Digitalisasi Makassar: Janji Kemudahan atau Sekadar Panggung Politik di Hari Kemerdekaan?

Ringkasan Singkat

• Pemkot Makassar meluncurkan tiga layanan digital dalam aplikasi Lontara Plus pada HUT ke‑81 RI.
• Fitur baru mencakup pencatatan sipil terintegrasi, pembayaran PBB online, dan program kebugaran Makassar Move.
• Pemkot menekankan bahwa digitalisasi adalah “hak” warga, namun belum jelas bagaimana isu keamanan data dan kesiapan masyarakat dijawab.

Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke‑81, Wali Kota Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham memperkenalkan program “Merdeka dalam Genggaman”. Peluncuran dilakukan sesudah upacara bendera di Lapangan Karebosi, Senin (17/8). Program ini menambahkan tiga modul ke dalam aplikasi Lontara Plus, platform resmi Pemerintah Kota Makassar.

Modul pertama adalah layanan pencatatan sipil terintegrasi. Warga kini dapat mengakses data kependudukan, mengajukan perubahan data, atau mengunduh akta tanpa harus mengunjungi kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Munafri menegaskan, “Ini bukan hadiah, tapi hak warga Makassar untuk mendapatkan layanan publik yang lebih mudah.” Namun, tidak ada penjelasan rinci tentang bagaimana data pribadi akan dilindungi, mengingat Indonesia masih bergulat dengan regulasi perlindungan data pribadi.

Modul kedua memungkinkan pembayaran PBB secara online. Sistem ini menjanjikan pengurangan antrean dan transparansi, tetapi belum ada informasi tentang integrasi dengan sistem keuangan daerah, potensi bug, atau mekanisme pengaduan bila terjadi kegagalan transaksi. Sejumlah warga di media sosial mengeluhkan pengalaman serupa pada aplikasi digital lain yang kemudian mengalami gangguan teknis selama periode pembayaran pajak.

Modul ketiga, Makassar Move, menggabungkan pelacakan aktivitas fisik (jalan kaki, jogging, bersepeda) dengan fitur pelaporan infrastruktur jalan. Setiap minggu, pengguna berkesempatan memenangkan hadiah melalui undian. Di satu sisi, inisiatif ini dapat meningkatkan partisipasi warga dalam pemeliharaan kota; di sisi lain, mengubah aktivitas kesehatan menjadi mekanisme “gamifikasi” layanan publik menimbulkan pertanyaan tentang motivasi pemerintah: apakah untuk meningkatkan kesehatan atau sekadar mengumpulkan data perilaku warga?

Secara keseluruhan, peluncuran tiga fitur ini diposisikan sebagai simbol “kemerdekaan digital”. Munafri menegaskan, “Kami meluncurkan pelayanan ini sebagai komitmen membangun digitalisasi di Kota Makassar.” Namun, tanpa audit independen, transparansi anggaran, dan jaminan keamanan siber, klaim tersebut masih terasa retoris.

Analisis Pakar

Digitalisasi layanan publik memang menjadi agenda nasional, namun implementasinya sering kali terhambat oleh dua faktor utama: kesiapan infrastruktur dan kesiapan sumber daya manusia. Di Makassar, penetrasi internet seluler memang tinggi, namun masih terdapat kesenjangan akses antara wilayah pusat dan pinggiran. Jika aplikasi Lontara Plus tidak dioptimalkan untuk perangkat low‑end atau jaringan 2G, maka janji “merdeka dalam genggaman” akan berujung pada eksklusi digital.

Selanjutnya, keamanan data menjadi isu yang tak dapat diabaikan. Pemerintah daerah belum mengumumkan apakah data kependudukan dan riwayat pembayaran PBB akan disimpan di server lokal atau cloud pihak ketiga. Mengingat beberapa kasus kebocoran data di Indonesia, warga berhak menuntut transparansi tentang kebijakan privacy by design dan prosedur respons insiden.

Aspek partisipasi warga lewat Makassar Move patut diapresiasi, namun harus dihindari jebakan “surveillance capitalism”. Setiap langkah kaki yang tercatat dapat menjadi data berharga bagi pihak ketiga jika tidak ada regulasi yang melindungi hak privasi. Pemerintah sebaiknya menyediakan opsi anonim bagi pengguna yang hanya ingin melaporkan kondisi jalan tanpa harus mengungkap identitas atau pola pergerakan mereka.

Terakhir, keberlanjutan layanan digital memerlukan anggaran operasional yang jelas. Banyak kota di Indonesia meluncurkan aplikasi “canggih” namun kemudian mengurangi atau menutup layanan karena kekurangan dana pemeliharaan. Pemerintah Kota Makassar perlu menyusun rencana jangka panjang, termasuk pelatihan petugas, pemeliharaan server, dan mekanisme umpan balik yang terukur, agar program ini tidak sekadar “panggung politik” pada hari kemerdekaan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Bagaimana cara mengunduh dan menggunakan aplikasi Lontara Plus? A: Aplikasi dapat diunduh gratis dari Google Play Store atau Apple App Store, kemudian pengguna melakukan registrasi dengan nomor KTP dan nomor HP yang aktif.
• Q: Apakah data pribadi saya aman di dalam aplikasi ini? A: Pemerintah Kota Makassar menyatakan telah menerapkan enkripsi data, namun belum ada audit independen yang dipublikasikan. Pengguna disarankan membaca kebijakan privasi sebelum mengunggah data sensitif.
• Q: Bagaimana cara melaporkan masalah infrastruktur lewat Makassar Move? A: Setelah merekam aktivitas fisik, pengguna dapat menekan tombol “Laporkan” pada layar utama aplikasi, mengisi deskripsi singkat, dan mengirimkan foto atau video terkait masalah yang ditemui.