Rahayu Dorong UMKM Naik Kelas: Dari Mikro ke Pasar Global dalam 5 Langkah

Ringkasan Singkat

• Komisi VII DPR RI menekankan transformasi UMKM bukan sekadar bertahan, melainkan meningkatkan produktivitas dan menembus pasar internasional.
• Wakil Ketua Rahayu Saraswati Djojohadikusumo menilai program pelatihan dan pembiayaan belum cukup meningkatkan omzet.
• Strategi baru menuntut integrasi UMKM ke rantai nilai nasional‑global serta penyatuan agenda ekonomi kerakyatan dengan industrialisasi.

Dalam Komisi VII DPR RI yang dipimpin oleh Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, agenda UMKM kini tidak lagi sekadar soal kelangsungan usaha, melainkan soal naik kelas. Pada Seminar Nasional Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Kamis (27/8/2026), Rahayu menegaskan bahwa ekonomi kerakyatan harus menghasilkan pelaku usaha yang mampu bersaing tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga global.

“Tujuannya bukan agar usaha mikro tetap mikro, melainkan memberi jalur bagi mereka menjadi usaha kecil, kemudian menengah, hingga menjadi perusahaan nasional atau bahkan global,” ujarnya. Pernyataan ini menandai pergeseran paradigma: pemerintah tidak lagi puas dengan sekadar menyediakan akses permodalan, pelatihan teknologi, dan keterampilan bila tidak diikuti oleh lonjakan omzet yang signifikan.

Data internal menunjukkan bahwa meski UMKM telah menerima berbagai bantuan, banyak yang masih stagnan. “Apakah intervensi kita benar‑benar berhasil?” tanya Rahayu, menyoroti kebutuhan evaluasi kebijakan yang lebih ketat.

Solusi yang diusulkan meliputi tiga pilar utama: (1) integrasi rantai nilai – menghubungkan produsen mikro dengan distributor besar dan platform e‑commerce internasional; (2) digitalisasi produksi – memanfaatkan teknologi Industry 4.0 untuk meningkatkan efisiensi; (3) pendampingan pasar – menyediakan intelijen pasar dan standar sertifikasi yang diperlukan untuk ekspor.

Rahayu juga menekankan bahwa ekonomi kerakyatan dan industrialisasi tidak boleh dipisah. “Kedua agenda harus bersinergi karena Indonesia membutuhkan industri besar yang didukung oleh basis UMKM yang kuat,” pungkasnya.

Analisis Pakar

Sebagai seorang ekonom makro dan pengamat pasar, saya melihat tiga tantangan struktural yang menghambat transisi UMKM ke level yang lebih tinggi. Pertama, keterbatasan skala produksi. Banyak pelaku UMKM masih beroperasi dengan kapasitas yang tidak memadai untuk memenuhi standar volume dan kualitas yang diminta oleh pembeli internasional. Solusinya bukan hanya modal, melainkan cluster industri yang memungkinkan sharing fasilitas produksi, R&D, dan logistik.

Kedua, gap digital. Meskipun pelatihan teknologi telah disediakan, adopsi sistem ERP, IoT, atau platform marketplace masih rendah. Pemerintah perlu memperkenalkan insentif pajak bagi UMKM yang mengimplementasikan solusi digital, serta membangun ekosistem fintech yang menyederhanakan akses kredit berbasis data.

Ketiga, ketergantungan pada rantai pasokan domestik. Untuk menembus pasar global, UMKM harus terintegrasi dalam global value chains (GVC). Ini menuntut standar sertifikasi internasional, kepatuhan terhadap regulasi perdagangan, dan kemampuan negosiasi yang kuat. Pemerintah dapat berperan sebagai “facilitator” dengan menyiapkan hub perdagangan yang menghubungkan UMKM dengan perusahaan multinasional.

Jika kebijakan ini dijalankan secara terkoordinasi—dengan dukungan kementerian terkait, lembaga keuangan, dan asosiasi industri—potensi pertumbuhan UMKM dapat melampaui 7‑9% per tahun, menggerakkan penciptaan lapangan kerja berkualitas, dan memperkuat posisi Indonesia dalam peta industri global.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Apa yang dimaksud dengan “naik kelas” bagi UMKM?
  A: Mengubah usaha mikro menjadi usaha kecil, kemudian menengah, hingga menjadi perusahaan yang mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional.
• Q: Bagaimana cara UMKM dapat terintegrasi ke dalam rantai nilai global?
  A: Melalui digitalisasi, sertifikasi standar internasional, dan kemitraan dengan platform e‑commerce atau perusahaan multinasional yang difasilitasi pemerintah.
• Q: Apa peran pemerintah dalam mendukung transformasi UMKM?
  A: Menyediakan akses pembiayaan yang terstruktur, pelatihan teknologi tingkat lanjut, insentif pajak untuk adopsi digital, serta membangun hub perdagangan untuk menghubungkan UMKM dengan pasar global.