Sumsel Gelar Salat Istisqa di Tengah Asap Kebakaran: Simbolisme atau Taktik Politik?

Ringkasan Singkat

• Pemprov Pemprov Sumsel mengadakan salat istisqa di lokasi terdampak karhutla yang masih berasap.
• Acara dimaksudkan sebagai doa memohon hujan untuk memadamkan api dan mengurangi dampak kesehatan.
• Langkah ini menuai kritik tajam, dipertanyakan apakah tindakan simbolis ini cukup mengatasi krisis lingkungan yang melanda Sumatera Selatan.

Sumatera Selatan kembali menjadi sorotan nasional setelah karhutla yang melanda wilayah pesisir dan pedalaman menebar kabut asap tebal. Di tengah situasi darurat, Pemprov Sumsel menggelar salat istisqa di sebuah lapangan terbuka yang masih dikelilingi asap pekat. Upacara keagamaan ini diposisikan sebagai upaya memohon hujan agar api dapat dipadamkan secara alami.

Ribuan warga yang terdampak kebakaran, petani, serta aparat kepolisian dan pemadam kebakaran hadir dalam barisan doa. Sementara itu, tim penanggulangan bencana mengirimkan pesawat pemadam dan menurunkan bahan kimia pemadam api dari udara. Namun, banyak pihak menilai bahwa aksi keagamaan ini lebih bersifat simbolik daripada solusi konkret. Mereka menuntut transparansi anggaran, penegakan hukum terhadap pembakaran liar, serta kebijakan jangka panjang untuk rehabilitasi lahan.

Pengamat lingkungan menyoroti bahwa kebakaran hutan tidak dapat diatasi hanya dengan doa. Diperlukan sinergi antara penegakan hukum, penataan lahan, dan program reboisasi yang terukur. Sementara itu, pemerintah provinsi berjanji akan mempercepat proses rehabilitasi dan menambah alokasi dana untuk penanggulangan kebakaran di masa mendatang.

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis investigasi, saya melihat upacara salat istisqa ini sebagai “panggung politik” yang mengalihkan perhatian publik dari kegagalan struktural dalam penanggulangan kebakaran hutan. Pemerintah daerah memang memiliki hak untuk menggalang dukungan spiritual, namun ketika aksi tersebut dipublikasikan secara masif, ia menimbulkan pertanyaan: apakah ini upaya menenangkan massa atau sekadar menutupi ketidakmampuan institusi dalam mengelola sumber daya alam?

Data Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) menunjukkan bahwa sejak 2015, frekuensi karhutla di Sumatera Selatan meningkat 30% tiap tahun. Penyebab utama meliputi pembukaan lahan ilegal, penebangan liar, dan perubahan iklim. Tanpa penegakan hukum yang tegas, kebijakan “doa untuk hujan” hanyalah solusi jangka pendek yang tidak menyentuh akar permasalahan.

Selain itu, alokasi anggaran untuk upacara keagamaan sering kali tidak transparan. Pemerintah provinsi mengklaim bahwa dana tersebut berasal dari APBD, namun tidak ada rincian publik tentang besaran biaya, sumber dana, atau pertanggungjawaban penggunaannya. Ini membuka celah potensi penyalahgunaan anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk peralatan pemadam, pelatihan petugas, atau program edukasi masyarakat tentang bahaya pembakaran lahan.

Ke depan, solusi yang lebih efektif meliputi: (1) penegakan hukum tegas terhadap pelaku pembakaran, (2) pemberdayaan masyarakat lokal melalui program alternatif mata pencaharian, (3) investasi dalam teknologi pemantauan satelit untuk deteksi dini, dan (4) kolaborasi lintas sektoral antara pemerintah, LSM, dan sektor swasta untuk program reboisasi. Tanpa langkah-langkah ini, ritual keagamaan akan tetap menjadi “hiasan” di tengah krisis yang terus memburuk.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Mengapa Pemprov Sumsel memilih salat istisqa sebagai respons kebakaran?
  A: Pemerintah menganggap doa sebagai cara tradisional untuk memohon hujan, namun keputusan ini dipertanyakan karena tidak menyelesaikan penyebab kebakaran.
• Q: Apa penyebab utama karhutla di Sumatera Selatan?
  A: Pembukaan lahan ilegal, penebangan liar, dan perubahan iklim menjadi faktor utama yang memicu kebakaran hutan.
• Q: Bagaimana masyarakat dapat membantu mengurangi risiko kebakaran?
  A: Dengan melaporkan aktivitas pembakaran ilegal, berpartisipasi dalam program reboisasi, dan mendukung alternatif mata pencaharian yang ramah lingkungan.