Gempa NTT: Pakar Desak Kolaborasi Massal, Pemerintah Dihujat Lambatnya Pemulihan

Ringkasan Singkat

• Pakar ekonomi politik Frits Oscar Fanggidae menuntut kolaborasi seluruh elemen masyarakat dengan pemerintah untuk mempercepat pemulihan pascagempa di Nusa Tenggara Timur.
• Wakil Presiden Gibran Rakabuming turun langsung ke lapangan, namun pakar menilai kehadiran pejabat saja tidak cukup tanpa aksi konkret.
• Mahasiswa, LSM, dan sektor swasta diharapkan berperan aktif, terutama dalam pemulihan infrastruktur kritis seperti pelabuhan, jembatan, dan jalan.

NTT – Menanggapi gempa dahsyat yang mengguncang provinsi Nusa Tenggara Timur pada akhir Agustus, Frits Oscar Fanggidae, seorang pengamat ekonomi politik terkemuka, menegaskan bahwa pemerintah harus menjadi motor utama dalam memastikan semua warga yang terdampak mendapat penanganan yang memadai.

"Semua warga yang terdampak harus dijangkau. Semua harus diperhatikan," tegas Fanggidae dalam pernyataan yang dirilis Rabu (26/8). Ia menambahkan bahwa kolaborasi lintas sektor—dari lembaga pemerintah, organisasi kemanusiaan, hingga mahasiswa—harus dioptimalkan untuk menutup kesenjangan layanan yang masih terasa di daerah terpencil.

Keberadaan Wakil Presiden Gibran Rakabuming di lapangan memang menjadi sinyal politik penting. Gibran meninjau lokasi pengungsian di Sikka dan berkoordinasi dengan mahasiswa Fakultas Psikologi UI yang memberikan pendampingan psikososial serta trauma healing bagi anak-anak. Namun, Fanggidae memperingatkan bahwa kunjungan simbolis tidak boleh menjadi pengganti aksi nyata yang terukur.

"Jelas pemerintah harus hadir dalam situasi seperti ini. Pejabat harus datang untuk melihat bagaimana penanganannya," ujar pakar tersebut. Ia menekankan bahwa kehadiran harus diikuti dengan alokasi anggaran yang transparan, mekanisme distribusi bantuan yang terkontrol, serta rencana jangka panjang untuk memperbaiki infrastruktur kritis.

Menurut Fanggidae, peran mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil bukan sekadar bantuan darurat, melainkan aset strategis yang dapat mempercepat proses rehabilitasi. "Mahasiswa dan kelompok mana pun yang ingin ikut membantu penanganan gempa ini baik. Semua pihak yang merasa terpanggil silakan berpartisipasi," katanya.

Fanggidae menutup dengan menyoroti prioritas yang paling mendesak: pemulihan sarana publik. "Pemulihan tergantung pada percepatan memperbaiki kerusakan, terutama sarana publik. Pelabuhan, jembatan, dan jalan nasional Flores harus segera secepatnya," ujarnya, menegaskan bahwa tanpa infrastruktur yang berfungsi, upaya ekonomi dan sosial akan terhambat.

Analisis Pakar

Dalam konteks kebijakan penanggulangan bencana di Indonesia, pernyataan Fanggidae menggarisbawahi kegagalan struktural yang sudah lama menggerogoti efektivitas respons pemerintah. Selama dekade terakhir, respons pascagempa di wilayah timur Indonesia sering kali terhambat oleh birokrasi berlapis, alokasi dana yang tidak tepat sasaran, dan kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, serta lembaga non‑pemerintah.

Keberadaan Gibran Rakabuming di lapangan memang memberikan nilai simbolik, namun tidak menutupi fakta bahwa banyak daerah di NTT masih menunggu bantuan dasar seperti air bersih dan listrik. Tanpa mekanisme distribusi yang terintegrasi, bantuan yang masuk sering kali terhenti pada titik distribusi pertama, meninggalkan kesenjangan yang semakin lebar antara wilayah yang terjangkau dan yang terisolasi.

Kolaborasi yang diusulkan Fanggidae bukan sekadar ajakan moral, melainkan kebutuhan praktis. Mahasiswa, LSM, dan sektor swasta memiliki jaringan lokal yang dapat menembus hambatan birokrasi. Namun, kolaborasi ini harus diatur dalam kerangka kebijakan yang jelas, dengan peran pemerintah sebagai fasilitator, bukan hanya penonton. Tanpa regulasi yang mengikat, partisipasi sukarela berisiko menjadi fragmentasi usaha yang tidak terkoordinasi.

Terakhir, fokus pada infrastruktur kritis—pelabuhan, jembatan, dan jalan—adalah langkah strategis yang tepat. Infrastruktur bukan hanya sarana transportasi, melainkan tulang punggung pemulihan ekonomi. Pemerintah harus mengamankan dana khusus yang tidak dapat dipotong atau dialihkan, serta mengimplementasikan sistem monitoring berbasis teknologi untuk memastikan setiap proyek selesai tepat waktu. Kegagalan dalam hal ini akan memperpanjang penderitaan masyarakat NTT dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Apa saja langkah konkret yang harus diambil pemerintah untuk mempercepat pemulihan di NTT?
  A: Pemerintah perlu mengalokasikan dana darurat yang terpisah, mempercepat perizinan pembangunan kembali, dan membentuk tim koordinasi lintas sektoral yang melibatkan LSM, akademisi, dan sektor swasta.
• Q: Bagaimana peran mahasiswa dan organisasi masyarakat dalam penanganan bencana?
  A: Mereka dapat menyediakan bantuan psikososial, mengumpulkan data lapangan, serta membantu distribusi logistik di daerah yang sulit dijangkau, asalkan ada koordinasi resmi dengan pemerintah.
• Q: Mengapa infrastruktur seperti pelabuhan dan jalan menjadi prioritas utama?
  A: Tanpa infrastruktur yang berfungsi, distribusi bantuan, mobilitas penduduk, dan pemulihan ekonomi akan terhambat, memperpanjang dampak sosial‑ekonomi bencana.