Video Commerce Meroket: 2,6 Miliar Transaksi, Peluang Besar bagi UMKM & Digital Indonesia
Menyoroti perkembangan startup, bisnis lokal, dan ekonomi digital di Indonesia.

Ringkasan Singkat
- Video commerce mencatat 2,6 miliar transaksi, naik 90% dalam setahun.
- Penjual online mencapai 800 ribu, namun offline masih menyumbang dua pertiga nilai perdagangan.
- Pemerintah targetkan ekonomi digital Indonesia mencapai US$600 miliar dan memperluas QRIS ke 5 negara ASEAN.
Dalam acara Kick Off Road to Harbolnas 2026 di Kementerian Perdagangan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan lonjakan signifikan video commerce. Transaksi mencapai 2,6 miliar, hampir 90 % lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya, meski jumlah penjual online hanya sekitar 800 ribu.
Airlangga menekankan bahwa tren video commerce menandai pergeseran menuju model omnichannel, di mana penjualan offline dan online mulai menyatu. Namun, kontribusi offline masih dominan, menyumbang sekitar dua pertiga nilai total perdagangan, sementara e‑commerce menguasai sepertiga sisanya.
Faktor pendorong utama adalah penetrasi media sosial yang telah melampaui 180 juta pengguna, tumbuh rata‑rata 26 % per tahun. Kombinasi ini menciptakan ekosistem yang siap menyerap inovasi teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI) untuk manajemen stok, prediksi permintaan, dan personalisasi penawaran.
Pemerintah menargetkan nilai ekonomi digital Indonesia mencapai US$100 miliar pada 2025 dan melompat ke US$600 miliar pada 2030, sejalan dengan Digital Economic Framework Agreement (DEFA). DEFA membuka peluang bagi sistem pembayaran lintas negara, dengan QRIS sebagai “low‑hanging fruit”. Saat ini QRIS sudah dapat dipakai di lima negara ASEAN dan diharapkan menjadi standar regional.
Dalam rangka memperkuat ekosistem digital, Harbolnas 2026 akan diperluas menjadi tujuh hari, mencakup tidak hanya barang fisik tetapi juga jasa, tiket, travel, ride‑hailing, dan social commerce. Pemerintah menargetkan transaksi mendekati Rp40 triliun, naik 5‑10 % dari tahun sebelumnya, untuk mendukung pertumbuhan PDB kuartal IV sebesar 6 %.
Analisis Pakar
Lonjakan video commerce bukan sekadar fenomena hype; ia mencerminkan perubahan struktural dalam perilaku konsumen Indonesia yang kini menuntut interaksi visual dan real‑time. Bagi pelaku UMKM, platform live streaming menjadi jalur distribusi yang lebih murah dibanding iklan tradisional, sekaligus memberi kesempatan untuk membangun brand trust secara langsung.
Namun, pertumbuhan yang cepat menimbulkan tantangan. Kualitas data dan keamanan transaksi menjadi krusial ketika AI diintegrasikan untuk rekomendasi produk. Tanpa regulasi yang memadai, risiko manipulasi algoritma dan pelanggaran privasi dapat menggerogoti kepercayaan konsumen.
Strategi pemerintah memperluas QRIS ke pasar ASEAN merupakan langkah cerdas untuk mengurangi biaya transaksi lintas negara. Jika QRIS berhasil menjadi standar regional, Indonesia dapat memposisikan diri sebagai hub fintech Asia Tenggara, meningkatkan arus modal dan memperkuat posisi tawar UMKM di pasar global.
Namun, target ekonomi digital US$600 miliar masih ambisius. Realisasi bergantung pada infrastruktur broadband, literasi digital, dan kemampuan logistik terakhir‑mile. Pemerintah harus memastikan sinergi antara kebijakan fiskal, investasi swasta, dan pengembangan sumber daya manusia agar ekosistem digital tidak hanya tumbuh dalam angka, tetapi juga menghasilkan nilai tambah yang inklusif.
Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)
- Q: Apa itu video commerce?
A: Video commerce adalah penjualan produk melalui siaran video live streaming, menggabungkan elemen hiburan dan e‑commerce untuk meningkatkan konversi. - Q: Bagaimana QRIS dapat digunakan lintas negara?
A: QRIS telah diintegrasikan dengan sistem pembayaran di lima negara ASEAN; pemerintah berupaya menstandarkan kode QR sehingga konsumen dapat membayar tanpa konversi mata uang. - Q: Apa implikasi AI bagi pelaku UMKM?
A: AI dapat membantu UMKM mengoptimalkan stok, memprediksi permintaan, dan menyesuaikan penawaran berdasarkan perilaku konsumen, namun memerlukan data yang bersih dan kepatuhan pada regulasi privasi.


