Sisi Gelap Raksasa Asia: Mengapa Beijing Bungkam Menjelang 60 Tahun Revolusi Kebudayaan Mao Zedong?

Ringkasan Singkat

• Tahun 2026 menandai peringatan 60 tahun dimulainya Revolusi Kebudayaan, salah satu periode paling traumatis dalam sejarah modern China yang digagas oleh Mao Zedong.
• Pemerintah Beijing modern secara konsisten membatasi narasi publik dan diskusi akademis mengenai era kelam ini demi menjaga stabilitas politik dan legitimasi partai.
• Kultus individu yang kuat terhadap Mao membuat kebijakan destruktifnya tetap didukung rakyat pada masanya, sebuah fenomena yang berakar pada psikologi politik tradisional kekaisaran.

Sebagai salah satu kekuatan geopolitik dan ekonomi terbesar di dunia saat ini, China kerap menampilkan citra kemajuan teknologi dan stabilitas nasional yang kokoh. Namun, di balik kemegahan gedung pencakar langit Shanghai dan pengaruh global Beijing, terdapat memori kolektif yang traumatis yang sengaja diredam oleh otoritas setempat. Pada tahun 2026 ini, sejarah mencatat genap 60 tahun dimulainya Revolusi Kebudayaan, sebuah gerakan radikal yang berlangsung dari tahun 1966 hingga 1976.

Digagas oleh pendiri Republik Rakyat China, Mao Zedong, gerakan ini bertujuan untuk membersihkan elemen-elemen kapitalis dan tradisional dari masyarakat China guna menegakkan ideologi komunis murni. Namun, realitas di lapangan justru melahirkan kekacauan massal, penganiayaan intelektual, kehancuran warisan budaya, dan korban jiwa yang diperkirakan mencapai jutaan orang. Kendati dampaknya sangat masif, pemerintah China modern memilih untuk membatasi ruang diskusi publik mengenai dekade yang hilang tersebut.

Sikap defensif Beijing terlihat jelas pada peringatan 50 tahun gerakan tersebut di tahun 2016. Melalui media corong pemerintah, People's Daily, Beijing menegaskan bahwa kesalahan historis tersebut tidak boleh terulang kembali. Meskipun ada pengakuan resmi bahwa kebijakan tersebut adalah sebuah kekeliruan besar, kurikulum sejarah di sekolah-sekolah China dikontrol dengan ketat agar tidak mengeksplorasi detail kekerasan sistemik yang terjadi selama periode tersebut.

Kekuatan politik Mao tidak hanya bertumpu pada kontrol militer, melainkan pada kultus individu yang luar biasa kuat. Sebelum Revolusi Kebudayaan, Mao meluncurkan kebijakan "Lompatan Jauh ke Depan" (Great Leap Forward) pada 1958-1959 yang bertujuan mentransformasi China dari negara agraris menjadi industri modern. Kebijakan ini gagal total dan memicu bencana kelaparan terbesar dalam sejarah manusia. Anehnya, popularitas Mao tidak meredup.

Berdasarkan catatan memoar Dr. Li Zhi Shui, dokter pribadi Mao, dalam buku "The Private Life of Chairman Mao", rakyat jelata tetap memuja sang Ketua bahkan di tengah kelaparan yang merajalela. Ketika Mao melakukan inspeksi ke daerah-daerah, ia disambut dengan histeria massa. Ada keyakinan sosiologis yang mendalam di kalangan rakyat bahwa kesalahan kebijakan bukan terletak pada Mao, melainkan pada para pembantu dan pejabat daerah yang korup atau tidak kompeten.

Pola pikir ini merupakan kelanjutan dari psikologi politik tradisional China era kekaisaran, di mana Kaisar dianggap sebagai "Putra Langit" yang maksum, sementara segala keburukan di kekaisaran dituduhkan kepada para penasihat istana yang culas. Setelah Mao wafat pada 9 September 1976, faksi pragmatis di dalam Partai Komunis China yang dipimpin oleh Deng Xiaoping segera menghentikan gerakan radikal ini dan mengarahkan China menuju reformasi ekonomi, memastikan bahwa eksperimen ideologis ekstrem semacam itu tidak akan pernah dihidupkan kembali.

