Sidang Praperadilan Ungkap Dugaan TPPU Selama 8 Tahun: Dampak Besar bagi Penegakan Hukum di Indonesia

Ringkasan Singkat

• Hakim tunggal PN Jaksel PN Jaksel menolak dalil Febrie Adriansyah Febrie Adriansyah tentang pengabaian Pasal 3 ayat 1 KUHP.
• Surat penetapan tersangka oleh Kejagung mencakup perbuatan dari 2018 hingga 2026, melintasi dua rezim hukum.
• Pengadilan menegaskan bahwa penentuan norma yang menguntungkan terdakwa baru dapat diputuskan setelah seluruh fakta (tempus) terungkap, bukan di tahap praperadilan.

Jakarta, 28 Agustus 2026 – Pada sidang praperadilan yang digelar di Pengadilan Negeri Jaksel Jaksel, Hakim Tunggal Richard Edwin Basoeki menolak argumen pertama mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Febrie Adriansyah Febrie Adriansyah, yang mengklaim adanya pelanggaran prinsip lex mitior (lex favoreo) dalam penerapan Pasal 3 ayat 1 KUHP. Hakim menegaskan bahwa dalil tersebut tidak cukup kuat untuk membatalkan penetapan tersangka TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung.

Dalam pertimbangannya, Basoeki menjelaskan bahwa SEMA Nomor 1 Tahun 2026 memberikan pedoman khusus bagi perkara yang sudah berada dalam proses persidangan. Pedoman itu menuntut perbandingan antara ketentuan lama dan baru, bukan penerapan otomatis satu saja. "Prinsip lex mitior tidak dapat dipakai secara parsial; harus dilihat mana yang lebih menguntungkan terdakwa secara keseluruhan," ujarnya.

Surat penetapan tersangka yang dikeluarkan pada 24 Juli 2026 menyebutkan rangkaian perbuatan yang diduga terjadi antara 2018 hingga 2026. Karena rentang waktu tersebut melintasi masa sebelum dan sesudah berlakunya KUHP baru, hakim menolak simplifikasi bahwa satu ancaman pidana saja dapat diterapkan. "Kita harus mengidentifikasi perbuatan mana yang terjadi sebelum 2 Januari 2026 dan mana yang terjadi sesudahnya, serta menilai unsur‑unsur lama dan baru secara terpisah," tegas Basoeki.

Hakim juga menegaskan bahwa penetapan tersangka bukanlah putusan pidana final. Pada tahap ini, penyidik belum menentukan norma hukum yang akan menjadi dasar vonis. Oleh karena itu, penilaian tentang norma yang lebih menguntungkan baru dapat dilakukan setelah seluruh fakta (tempus) terungkap dalam persidangan utama.

Dengan menolak dalil pertama Febrie, hakim menyatakan bahwa tidak ada dasar hukum yang cukup untuk membatalkan penetapan tersangka menurut Pasal 90 KU