Keluarga Winda Lorenza Gowasa Desak Ekshumasi: Tuduhan Pembunuhan Terhadap Mantan Suami Polisi Mengguncang Polda Sumut

Ringkasan Singkat

• Kerabat Winda Lorenza Gowasa menggelar aksi di depan Polda Sumatra Utara menuntut ekshumasi jenazahnya.
• Keluarga menolak versi bunuh diri dan melaporkan Brigadir Imansyah Harefa atas dugaan pembunuhan.
• Polrestabes Medan belum memberikan perkembangan penyidikan selama lebih dari tiga minggu.

MEDAN, 27 Agustus 2026 – Puluhan orang yang merupakan kerabat Winda Lorenza Gowasa turun ke depan Polda Sumatra Utara pada Kamis (27/8) untuk menuntut ekshumasi jenazahnya. Winda ditemukan tewas bersamaan dengan senjata api di kamar mandi rumah mantan suaminya, Brigadir Imansyah Harefa, pada 5 Agustus 2026.

Kuasa hukum keluarga, Paul Junisu Jethro Tambunan, menyerahkan surat permohonan ekshumasi yang ditandatangani oleh kedua orang tua korban. “Kami meminta agar dilakukan ekshumasi terhadap jenazah Winda Lorenza Gowasa. Surat permohonan sudah kami serahkan,” ujarnya sambil menegaskan bahwa keluarga menuntut transparansi penuh dari pihak kepolisian.

Hingga kini, Polrestabes Medan belum mengeluarkan laporan resmi mengenai penyebab kematian. “Sudah 25 hari sejak kami menerima kabar kematian Winda, belum ada kepastian apakah ada pelaku atau memang bunuh diri. Jika memang bunuh diri, mengapa kasus ini dinaikkan ke tahap penyidikan pada 5 Agustus?” tanya Paul, menyoroti inkonsistensi prosedural.

Pihak kepolisian semula menyatakan kematian Winda sebagai dugaan bunuh diri dengan menggunakan senjata api milik mantan suaminya. Namun, keluarga menolak narasi tersebut dan melaporkan Brigadir Imansyah Harefa ke Polda Sumatra Utara atas dugaan tindak pidana pembunuhan. Mereka menuntut agar penyidikan dibuka kembali dan hasilnya dipublikasikan secara terbuka.

Sejumlah saksi keluarga mengklaim bahwa Winda tidak menunjukkan tanda-tanda depresi atau niat mengakhiri hidup. “Kami masih menunggu penjelasan resmi. Setiap hari menunggu kabar baru menambah beban emosional kami,” kata salah satu kerabat yang tidak mau disebutkan namanya.

Analisis Pakar

Kasus ini menyoroti dua masalah struktural dalam penegakan hukum Indonesia: pertama, kecenderungan aparat kepolisian untuk cepat mengkategorikan kematian yang melibatkan anggota kepolisian sebagai bunuh diri tanpa bukti forensik yang memadai. Kedua, kurangnya mekanisme pengawasan independen yang dapat menyeimbangkan kepentingan institusi dengan hak korban.

Secara forensik, ekshumasi merupakan prosedur standar bila ada keraguan atas penyebab kematian. Menolak permohonan ekshumasi tanpa alasan yang jelas melanggar prinsip transparansi dan akuntabilitas. Apalagi, fakta bahwa senjata api yang dipakai merupakan milik Brigadir Imansyah menambah kompleksitas kasus, mengingat regulasi kepemilikan senjata di lingkungan kepolisian seharusnya lebih ketat.

Dari perspektif hukum, laporan pembunuhan terhadap anggota kepolisian harus diproses oleh lembaga independen seperti Komisi Kepolisian (Kompol) atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bila ada indikasi penyalahgunaan wewenang. Tanpa intervensi eksternal, penyidikan internal berisiko terpengaruh oleh bias institusional.

Politik lokal juga tidak dapat diabaikan. Medan dan Sumatera Utara memiliki sejarah ketegangan antara aparat keamanan dan masyarakat sipil. Kasus ini dapat menjadi katalisator bagi reformasi prosedur investigasi kematian, terutama yang melibatkan personel kepolisian. Tekanan publik, melalui aksi damai seperti yang dilakukan keluarga Winda, dapat memaksa institusi untuk membuka kembali berkas-berkas yang sebelumnya ditutup rapat.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Mengapa keluarga Winda menuntut ekshumasi?
• A: Karena ada keraguan atas penyebab kematian yang resmi dinyatakan bunuh diri, dan ekshumasi dapat memberikan bukti forensik yang lebih jelas.
• Q: Apa langkah hukum selanjutnya jika ekshumasi dilakukan?
• A: Hasil otopsi akan menjadi dasar bagi penyidik untuk menentukan apakah kasus ini harus diproses sebagai pembunuhan atau tetap dianggap bunuh diri.
• Q: Apakah ada lembaga independen yang dapat mengawasi penyidikan ini?
• A: Ya, Komisi Kepolisian (Kompol) atau Ombudsman dapat diminta untuk melakukan audit independen atas proses penyidikan.