Dilema Memori Beijing: Mengapa Xi Jinping Memilih 'Membungkam' 60 Tahun Revolusi Kebudayaan China?

Ringkasan Singkat

• Pemerintah China memilih untuk mengabaikan peringatan 60 tahun Revolusi Kebudayaan pada tahun 2026 tanpa ada perayaan atau pernyataan resmi.
• Presiden Xi Jinping menerapkan pengawasan ketat terhadap memori publik, arsip sejarah, serta menekan peneliti independen dan warga senior yang mendokumentasikan era Mao Zedong.
• Langkah ini dinilai sebagai upaya menjaga stabilitas politik dan mencegah refleksi sejarah yang dapat menggugat legitimasi kekuasaan Partai Komunis China saat ini.

Menjelang peringatan ke-60 Revolusi Kebudayaan pada tahun 2026, keheningan yang tidak biasa menyelimuti Beijing. Peristiwa bersejarah yang pernah menjungkirbalikkan kehidupan jutaan warga China tersebut kini berlalu tanpa satu pun pengakuan resmi dari pemerintah. Fenomena ini memicu sorotan tajam dari para pengamat internasional mengenai bagaimana pemerintahan China mengelola narasi sejarahnya demi stabilitas politik kontemporer.

Analis geopolitik terkemuka, Hu Zimo, mengungkapkan bahwa sikap diam ini bukanlah sebuah ketidaksengajaan, melainkan strategi politik yang diperhitungkan secara matang. Di bawah kepemimpinan Xi Jinping, Partai Komunis China (PKC) menghadapi dilema ideologis yang rumit. Di satu sisi, partai berupaya mengagungkan Mao Zedong sebagai pendiri bangsa, namun di sisi lain, mereka juga harus mempertahankan warisan reformasi ekonomi Deng Xiaoping yang justru mengubur kebijakan radikal era Mao. Menyelaraskan dua figur yang bertolak belakang ini dalam satu narasi sejarah linier adalah hal yang mustahil, sehingga opsi terbaik bagi Beijing adalah mengabaikan memori kolektif tersebut.

Tekanan ini berdampak langsung pada masyarakat sipil. Laporan dari China Unofficial Archives menunjukkan adanya tindakan represif yang menyasar para sejarawan amatir dan warga senior. Banyak pensiunan yang menghabiskan waktu puluhan tahun mengumpulkan dokumen pribadi dan mewawancarai penyintas kini didatangi aparat keamanan setempat. Mereka dipaksa menyerahkan naskah, menghapus arsip digital, bahkan diancam pemotongan dana pensiun jika terus melanjutkan proyek sejarah independen mereka.

Tidak hanya menyasar individu, pengawasan ketat ini juga merambah ke sektor bisnis lokal dan institusi akademik. Toko fotokopi diwajibkan menyaring dokumen yang dicetak dan melaporkan konten sensitif terkait Revolusi Kebudayaan. Di ranah akademis, mahasiswa pascasarjana dan profesor menghindari topik sensitif ini demi keamanan karier mereka. Bahkan, buku-buku sejarah yang dibawa oleh pelancong dari luar negeri kerap disita di bandara tanpa alasan yang jelas, menegaskan bahwa memori sejarah kini diperlakukan sebagai ancaman keamanan nasional.

Analisis Pakar

Dari perspektif hubungan internasional dan sosiologi politik, langkah Xi Jinping untuk menyensor memori Revolusi Kebudayaan mencerminkan kecemasan eksistensial yang mendalam di tubuh Partai Komunis China. Sejarah di China bukan sekadar catatan masa lalu, melainkan instrumen legitimasi kekuasaan yang sangat kuat. Dengan mengontrol narasi sejarah, PKC berusaha memastikan bahwa tidak ada ruang bagi publik untuk mempertanyakan keputusan-keputusan partai di masa lalu yang mungkin dapat merusak kredibilitas kepemimpinan saat ini. Di bawah doktrin 'nihilisme sejarah' yang dicanangkan Xi, segala bentuk interpretasi sejarah yang menyimpang dari garis resmi partai dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan nasional.

Kebijakan ini juga memperlihatkan bagaimana Beijing memandang stabilitas domestik sebagai prasyarat mutlak untuk memproyeksikan kekuatan globalnya. Di tengah persaingan geopolitik yang sengit dengan Barat, Xi Jinping membutuhkan konsensus domestik yang solid dan tanpa celah. Membuka kembali luka lama Revolusi Kebudayaan—yang diwarnai oleh kekerasan faksional, pembersihan politik, dan penderitaan massal—dikhawatirkan akan memicu polarisasi sosial baru dan melemahkan narasi 'Kebangkitan Agung Bangsa China' (Great Rejuvenation of the Chinese Nation). Oleh karena itu, amnesia sejarah yang dipaksakan secara sistematis ini menjadi alat kontrol sosial yang krusial.

Namun, strategi pembungkaman ini membawa risiko jangka panjang bagi perkembangan intelektual dan sosial China. Ketika sebuah bangsa dilarang untuk merefleksikan kesalahan masa lalunya secara jujur, ruang untuk inovasi sosial dan kedewasaan politik menjadi terhambat. Ketakutan akademisi untuk meneliti era Mao tidak hanya memiskinkan khazanah sejarah global, tetapi juga menciptakan generasi muda yang buta terhadap kompleksitas sejarah negara mereka sendiri. Hal ini berpotensi melahirkan nasionalisme yang rapuh, yang dibangun di atas fondasi sejarah yang telah disaring secara ketat.

Pada akhirnya, kegigihan para peneliti independen dan warga senior untuk tetap mencatat sejarah secara sembunyi-sembunyi membuktikan bahwa memori manusia tidak dapat sepenuhnya dihapus oleh dekrit administratif. Sejarah memiliki daya hidupnya sendiri yang melampaui masa jabatan para pemimpin politik. Upaya Beijing untuk memonopoli kebenaran sejarah mungkin berhasil dalam jangka pendek melalui represi teknologi dan administratif, namun dalam jangka panjang, ketegangan antara memori resmi negara dan memori organik masyarakat akan terus menjadi titik rapuh dalam lanskap politik domestik China.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Q: Mengapa pemerintah China tidak merayakan atau memperingati 60 tahun Revolusi Kebudayaan?
A: Pemerintah China memilih untuk mengabaikan peringatan ini guna menghindari dilema ideologis antara mengagungkan Mao Zedong (pencetus Revolusi Kebudayaan) dan Deng Xiaoping (yang mengkritik era tersebut), serta untuk mencegah refleksi kritis yang dapat mengancam legitimasi politik Partai Komunis China saat ini.

Q: Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan terhadap memori sejarah ini?
A: Pengawasan dilakukan melalui penyitaan dokumen sejarah dari peneliti independen, ancaman pemotongan pensiun bagi warga senior yang mendokumentasikan era tersebut, penyensoran ketat di toko fotokopi, penyitaan buku di bandara, hingga pembatasan penelitian akademis di universitas.

Q: Apa dampak pembatasan sejarah ini terhadap akademisi di China?
A: Para akademisi, profesor, dan mahasiswa pascasarjana di China cenderung menghindari penelitian atau diskusi mengenai era Mao guna menghindari sanksi akademik atau hukum, sehingga peringatan 60 tahun tersebut berlalu tanpa adanya konferensi ilmiah atau publikasi resmi.