China Bentak AS: Ancaman Sanksi Sekunder pada Iran Picu Ketegangan Ekonomi Global

Ringkasan Singkat

• Juru bicara Kementerian Luar Negeri China menolak sanksi sekunder AS terhadap negara yang tetap berdagang dengan Iran.
• Beijing menilai kebijakan Washington tidak memiliki dasar hukum internasional dan dapat mengganggu sistem keuangan dunia.
• Iran memperingatkan bahwa siapa pun yang ikut serta dalam "perang ekonomi" akan dianggap musuh, sementara Uni Emirat Arab menangguhkan semua transaksi dengan Tehran.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China menegaskan bahwa kerja sama ekonomi antara Iran dan Beijing berada dalam kerangka DewanKeamananPBB yang sah dan tidak boleh diganggu gugat. "Kerja sama kami dengan Iran dilakukan sesuai hukum internasional dan tidak boleh diintervensi," ujar Lin Jian kepada media pada Selasa (25/8).

Lin menambahkan bahwa sanksi sepihak yang dijatuhkan oleh AmerikaSerikat tidak memiliki legitimasi dari Dewan Keamanan PBB, sehingga dianggap ilegal. Ia memperingatkan bahwa kebijakan tersebut dapat menimbulkan gangguan pada tatanan keuangan global, meningkatkan risiko eskalasi konflik, serta merugikan ekonomi negara‑negara lain yang terlibat dalam jaringan perdagangan internasional.

Pemerintah Washington sebelumnya mengajak sekutu‑sekutunya, termasuk China, untuk berpartisipasi dalam upaya isolasi ekonomi terhadap Iran. Namun, respons Tehran tegas: negara mana pun yang menerapkan pembatasan ekonomi akan dianggap sebagai musuh. Kepala Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Mohsen Rezai, menegaskan hal tersebut dalam sebuah siaran televisi resmi.

Sementara itu, Uni Emirat Arab pada 18 Agustus mengumumkan penangguhan semua transaksi perdagangan dan keuangan dengan Tehran hingga pemberitahuan lebih lanjut, menandai langkah pertama di kawasan Teluk yang mengikuti tekanan AS.

Analisis Pakar

Penolakan China terhadap sanksi sekunder AS mencerminkan dinamika geopolitik yang semakin kompleks di wilayah Timur Tengah. Beijing tidak hanya melindungi kepentingan ekonominya—seperti kontrak energi dan infrastruktur—tetapi juga menguji batasan otoritas unilateral Amerika dalam sistem multilateral. Dengan menegaskan bahwa sanksi tersebut melanggar hukum internasional, China berupaya memperkuat narasi bahwa aturan global harus dijalankan melalui Dewan Keamanan PBB, bukan melalui kebijakan luar negeri satu negara.

Di sisi lain, kebijakan AS yang menargetkan sekutu‑sekutunya menimbulkan dilema strategis. Negara‑negara seperti Uni Emirat Arab berada di persimpangan antara kepentingan ekonomi dengan Iran dan tekanan politik dari Washington. Keputusan UAE untuk menangguhkan transaksi dapat dilihat sebagai upaya menyeimbangkan hubungan bilateral dengan Tehran sambil menjaga hubungan strategis dengan AS, yang tetap menjadi mitra pertahanan utama di kawasan.

Jika sanksi sekunder tersebut diterapkan secara luas, dampaknya tidak hanya akan dirasakan oleh Iran. Sistem keuangan internasional—terutama jaringan SWIFT dan pasar valuta asing—bisa mengalami fragmentasi, memicu pencarian alternatif yang lebih terdesentralisasi. Hal ini berpotensi mempercepat munculnya mekanisme pembayaran regional yang tidak bergantung pada dolar, sebuah tren yang telah lama diantisipasi oleh Beijing dan Moskow.

Secara jangka panjang, konfrontasi ini dapat memperdalam polarisasi antara blok Barat dan blok non‑Barat. Upaya diplomatik, seperti dialog multilateral yang melibatkan semua pihak terkait, menjadi satu‑satunya jalur yang dapat mencegah eskalasi menjadi konflik ekonomi yang meluas. Tanpa adanya mekanisme penyelesaian yang inklusif, risiko ketidakstabilan pasar global dan ketegangan politik akan terus meningkat.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Apa itu sanksi sekunder yang diusulkan AS terhadap Iran?
  A: Sanksi sekunder adalah pembatasan yang dikenakan tidak hanya pada negara target (Iran), tetapi juga pada pihak ketiga yang tetap melakukan transaksi ekonomi dengan negara tersebut.
• Q: Mengapa China menolak sanksi tersebut?
  A: China berargumen bahwa sanksi itu tidak memiliki dasar hukum internasional, melanggar prinsip kedaulatan, dan dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan global.
• Q: Bagaimana reaksi Iran terhadap tekanan ekonomi ini?
  A: Iran memperingatkan bahwa negara mana pun yang ikut serta dalam sanksi akan dianggap musuh, dan menegaskan komitmennya untuk melanjutkan kerja sama ekonomi dengan mitra yang tidak terpengaruh tekanan AS.