Destry Damayanti Siap Gantikan Perry Warjiyo: Optimisme atau Risiko Baru bagi Bank Indonesia?

Ringkasan Singkat

• Presiden Prabowo mengusulkan Destry Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia dan Aida S Budiman sebagai Deputi Senior.
• Said Abdullah, Ketua Badan Anggaran DPR RI, menilai penunjukan ini sebagai langkah teknokrasi yang menegaskan independensi BI.
• Namun, tanpa "core kebijakan" yang jelas, BI berisiko kehilangan arah strategis antara penguatan rupiah, ekspor komoditas, dan penurunan inflasi.

Jakarta, 18 Agustus 2026 – Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menegaskan bahwa usulan Presiden Prabowo Subianto untuk menempatkan Destry Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) serta Aida S Budiman sebagai Deputi Senior Gubernur adalah pilihan berbasis teknokrasi, bukan politisasi.

Menurut Said, langkah ini “menepis anggapan politisasi BI” dan sekaligus menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga pasar keuangan tetap kondusif. Ia menambahkan, “Kita tidak ingin merusak independensi BI yang merupakan buah reformasi. Yang kita perlukan saat ini adalah kepemimpinan sektor keuangan yang jelas, terukur, serta memberikan kepastian arah kebijakan ke depan bagi para pelaku pasar.”

Destry dan Aida memang memiliki jejak panjang di dunia perbankan, namun Said mengakui tantangan besar yang menanti mereka. “Tidak mudah memimpin BI di tengah gejolak global, namun rekam jejak panjang mereka merupakan investasi kepercayaan bagi pasar,” ujarnya.

Pengunduran diri Perry Warjiyo pada akhir 2025 tidak memicu kepanikan pasar karena kepemimpinan sementara dipegang oleh Destry bersama tim teknis. Said menilai hal ini sebagai bukti bahwa pasar sudah menaruh harapan pada stabilitas institusional BI.

BI memiliki dua mandat tradisional: mengendalikan nilai tukar rupiah dan menahan inflasi. Namun regulasi terbaru menambah beban – BI kini diminta turut berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan pengembangan UMKM. “Sayangnya belum ada ‘core kebijakan’ yang memandu arah kebijakan moneter kita,” kata Said, sambil membandingkan dengan kebijakan terkoordinasi China yang sengaja melemahkan yuan untuk meningkatkan daya saing ekspor.

Di sisi lain, Amerika Serikat sejak pecahnya perang Rusia‑Ukraina 2022 memilih kebijakan moneter yang memperkuat dolar untuk menahan inflasi tinggi. Indonesia, menurut Said, masih belum merumuskan narasi kebijakan yang konsisten antara fiskal dan moneter.

“Apakah kita akan memperkuat ekspor komoditas dengan kebijakan pelemahan rupiah terbatas, ataukah kita fokus menurunkan inflasi pangan dan energi dengan memperkuat rupiah? Itu harus diputuskan oleh Menteri Keuangan dan Gubernur BI yang baru,” tegasnya. “Orkestrasi kebijakan ini penting untuk mengirim sinyal yang jelas ke pasar.”

Said menutup dengan optimisme, menyoroti hubungan lama antara Menteri Keuangan Purbaya dan calon Gubernur Destry. “Jika sinergi ini terjalin, kita dapat merumuskan core kebijakan yang solid dan menstabilkan ekspektasi pasar,” katanya.

Analisis Pakar

Penunjukan Destry Damayanti dan Aida S Budiman memang menandakan upaya pemerintah untuk menegaskan kembali karakter teknokratis Bank Indonesia. Namun, optimisme yang disuarakan oleh Said Abdullah harus diuji dalam realitas kebijakan yang semakin kompleks. Indonesia kini berada di persimpangan antara menstabilkan nilai tukar, menurunkan inflasi, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi pasca‑pandemi serta dampak geopolitik.

Tanpa kerangka kebijakan moneter yang terintegrasi dengan kebijakan fiskal, BI berisiko menjadi “pemain solo” yang kebingungan antara dua tujuan yang sering berlawanan. Contoh China menunjukkan bahwa koordinasi yang kuat antara bank sentral dan otoritas ekonomi dapat menghasilkan kebijakan nilai tukar yang terarah, meski tidak tanpa kontroversi. Di Indonesia, belum ada dokumen strategis yang menyatukan visi fiskal‑moneter, sehingga keputusan yang diambil cenderung reaktif.

Selanjutnya, dinamika geopolitik – khususnya perang di Ukraina, ketegangan di Selat Taiwan, dan kebijakan proteksionis AS – menambah tekanan pada rupiah. Jika pemerintah memilih kebijakan pelemahan rupiah untuk mendongkrak ekspor komoditas, maka inflasi impor (pangan, energi) akan meningkat tajam, menambah beban pada rumah tangga miskin. Sebaliknya, kebijakan penguatan rupiah dapat menurunkan inflasi, namun mengorbankan daya saing ekspor. Pilihan ini harus didukung oleh kebijakan struktural, seperti peningkatan produktivitas UMKM dan diversifikasi basis ekspor.

Terakhir, hubungan pribadi antara Menteri Keuangan Purbaya dan Destry tidak otomatis menjamin sinergi kebijakan. Kedua pejabat harus mampu menegosiasikan prioritas yang kadang saling bertentangan, misalnya antara kebutuhan likuiditas pasar dan target inflasi. Keberhasilan mereka akan sangat tergantung pada kemampuan membangun konsensus internal BI serta transparansi kepada publik. Tanpa itu, optimisme yang diungkapkan hari ini dapat berubah menjadi skeptisisme pasar dalam jangka menengah.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Mengapa Destry Damayanti dipilih sebagai Gubernur Bank Indonesia?
  A: Ia memiliki pengalaman panjang di sektor perbankan dan dianggap mampu menjaga independensi BI serta menyeimbangkan mandat moneter dan pertumbuhan ekonomi.
• Q: Apa perbedaan mandat tradisional BI dengan mandat baru yang mencakup UMKM?
  A: Mandat tradisional fokus pada nilai tukar dan inflasi, sementara mandat baru menambah tanggung jawab BI untuk mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif, khususnya melalui pembiayaan UMKM.
• Q: Bagaimana kebijakan nilai tukar rupiah dapat memengaruhi inflasi pangan dan energi?
  A: Pelemahan rupiah meningkatkan harga impor (pangan, energi), sehingga inflasi naik; penguatan rupiah menurunkan biaya impor, namun dapat mengurangi daya saing ekspor komoditas.