Analisis Pakar

Dari perspektif hubungan internasional dan sosiologi politik, kebungkaman Beijing terhadap sejarah Revolusi Kebudayaan bukanlah sekadar masalah pelupa secara kolektif, melainkan sebuah strategi kalkulatif yang dikenal sebagai state-sanctioned amnesia (amnesia yang direstui negara). Bagi Partai Komunis China (PKC), legitimasi kekuasaan di era modern bertumpu pada dua pilar utama: pertumbuhan ekonomi yang pesat dan stabilitas sosial yang mutlak. Membuka kembali luka lama Revolusi Kebudayaan berisiko merusak narasi persatuan nasional dan memicu polarisasi ideologis yang dapat mengancam stabilitas domestik.

Ada paradoks menarik dalam kepemimpinan China hari ini. Di satu sisi, PKC di bawah Presiden Xi Jinping terus mengonsolidasikan kekuasaan dan memperkuat kontrol ideologis, yang oleh beberapa pengamat barat dinilai memiliki kemiripan dengan sentralisasi kekuasaan era Mao. Namun di sisi lain, Beijing sangat menyadari bahaya dari mobilisasi massa yang tidak terkendali seperti gerakan Pengawal Merah (Red Guards) pada tahun 1960-an. Oleh karena itu, kontrol informasi yang ketat diterapkan untuk mencegah munculnya radikalisme akar rumput yang dapat berbalik melawan negara.

Selain itu, pengelolaan memori sejarah ini juga berfungsi sebagai instrumen geopolitik. Dalam narasi resmi Beijing, penderitaan bangsa China selalu diletakkan dalam bingkai "Abad Penghinaan" (Century of Humiliation) oleh kekuatan asing (kolonialisme Barat dan imperialisme Jepang). Dengan memfokuskan kemarahan historis ke luar, pemerintah berhasil membangun nasionalisme defensif yang solid. Sebaliknya, penderitaan yang disebabkan oleh kesalahan internal, seperti Lompatan Jauh ke Depan dan Revolusi Kebudayaan, diminimalisir agar tidak merusak citra partai sebagai penyelamat tunggal bangsa.

Bagi komunitas internasional, memahami bagaimana China mengelola sejarah kelamnya adalah kunci untuk memprediksi perilaku kebijakan luar negerinya. Ketakutan terbesar Beijing bukanlah tekanan dari luar, melainkan disintegrasi dari dalam (chaos atau luan). Obsesi China terhadap stabilitas keamanan dalam negeri (weiwen) yang memakan anggaran sangat besar adalah trauma langsung dari anarki sepuluh tahun Revolusi Kebudayaan. Selama PKC memandang memori sejarah sebagai ancaman eksistensial, maka tabir penutup atas peristiwa 1966-1976 akan tetap tertutup rapat.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Q: Apa perbedaan utama antara Lompatan Jauh ke Depan dan Revolusi Kebudayaan?
A: Lompatan Jauh ke Depan (1958-1962) adalah kampanye ekonomi-sosial untuk industrialisasi cepat yang berujung pada kelaparan massal. Sementara Revolusi Kebudayaan (1966-1976) adalah gerakan sosiopolitik dan ideologis untuk membersihkan lawan politik Mao dan menghapus pengaruh kapitalis serta budaya tradisional.

Q: Bagaimana sikap resmi Partai Komunis China saat ini terhadap warisan Mao Zedong?
A: PKC mengadopsi formula historis yang dirumuskan oleh Deng Xiaoping, yaitu menilai Mao "70 persen benar dan 30 persen salah". Jasa-jasanya dalam mendirikan negara tetap dihormati, namun kesalahan kebijakannya di akhir hayat diakui secara terbatas.

Q: Mengapa rakyat China pada masa itu tetap memuja Mao meskipun hidup dalam kesusahan?
A: Hal ini disebabkan oleh kultus individu yang sangat kuat, kontrol informasi yang ketat oleh negara, serta pengaruh budaya politik tradisional Tiongkok yang memandang pemimpin tertinggi (seperti kaisar) tidak pernah salah, dan kesalahan selalu dilimpahkan kepada bawahannya.