Korea Selatan Janjikan Kemitraan Pertahanan Lebih Luas dengan Indonesia Pasca KF-21

Ringkasan Singkat

• Korea Selatan menegaskan proyek KF-21/IF‑X tidak menghambat kerja sama pertahanan dengan Indonesia.
• Konsul Uhm Taeho menilai pengalaman bersama sebagai aset strategis, meski belum ada proyek baru yang siap diluncurkan.
• Pemerintah Indonesia, melalui Vahd Nabyl Achmad Mulachela dan Mina Ryu, menggarisbawahi peluang di bidang kapal selam, MRO, dan kolaborasi swasta‑publik.

Berita Utama

Jakarta – Dalam sebuah workshop Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea (IKJN) yang digelar Rabu (26/8/2026), konsul sekaligus kepala bagian politik Kedutaan Besar Korea Selatan di Indonesia, Uhm Taeho, menegaskan bahwa dinamika proyek pengembangan bersama pesawat tempur KF-21/IF‑X tidak akan menjadi penghalang bagi kelanjutan kerja sama pertahanan bilateral.

Menurut Uhm, kedua negara telah melewati “berbagai tantangan” selama fase desain, produksi, dan transfer teknologi, namun hasil akhir “menguntungkan kedua belah pihak”. Ia menambahkan bahwa pengalaman ini menjadi “modal penting” untuk membangun kemitraan pertahanan jangka panjang yang lebih kuat.

“Apakah hal itu akan menghambat kerja sama Korea dengan Indonesia ke depannya? Jawabannya tidak. Justru sebaliknya,” tegas Uhm. Ia menyoroti bahwa KF‑21 merupakan proyek kolaborasi pertama bagi Korea Selatan, sehingga nilai belajar yang diperoleh sangat tinggi.

Meskipun belum ada proyek pengembangan bersama baru yang berada dalam tahap persiapan, Uhm memperkirakan kolaborasi akan meluas ke pengadaan sistem pertahanan lain, termasuk kapal selam, serta memperkuat ekosistem MRO (maintenance, repair, and overhaul) di Indonesia.

Ia menekankan bahwa model pengembangan bersama tidak hanya menghasilkan produk, melainkan juga meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, membuka peluang pelatihan, dan menciptakan jaringan industri antara perusahaan Korea dan perusahaan Asia lainnya.

Di sisi lain, Vahd Nabyl Achmad Mulachela, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI, mengakui adanya pergeseran prioritas dalam program KF‑21/IF‑X, namun menegaskan bahwa kerja sama pertahanan tidak terbatas pada jet tempur. Ia menambahkan bahwa kedua negara tengah mengupayakan proyek kapal selam dan mendorong kolaborasi antarswasta di sektor pertahanan.

Sementara itu, Mina Ryu, Direktur Divisi Asia Tenggara 1 Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, mencatat bahwa hubungan pertahanan Indonesia‑Korea terus menguat, dimulai sejak Indonesia menjadi pembeli pertama pesawat latih KT‑1 pada 2001. Menurutnya, KF‑21 menjadi “tonggak penting” yang menegaskan komitmen jangka panjang.

Pada Juni lalu, Kementerian Pertahanan Indonesia mengumumkan bahwa Indonesia tidak lagi terlibat dalam produksi bersama KF‑21 Boramae, melainkan akan memperoleh unit melalui skema pembelian langsung dari pemerintah Korea Selatan.

Analisis Pakar

Secara makro, keputusan Indonesia untuk beralih dari co‑production ke pembelian langsung mencerminkan strategi mitigasi risiko teknologi dan pengendalian biaya. Proyek KF‑21 memang menuntut investasi R&D yang signifikan; dengan mengalihkan beban produksi, Indonesia dapat mengalokasikan dana lebih banyak ke pengembangan ekosistem pendukung seperti MRO, pelatihan teknis, dan integrasi sistem senjata lokal.

Namun, risiko jangka panjangnya adalah hilangnya peluang transfer teknologi yang dapat mempercepat kemandirian industri pertahanan domestik. Tanpa keterlibatan dalam rantai nilai produksi, perusahaan Indonesia akan tetap bergantung pada pemasok asing untuk suku cadang kritis, yang berpotensi menimbulkan kerentanan geopolitik.

Di sisi lain, Korea Selatan melihat proyek KF‑21 sebagai “pilot” untuk membuka pasar Asia. Jika Indonesia berhasil mengonversi pengalaman ini menjadi jaringan pemasok regional, Korea dapat memposisikan diri sebagai hub teknologi pertahanan di kawasan, meningkatkan ekspor ke negara‑negara ASEAN yang masih mengandalkan impor.

Untuk investor, sinyal positif ini berarti peluang pertumbuhan di sektor pertahanan domestik, khususnya pada perusahaan yang menyediakan layanan MRO, logistik, dan pelatihan. Dana ventura dan bank pembangunan dapat mempertimbangkan alokasi modal ke startup aerospace yang memiliki kemampuan integrasi sistem, karena pemerintah tampaknya akan menyiapkan kerangka regulasi yang lebih mendukung kolaborasi swasta‑publik.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Mengapa Indonesia tidak lagi terlibat dalam produksi KF‑21?
  A: Pemerintah memutuskan untuk mengurangi eksposur biaya R&D dan fokus pada pembelian langsung, sambil mengalihkan sumber daya ke pengembangan kapasitas MRO dan teknologi pendukung.
• Q: Apa implikasi kerja sama pertahanan Indonesia‑Korea bagi industri lokal?
  A: Kerja sama membuka peluang pelatihan, transfer pengetahuan, dan kontrak MRO, meski transfer teknologi produksi penuh masih terbatas.
• Q: Proyek pertahanan apa yang akan datang setelah KF‑21?
  A: Kedua negara menargetkan kolaborasi di bidang kapal selam, sistem radar, serta inisiatif antarswasta untuk pengembangan platform pertahanan berbasis teknologi Korea.