Karhutla Merajalela: Pemerintah Fokus 6 Provinsi, Namun Upaya Penanggulangan Masih Gagal

Ringkasan Singkat

• Pemerintah menargetkan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di enam provinsi dengan risiko tertinggi.
• Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) ditunda hingga akhir Agustus karena kondisi awan hujan yang minim, sehingga penanganan mengandalkan satgas darat dan udara.
• Asap karhutla melintasi perbatasan Indonesia‑Malaysia, memaksa penutupan hampir 600 sekolah di Sarawak, Malaysia.

Pada rapat koordinasi darurat karhutla 2026 yang digelar Jumat (21/8), pemerintah menegaskan bahwa enam provinsi – Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Riau, Sumatera Selatan, dan Jambi – dipilih karena tingkat kerentanan yang paling tinggi.

Koordinator Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengakui bahwa Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) belum dapat dijalankan hingga akhir Agustus. Kondisi awan hujan yang sangat tipis membuat upaya menurunkan suhu dan menurunkan intensitas api tidak memungkinkan. Akibatnya, penanganan kini bergantung pada satgas darat dan satgas udara yang telah dikerahkan.

BNPB melaporkan bahwa satgas darat menjadi ujung tombak untuk memadamkan lahan yang terbakar. Pemerintah daerah (forkopimda) diminta memperkuat logistik, peralatan, dan personel. Di sisi udara, 38 unit armada telah disiapkan, terdiri dari 13 helikopter/pesawat patroli dan 25 pesawat water‑bombing. Beberapa unit dapat beroperasi secara hybrid, menyesuaikan kebutuhan antara patroli, OMC, dan penyemprotan air.

Selain peningkatan operasional, pemerintah berjanji akan mencabut secara permanen peraturan daerah yang masih mengizinkan pembukaan lahan dengan cara membakar. Langkah ini diharapkan menutup celah legal yang selama ini dimanfaatkan oleh oknum untuk menyalakan api.

Menurut Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI), pola angin yang beralih dari tenggara ke barat sejak awal Agustus memperparah penyebaran asap. Sejak 6 Agustus, asap karhutla sudah menyeberangi batas Indonesia‑Malaysia, memicu penutupan hampir 600 sekolah di 10 distrik Sarawak. Departemen Pendidikan Sarawak melaporkan 197.323 siswa terdampak, dengan pembelajaran dialihkan ke rumah.

Analisis Pakar

Penetapan enam provinsi sebagai zona prioritas memang logis bila dilihat dari data historis kebakaran. Namun, kebijakan ini tampak reaktif, bukan preventif. Pemerintah belum mengatasi akar penyebab karhutla, yakni praktik pembukaan lahan ilegal, lemahnya penegakan hukum, dan insentif ekonomi yang mendorong petani serta perusahaan perkebunan menyalakan hutan.

Penundaan OMC hingga akhir Agustus menimbulkan pertanyaan serius tentang kesiapan teknologi mitigasi iklim. Jika cuaca tidak mendukung, mengapa tidak mengalokasikan dana lebih besar untuk solusi jangka panjang seperti restorasi lahan, penanaman kembali, dan pengembangan sistem deteksi dini berbasis satelit? Ketergantungan pada satgas darat dan udara saja tidak cukup; mereka hanyalah garda depan yang menanggulangi gejala, bukan penyebab.

Penghapusan peraturan daerah yang membolehkan pembakaran memang langkah penting, namun implementasinya harus diikuti dengan penegakan hukum yang tegas. Selama ini, banyak kasus pembakaran tidak pernah masuk ke pengadilan karena korupsi atau lemahnya koordinasi antar‑instansi. Tanpa akuntabilitas, kebijakan ini hanyalah simbolik.

Terakhir, dampak lintas batas yang kini dirasakan oleh Malaysia menegaskan bahwa karhutla bukan lagi masalah domestik. Indonesia harus memperkuat kerjasama regional, termasuk pertukaran data satelit, koordinasi penanggulangan asap, dan kompensasi bagi negara tetangga yang terkena dampak. Kegagalan mengatasi masalah ini akan terus menurunkan kredibilitas Indonesia di mata internasional.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Mengapa Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) belum dapat dilaksanakan?
  A: Karena kondisi atmosfer pada awal Agustus menunjukkan minimnya awan hujan, sehingga teknologi penyemaian awan tidak dapat berfungsi secara efektif.
• Q: Provinsi mana saja yang menjadi fokus penanganan karhutla tahun ini?
  A: Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Sumatera Selatan, dan Jambi.
• Q: Berapa banyak sekolah yang ditutup di Sarawak akibat asap karhutla?
  A: Sebanyak 591 sekolah (509 SD dan 82 SMP) ditutup, mempengaruhi sekitar 197.323 siswa.