Mahkamah Konstitusi Batalkan Pasal Penghinaan: Kebebasan Bersuara Kini Terlindungi

Ringkasan Singkat

• Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan pasal penghinaan pemerintah dan DPR inkonstitusional karena mengancam hak konstitusional warga.
• Putusan nomor 282/PUU-XXIII/2025 membatalkan substansi Pasal 240‑241 KUHP 2023 yang mirip dengan Pasal 134, 136 bis, dan 137 KUHP lama.
• Mahasiswa yang mengajukan uji materi menegaskan bahwa kritik publik harus tetap menjadi bagian integral demokrasi Indonesia.

Jakarta, 28 Agustus 2026 – Dalam sidang yang dipimpin oleh Suhartoyo, Ketua Mahkamah Konstitusi mengabulkan seluruh permohonan pemohon dan menyatakan bahwa Pasal 240 dan 241