86% Daerah Indonesia Masih Tergantung Transfer Dana Pusat: Bima Arya Ungkap Krisis Fiskal Daerah

Ringkasan Singkat

• 86% pemerintah daerah masih mengandalkan transfer dana pusat (TKD) untuk menutupi anggaran.
• Hanya 2% kabupaten yang memiliki kapasitas fiskal kuat, sementara provinsi mencapai 53%.
• Wamendagri Bima Arya berjanji selesaikan desain otonomi daerah dan revisi formula DAU serta DBH sebelum Desember 2026.

Dalam sidang pleno Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) pada Kamis (27/8/2026), Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menegaskan bahwa otonomi daerah selama tiga dekade terakhir belum berhasil memperkuat kapasitas fiskal daerah. Data terbaru menunjukkan bahwa 86% daerah masih sangat bergantung pada transfer dana pusat (TKD). Sementara provinsi relatif lebih mandiri dengan 53% memiliki kondisi fiskal kuat, kota hanya 16% dan kabupaten turun drastis menjadi 2%.

Angka ini mengindikasikan bahwa otonomi daerah belum berfungsi optimal, dan proses desentralisasi masih terhambat. Bima menambahkan bahwa pemerintah pusat akan menuntaskan desain besar penataan otonomi daerah yang ditugaskan oleh Komisi II DPR RI, dengan target selesai pada Desember 2026.

Selain itu, evaluasi terhadap mekanisme pembagian TKD, khususnya format Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU), akan dilakukan. Banyak kepala daerah mengeluhkan formula yang dianggap tidak adil dan tidak memaksimalkan potensi pendapatan daerah. Bima menegaskan perlunya penyempurnaan agar desentralisasi dapat menghasilkan kemandirian fiskal yang sesungguhnya.

Analisis Pakar

Ketergantungan fiskal yang tinggi pada transfer pusat menimbulkan risiko struktural bagi stabilitas keuangan daerah. Ketika mayoritas pendapatan daerah berasal dari sumber eksternal, kemampuan mereka untuk merespons goncangan ekonomi—seperti penurunan harga komoditas atau fluktuasi nilai tukar—menjadi sangat terbatas. Hal ini juga mengurangi insentif bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan basis pajak lokal, mengoptimalkan aset, atau mengembangkan ekonomi berbasis inovasi.

Dari perspektif makroekonomi, pola ini memperkuat sentralisasi fiskal yang berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan alokasi sumber daya. Daerah yang secara historis kurang kompetitif secara ekonomi—biasanya kabupaten dan kota kecil—akan terus berada dalam lingkaran ketergantungan, sementara provinsi yang lebih maju tetap menguasai porsi pendapatan yang lebih besar. Ini berlawanan dengan prinsip desentralisasi yang seharusnya mendorong pemerataan pembangunan.

Reformasi formula DBH dan DAU menjadi kunci. Penyesuaian yang lebih berbasis pada kinerja fiskal, kapasitas administrasi, dan potensi ekonomi lokal dapat menciptakan mekanisme yang lebih adil. Misalnya, mengintegrasikan indikator kualitas pelayanan publik atau tingkat kepatuhan pajak dapat memacu daerah untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.

Namun, perubahan kebijakan saja tidak cukup. Diperlukan pendampingan teknis—seperti pelatihan manajemen keuangan daerah, pengembangan sistem informasi pajak, dan dukungan teknologi—untuk memastikan daerah mampu mengelola sumber daya yang lebih mandiri. Tanpa investasi pada kapasitas institusional, desain otonomi baru hanya akan menjadi dokumen formal tanpa dampak nyata.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Berapa persentase daerah yang masih bergantung pada transfer dana pusat?
  A: Sekitar 86% pemerintah daerah masih mengandalkan transfer dana pusat (TKD).
• Q: Apa perbedaan kondisi fiskal antara provinsi, kota, dan kabupaten?
  A: Provinsi: 53% kuat; Kota: 16% kuat; Kabupaten: hanya 2% yang kuat.
• Q: Kapan desain penataan otonomi daerah diharapkan selesai?
  A: Pemerintah menargetkan penyelesaian desain besar otonomi daerah pada Desember 2026.