Ribuan Tokoh Negara dan Ulama Berdesak di Muktamar Ke-35 NU: Apa Sinyal Politik di Balik Kehadiran Mereka?

Ringkasan Singkat

• Ribuan pejabat tinggi pemerintah, kepala lembaga, dan ulama hadir dalam pembukaan Muktamar Ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Jombang.
• Kehadiran anggota Kabinet Merah Putih menimbulkan pertanyaan tentang hubungan politik‑agama menjelang pemilu 2024.
• Agenda Muktamar mencakup pemilihan pimpinan PBNU 2026‑2031, sekaligus menjadi arena pertarungan kekuasaan internal NU.

Jombang, 27 Agustus 2026 – Pembukaan Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum menjadi panggung megah bagi ratusan pejabat negara dan tokoh agama. Dari Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar hingga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, semua tampak berbaris dalam satu barisan yang menandakan sinergi yang diharapkan antara pemerintah dan organisasi keagamaan terbesar di Indonesia.

Namun, di balik seremonial yang tampak bersahabat, terdapat dinamika politik yang tak dapat diabaikan. Kehadiran KH Miftachul Akhyar, Rais Aam PBNU, bersama Ketua Umum KH Yahya Cholil Staquf dan Sekjen Saifullah Yusuf (Gus Ipul), menandai upaya NU mengukuhkan posisi politiknya menjelang pemilihan umum 2024. Sementara itu, Presiden Joko Widodo menyampaikan amanat resmi yang sekaligus menegaskan dukungan pemerintah terhadap agenda NU.

Daftar lengkap pejabat yang hadir mencakup Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia. Di sisi keamanan, Kapolri Listyo Sigit Prabowo berdiri bersebelahan dengan Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Kehadiran tokoh-tokoh ini bukan sekadar formalitas; mereka menandai upaya pemerintah mengamankan dukungan massa melalui jaringan keagamaan.

Selain pejabat negara, Muktamar juga dimeriahkan oleh tokoh lintas sektoral: istri Presiden keempat RI KH Abdurrahman Wahid, Nyai Sinta Nuriyah Wahid; Ketua KPU Mochammad Afifuddin; Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nashir; serta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Kehadiran mereka menegaskan bahwa Muktamar bukan hanya agenda internal NU, melainkan arena pertemuan kepentingan politik, ekonomi, dan sosial.

Agenda pembukaan dimulai dengan menyanyikan Indonesia Raya dan Mars NU Syubbanul Wathon, diikuti pembacaan ayat suci Al‑Qur’an, shalawat, serta sambutan Gubernur Jawa Timur. Puncak acara menampilkan khutbah iftitah oleh Rais Aam KH Miftachul Akhyar dan amanat Presiden yang menandai resmi dibukanya Muktamar.

Setelah pembukaan, Muktamar berlanjut ke serangkaian sidang pleno dan komisi yang akan menentukan arah kebijakan PBNU hingga 2031. Sidang Pleno V, yang dijadwalkan pada Sabtu malam, menjadi titik krusial karena akan memutuskan demisioner pengurus 2021‑2026 dan mengangkat pimpinan baru. Keputusan ini diprediksi akan memengaruhi posisi politik NU dalam koalisi pemerintah‑opposisi menjelang pemilu.

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis investigasi, saya melihat Muktamar Ke-35 bukan sekadar pertemuan religius, melainkan panggung strategis bagi Kabinet Merah Putih untuk mengamankan basis massa melalui jaringan keagamaan. Kehadiran hampir seluruh menteri inti menandakan upaya pemerintah menegaskan legitimasi politiknya di tengah polarisasi politik nasional. Ini bukan hal baru; sejarah mencatat bahwa pemerintah Indonesia selalu berusaha merangkul NU sebagai penyeimbang kekuatan politik.

Namun, ada dua hal yang patut diwaspadai. Pertama, potensi konflik internal dalam PBNU. Proses pemilihan pimpinan baru sering kali dipenuhi intrik faksi, yang dapat memecah belah basis massa NU. Kedua, risiko instrumentalitas keagamaan. Jika pemerintah terlalu mengandalkan dukungan NU untuk kepentingan politik, maka independensi lembaga keagamaan dapat tergerus, menurunkan kepercayaan publik.

Selanjutnya, dinamika kehadiran tokoh-tokoh lintas sektoral seperti Haedar Nashir (Muhammadiyah) dan Khofifah Indar Parawansa menandakan upaya koalisi yang lebih luas, melampaui batas sektoral. Ini bisa menjadi sinyal bahwa elite politik berusaha membentuk front persatuan agama‑nasional untuk menetralkan ancaman politik dari partai-partai radikal atau oposisi.

Terakhir, agenda sidang komisi yang membahas tata tertib pemilihan Rais Aam dan Ketua Umum serta LPJ PBNU harus dipantau secara ketat. Transparansi dalam proses ini akan menjadi tolok ukur sejauh mana NU dapat mempertahankan integritasnya di tengah tekanan politik. Jika proses ini berjalan mulus, NU dapat memperkuat posisinya sebagai penyeimbang demokrasi. Jika tidak, kepercayaan publik terhadap institusi keagamaan dapat menurun, membuka ruang bagi aktor-aktor ekstrim.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Apa tujuan utama pemerintah menghadiri Muktamar Ke-35 NU?
  A: Pemerintah ingin memperkuat hubungan dengan basis massa NU, mengamankan dukungan politik menjelang pemilu 2024, serta menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai keagamaan.
• Q: Siapa yang akan menjadi pimpinan PBNU periode 2026‑2031?
  A: Pemilihan pimpinan baru akan diputuskan pada Sidang Pleno V Muktamar, dengan kandidat yang masih dalam proses seleksi internal.
• Q: Bagaimana dampak keputusan Muktamar terhadap politik nasional?
  A: Keputusan Muktamar dapat memengaruhi aliansi politik, terutama dalam koalisi pemerintah‑opposisi, serta memengaruhi arah kebijakan terkait isu-isu keagamaan dan sosial.