulah barangkali, kemarin saya membahas khusus tentang bagaimana ada satu bangunan mangkrak, yang ada di depan itu, itu kita akan mau memanfaatkan," katanya.

Di sela‑sela pembicaraan, Karno juga mengungkap rencana Pemprov DKI untuk menyiapkan kalender acara peringatan 500 tahun Jakarta yang akan dimulai Desember 2026 dan berlanjut hingga Desember 2027. Ia menekankan pentingnya tim khusus untuk mengelola agenda tersebut, mengingat skala dan kompleksitas persiapan.

Analisis Pakar

Penolakan terhadap hilangnya bioskop di TIM bukan sekadar soal hiburan; ini menyentuh inti pembangunan budaya berkelanjutan. Jakarta, sebagai ibu kota, seharusnya menjadi laboratorium kreatif yang menampung produksi, distribusi, dan konsumsi film lokal. Tanpa ruang penayangan publik, industri film nasional kehilangan sarana vital untuk menguji karya, membangun basis penonton, dan mengedukasi generasi muda tentang nilai sinema.

Revitalisasi kawasan budaya memang penting, namun prosesnya harus inklusif dan berbasis data. Pemerintah daerah tampaknya mengabaikan studi kelayakan yang menilai dampak sosial‑ekonomi dari keberadaan bioskop. Mengingat Indonesia Film Festival dan berbagai festival internasional yang rutin menggelar pemutaran di TIM, menghilangkan bioskop justru menurunkan daya tarik acara‑acara tersebut.

Selanjutnya, pemanfaatan bangunan mangkrak sebagai ruang sinema dapat menjadi solusi jangka pendek, namun harus diintegrasikan dalam rencana jangka panjang. Tanpa regulasi yang jelas, risiko menjadi sekadar “pop-up” sementara yang mudah dibongkar kembali. Pemerintah perlu menyusun masterplan budaya yang mengikat semua pemangku kepentingan—seniman, produser, akademisi, dan investor—dalam satu visi terkoordinasi.

Terakhir, agenda 500 tahun Jakarta menawarkan momentum strategis untuk menegaskan kembali komitmen kota terhadap seni. Jika bioskop di TIM tidak direvitalisasi sebelum perayaan tersebut, Jakarta berisiko menampilkan citra budaya yang hampa, padahal perayaan seratus tahun seharusnya menjadi panggung megah bagi sinema Indonesia.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Mengapa bioskop di Taman Ismail Marzuki (TIM) dihilangkan selama revitalisasi?
  A: Revitalisasi fokus pada renovasi ruang pertunjukan utama, namun tidak memasukkan rencana ruang layar lebar, sehingga bioskop lama tidak dipertahankan.
• Q: Apa saja manfaat keberadaan bioskop di TIM bagi industri film Jakarta?
  A: Menyediakan venue publik untuk pemutaran, mendukung festival film, memperkuat ekosistem produksi‑konsumsi, dan meningkatkan akses penonton lokal.
• Q: Kapan kalender acara peringatan 500 tahun Jakarta akan dimulai?
  A: Kalender resmi akan dimulai pada Desember 2026 dan berlanjut hingga Desember 2027.