Sentil KAHMI Soal 'Debat Berdarah-darah', Menkum Supratman Tantang Publik Kritik Birokrasi Hukum

Ringkasan Singkat

• Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengajak kader HMI dan KAHMI untuk fokus pada kepentingan bangsa jangka panjang dibanding terjebak dalam polemik kasus per kasus yang melelahkan.
• Menkum mengklaim kementeriannya membuka diri terhadap kritik publik melalui forum pengaduan langsung setiap hari Jumat sebagai bentuk transparansi birokrasi.
• Acara diskusi kebangsaan ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh hukum penting, termasuk Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra serta Hakim Konstitusi Arsul Sani.

Jakarta - Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, melontarkan pernyataan menggelitik saat menghadiri Diskusi Kebangsaan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di Jakarta. Dalam forum tersebut, ia menyerukan agar para kader HMI dan alumni mengesampingkan ego kelompok serta kebencian sektoral demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Ia menilai, energi bangsa ini kerap habis terkuras hanya untuk memperdebatkan persoalan kasuistik secara berlebihan. "Pendirian HMI sejak awal adalah demi kepentingan bangsa dan mempertahankan NKRI. Bangsa ini terlalu besar jika setiap kasus harus kita diskusikan sampai 'berdarah-darah'," ujar Supratman, menegaskan perlunya cara pandang yang lebih makro dan strategis dalam melihat persoalan bangsa.

Sebagai bentuk komitmen terhadap keterbukaan, politisi yang kini menakhodai Kementerian Hukum tersebut menantang keluarga besar KAHMI dan masyarakat luas untuk tidak segan melayangkan kritik tajam terhadap instansi yang dipimpinnya. Ia memamerkan program barunya, yakni forum pengaduan publik yang digelar setiap hari Jumat secara langsung (live streaming). Langkah ini diklaim sebagai upaya konkret merombak wajah birokrasi yang selama ini dicap kaku dan tertutup.

"Setiap hari Jumat saya menyediakan forum pengaduan publik yang disiarkan secara live. Ini adalah tanda bahwa pemerintahan terbuka dan terus berbenah. Ini cara kami mengubah birokrasi, membuka diri, sekaligus meminta partisipasi aktif publik untuk membantu Presiden mengawasi jalannya pemerintahan yang transparan dan akuntabel," tambahnya.

Acara jalan sehat dan diskusi ini tidak hanya menjadi panggung bagi Supratman. Sejumlah elite hukum nasional turut hadir, di antaranya Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Hakim Konstitusi Arsul Sani, serta Dirjen Imigrasi. Kehadiran para tokoh ini mempertegas betapa strategisnya posisi KAHMI dalam konstelasi politik dan hukum di tanah air saat ini.

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis yang telah mengawal transisi kekuasaan dan dinamika hukum di negeri ini selama puluhan tahun, saya melihat pidato Menteri Hukum Supratman Andi Agtas ini sebagai pisau bermata dua. Di satu sisi, ajakan untuk menyudahi "debat berdarah-darah" atas kasus per kasus terdengar sangat negarawan. Namun, di sisi lain, kita tidak boleh melupakan bahwa hukum justru hidup dan diuji dari kasus-kasus konkret. Menghindari perdebatan kasus per kasus justru berisiko menumpulkan kepekaan kita terhadap ketidakadilan yang nyata terjadi di akar rumput. Apakah ini upaya tulus untuk fokus pada sistem, atau justru taktik halus untuk meredam kegaduhan atas kebijakan-kebijakan kontroversial yang sedang berjalan?

Kehadiran tokoh-tokoh sekaliber Yusril Ihza Mahendra dan Arsul Sani dalam acara ini juga menegaskan bahwa KAHMI tetap menjadi episentrum kekuatan politik-hukum yang tidak bisa diabaikan oleh kekuasaan. Ketika seorang menteri meminta organisasi sebesar KAHMI untuk "melupakan kepentingan sesaat", ada pesan tersirat yang kuat: kekuasaan membutuhkan stabilitas. Pemerintah sadar betul bahwa daya kritis alumni HMI bisa menjadi motor penggerak oposisi pemikiran yang merepotkan jika tidak dirangkul. Oleh karena itu, narasi "kepentingan bangsa" sering kali menjadi instrumen retoris yang efektif untuk menjinakkan daya kritis kelompok intelektual.

Mengenai klaim keterbukaan melalui forum pengaduan hari Jumat yang disiarkan langsung, kita patut memberikan apresiasi sekaligus catatan kritis yang tebal. Birokrasi Indonesia terkenal dengan penyakit akutnya: formalisme. Menyiarkan pengaduan secara langsung adalah langkah humas yang bagus, tetapi efektivitas reformasi birokrasi tidak diukur dari seberapa banyak kamera yang menyorot proses pengaduan, melainkan dari seberapa cepat, adil, dan tuntasnya tindak lanjut atas laporan tersebut. Tanpa adanya jaminan penyelesaian yang transparan dan bebas dari intervensi, forum semacam ini dikhawatirkan hanya akan menjadi panggung kosmetik politik untuk membangun citra "pemerintahan yang mendengarkan".

Publik tidak boleh terlena dengan janji manis transparansi. Tugas kita, bersama elemen sipil dan akademisi, adalah terus menguji klaim-klaim tersebut. Jika Kementerian Hukum benar-benar ingin bertransformasi menjadi lembaga yang akuntabel di bawah arahan Presiden, maka kritik tidak boleh hanya ditampung pada hari Jumat, melainkan harus diintegrasikan ke dalam setiap pembuatan kebijakan, termasuk dalam penyusunan regulasi yang sering kali minim partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*).

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Q: Apa tujuan utama Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengajak KAHMI melupakan kepentingan sesaat?
A: Menkum mengajak KAHMI fokus pada kepentingan bangsa jangka panjang dan menjaga keutuhan NKRI, serta menghindari perdebatan melelahkan yang hanya berfokus pada kasus per kasus tanpa menyentuh akar persoalan sistemik.

Q: Bagaimana cara masyarakat menyampaikan kritik langsung ke Kementerian Hukum menurut Menkum?
A: Masyarakat dapat memanfaatkan forum pengaduan publik yang disediakan setiap hari Jumat, yang disiarkan secara langsung (live) sebagai bentuk transparansi dan keterbukaan birokrasi.

Q: Siapa saja tokoh penting yang hadir dalam acara Diskusi Kebangsaan KAHMI tersebut?
A: Acara tersebut dihadiri oleh Menkum Supratman Andi Agtas, Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Hakim Konstitusi Arsul Sani, serta Dirjen Imigrasi.