Prabowo Pimpin Upacara Penurunan Bendera: Simbolisme, Busana, dan Politik di HUT ke-81
Tim kurasi konten viral yang menyeleksi berita paling relevan untuk pembaca.

Ringkasan Singkat
- Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara penurunan Bendera Merah Putih di Istana Merdeka pada sore 17 Agustus 2026.
- Paskibraka Adil Makmur menurunkan bendera, kemudian diserahkan kepada Prabowo yang sekaligus menjadi inspektur upacara.
- Penampilan tradisional Prabowo, lengkap dengan beskap, songket, dan kalung melati, menimbulkan perdebatan tentang simbolisme politik dan budaya dalam rangkaian HUT ke-81.
Upacara penurunan Bendera Merah Putih dimulai pukul 16.40 WIB, dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto yang bertindak sebagai inspektur. Acara dihadiri oleh pasukan pengibar, pejabat negara, serta tamu undangan terpilih. Komandan upacara, Kombes Pol Jerrold Hendra Yosef Kumontoy, mengarahkan jalannya prosesi, sementara Neeltje Deliana Insjowi Werimon dari Papua dipilih menjadi pembawa baki bendera.
Setelah tim Paskibraka Adil Makmur menurunkan Bendera Merah Putih, Neeltje menyerahkannya kepada Prabowo. Presiden kemudian mengembalikan bendera beserta teks proklamasi ke rombongan kirab yang melanjutkan perjalanan menuju Monumen Nasional (Monas).
Penampilan Prabowo pada sore itu menonjolkan busana bernuansa Melayu: beskap krem dengan kerah tegak, celana panjang senada, songket cokelat di pinggang, peci hitam, serta kalung melati yang menjuntai hingga dada. Busana ini kontras dengan pakaian adat Teluk Belanga biru navy yang ia kenakan pada upacara pagi, ketika memimpin peringatan detikādetik proklamasi pukul 10.00 WIB.
Acara tersebut juga menegaskan protokol berpakaian bagi tamu: perempuan diharapkan mengenakan busana adat berwarna merahāputih, sementara pria diminta memakai pakaian Melayu Teluk Belanga. Kebijakan ini menimbulkan pertanyaan tentang inklusivitas dan politisasi simbol budaya dalam upacara kenegaraan.
Analisis Pakar
Secara simbolis, penempatan Prabowo sebagai inspektur upacara menegaskan upaya pemerintah untuk menampilkan dirinya sebagai figur sentral dalam narasi kebangsaan. Mengingat latar belakangnya sebagai mantan jenderal dan kini presiden, peran ini bukan sekadar formalitas; ia menjadi titik fokus visual yang menegaskan legitimasi politiknya di tengah persaingan pemilu yang semakin intens.
Penggunaan busana tradisional yang berbeda antara pagi dan sore tampak seperti strategi visual yang disengaja. Pada pagi hari, warna biru navy menonjolkan kesan formal militer, sementara pada sore hari, nuansa krem dan cokelat memberi kesan lebih āakrabā dengan budaya lokal. Ini dapat dibaca sebagai upaya meredam kritik terhadap otoritarianisme dengan menampilkan sisi ābudayaā yang lebih lembut.
Namun, kebijakan berpakaian bagi tamu undanganāmenyuruh perempuan memakai warna merahāputih dan pria memakai Melayu Teluk Belangaāmenimbulkan pertanyaan tentang kebebasan berbusana dan representasi etnis. Indonesia adalah negara multikultural; memaksa satu standar pakaian dapat dianggap sebagai bentuk homogenisasi budaya yang kontraproduktif terhadap semangat Bhinneka Tunggal Ika.
Terakhir, penekanan pada simbol-simbol militer dan adat dalam upacara ini mengaburkan fokus utama HUT keā81: refleksi atas pencapaian kemerdekaan dan tantangan masa depan. Alih-alih mengangkat agenda kebijakan publikāseperti ketahanan ekonomi, perubahan iklim, atau reformasi hukumāpemerintah lebih memilih panggung simbolik yang memperkuat citra kepemimpinan pribadi. Kritik ini penting agar peringatan kemerdekaan tidak menjadi sekadar panggung politik, melainkan momentum nyata untuk perubahan struktural.
Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)
- Q: Siapa yang memimpin upacara penurunan bendera pada HUT keā81?
A: Presiden Prabowo Subianto berperan sebagai inspektur upacara. - Q: Dari mana asal pembawa baki bendera?
A: Neeltje Deliana Insjowi Werimon, seorang perwakilan dari Papua, terpilih menjadi pembawa baki. - Q: Mengapa tamu undangan diminta memakai pakaian adat tertentu?
A: Panitia mengeluarkan protokol berpakaian untuk menonjolkan nuansa kebangsaan, meski kebijakan ini menuai kritik karena dianggap membatasi kebebasan berbusana.


