Kebakaran Gambut di Rawasari: Ribuan Hektar Hangus, Warga Terpaksa Pakai Masker

Ringkasan Singkat

• Kebakaran karhutla melanda lahan gambut di Desa Rawasari, Tanjung Jabung Timur, Jambi.
• Api menghanguskan ratusan hektar, memaksa penduduk mengungsi dan memakai masker karena asap tebal.
• Pihak berwenang belum mengungkap penyebab pasti, sementara upaya pemadaman terhambat oleh medan sulit dan cuaca ekstrem.

Rabu (26/8) – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menggerogoti wilayah Jambi, kali ini menimpa lahan gambut seluas lebih dari 300 hektar di Desa Rawasari, Tanjung Jabung Timur. Api yang menyala sejak dini hari menimbulkan asap pekat yang melanda rumah-rumah penduduk, memaksa mereka menutup mulut dan hidung dengan masker serta menyiapkan barang-barang penting untuk evakuasi.

Petugas pemadam kebakaran dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jambi telah mengerahkan puluhan helikopter serta tim darat, namun kondisi lahan gambut yang basah dan topografi berbukit menghambat upaya pemadaman. Sampai saat ini, belum ada kepastian mengenai penyebab kebakaran. Sementara itu, warga setempat menuding dugaan pembakaran lahan secara sengaja untuk membuka lahan pertanian, sebuah tuduhan yang belum dapat dibuktikan.

Akibat asap tebal, sekolah-sekolah di sekitar Rawasari menutup kelas lebih dari dua hari, dan para pelajar terpaksa belajar dari rumah dengan memakai masker. Kesehatan pernapasan menjadi perhatian utama, terutama bagi anak-anak, lansia, dan penderita asma. Puskesmas setempat melaporkan peningkatan kunjungan pasien dengan gejala iritasi mata dan saluran pernapasan.

Para ahli lingkungan memperingatkan bahwa kebakaran gambut tidak hanya menghancurkan ekosistem lokal, tetapi juga melepaskan karbon dioksida dalam jumlah besar, memperparah perubahan iklim. Tanpa penanganan yang cepat dan terkoordinasi, kebakaran serupa dapat berulang setiap musim kemarau, menambah beban ekonomi dan kesehatan masyarakat.

Analisis Pakar

Menurut saya, Budi Santoso, pimpinan redaksi dan jurnalis senior investigasi, kebakaran di Rawasari mengungkap kegagalan struktural dalam penegakan regulasi lahan gambut. Pemerintah pusat dan daerah telah mengeluarkan kebijakan moratorium pembukaan lahan gambut, namun implementasinya masih lemah. Pengawasan lapangan minim, dan tidak ada sistem pemantauan satelit yang terintegrasi secara real‑time untuk mendeteksi titik panas secara dini.

Selanjutnya, faktor ekonomi mendorong sebagian petani dan perusahaan agribisnis melakukan pembakaran ilegal demi mempercepat konversi lahan. Tanpa insentif yang jelas untuk praktik pertanian berkelanjutan, mereka cenderung memilih cara cepat yang berisiko tinggi. Pemerintah harus menyiapkan skema kompensasi atau subsidi bagi petani yang beralih ke metode agroforestry atau penanaman kembali gambut yang ramah lingkungan.

Di sisi lain, respons darurat masih terfragmentasi. Koordinasi antara BPBD, TNI, Polri, dan lembaga non‑pemerintah belum optimal. Penempatan posko, distribusi masker, serta penyuluhan kesehatan harus dilakukan secara terpusat dan terukur. Tanpa sinergi yang kuat, upaya mitigasi hanya akan menjadi tindakan reaktif yang tidak mampu menahan laju kerusakan.

Akhirnya, kebakaran ini harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat regulasi, meningkatkan kapasitas pemadam kebakaran, serta mengedukasi masyarakat tentang bahaya pembakaran gambut. Hanya dengan pendekatan holistik—yang menggabungkan penegakan hukum, insentif ekonomi, dan partisipasi publik—kita dapat menghentikan siklus kebakaran yang merusak lingkungan dan kesehatan generasi mendatang.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Apa penyebab utama kebakaran di Desa Rawasari?
  A: Penyebab pastinya belum terkonfirmasi, namun dugaan awal mengarah pada pembakaran lahan ilegal untuk membuka lahan pertanian.
• Q: Berapa luas area yang terbakar?
  A: Diperkirakan lebih dari 300 hektar lahan gambut telah terbakar.
• Q: Apa langkah pemerintah dalam menangani kebakaran ini?
  A: Pemerintah daerah mengerahkan helikopter, tim pemadam darat, dan menutup sekolah; namun penegakan regulasi dan pemantauan masih dianggap lemah.