Prabowo Pujian PDI‑P: Antara Marhaenisme, Politik Balik, dan Janji Cepat Kerja untuk Rakyat

Ringkasan Singkat

• Presiden Prabowo Subianto mengucapkan terima kasih khusus kepada PDI‑P dalam sidang RUU APBN 2027.
• Ia menegaskan kebijakan ekonomi yang disebutnya “marhaenisme” – warisan Sukarno – sehingga sulit bagi PDI‑P untuk menolak.
• Prabowo menekankan pentingnya sinergi cepat antara pemerintah dan DPR tanpa mengorbankan fungsi pengawasan demokratis.

Jakarta, 14 Agustus 2026 – Dalam rangka penyampaian Rancangan Undang‑Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2027, Presiden Prabowo Subianto melontarkan pujian yang tidak biasa kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI‑P). “Terima kasih, dan terima kasih khusus sekali lagi untuk PDI‑P,” ujar ia di depan para anggota DPR, mengingat posisi partai tersebut selama ini sering berada di garis berlawanan dengan koalisi pemerintahan Prabowo‑Gibran.

Pidato itu tidak hanya sekadar diplomasi politik. Prabowo menambahkan, apa yang selama ini disebut “Prabowonomics” sebenarnya hanyalah marhaenisme – sebuah istilah yang mengacu pada pemikiran ekonomi rakyat kecil yang dipopulerkan oleh Presiden pertama RI, Sukarno. “Sebenarnya ini bukan Prabowonomics, ini marhaenisme. PDI‑P susah tidak mendukung ini,” katanya sambil tersenyum.

Pengakuan ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah Prabowo memang mengakui ketergantungan ideologis pada warisan Bung Karno, atau sekadar taktik untuk meredam oposisi? Sejak awal pemerintahan, PDI‑P kerap menolak kebijakan fiskal dan regulasi yang dianggap terlalu otoriter. Namun, dalam konteks RUU APBN 2027, partai tersebut tampak melunak, mungkin karena tekanan politik internal atau karena kebijakan marhaenisme yang memang selaras dengan retorika populis PDI‑P.

Prabowo juga menegaskan bahwa pemerintahannya tetap “membutuhkan kritik” namun menuntut “kerja cepat untuk rakyat”. Ia memuji sinergi antara eksekutif dan legislatif, menambahkan bahwa kolaborasi tidak berarti menghilangkan fungsi pengawasan demokratis. “Kita harus ada demokrasi, kita harus diawasi, kita harus dikritik. Tapi kita harus kerja cepat buat rakyat kita,” tegasnya.

Namun, janji kerja cepat ini harus diuji di lapangan. Sejumlah analis menilai bahwa RUU APBN 2027 masih mengandung alokasi anggaran yang tidak transparan, terutama dalam proyek infrastruktur mega yang melibatkan perusahaan milik negara dan swasta. Tanpa mekanisme pengawasan yang kuat, sinergi yang dipuji Prabowo dapat berujung pada konsolidasi kekuasaan yang mengorbankan akuntabilitas.

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis investigasi, saya melihat pujian Prabowo kepada PDI‑P bukan sekadar gestur persahabatan, melainkan strategi politik yang lebih dalam. Pertama, dengan mengaitkan kebijakan ekonomi pemerintah pada “marhaenisme”, Prabowo berusaha menanamkan legitimasi ideologis yang bersumber dari warisan Sukarno – sebuah simbol nasionalisme yang masih kuat di benak pemilih kelas menengah ke bawah. Ini memberi ruang bagi PDI‑P untuk menutup mulut tanpa harus mengorbankan basis ideologinya.

Kedua, penekanan pada “kritik” sekaligus “kerja cepat” mencerminkan dilema klasik antara demokrasi deliberatif dan eksekutif yang ingin menghindari birokrasi lambat. Dalam praktiknya, sinergi yang dipuji dapat berujung pada “koordinasi tertutup” antara eksekutif dan legislatif, mengurangi ruang bagi oposisi untuk mengajukan pertanyaan kritis. Hal ini berisiko menurunkan kualitas kebijakan publik, terutama dalam alokasi anggaran yang rawan korupsi.

Ketiga, konteks politik Indonesia saat ini menunjukkan fragmentasi koalisi yang rapuh. PDI‑P, meski berada di oposisi formal, tetap menjadi partai terbesar di DPR. Dengan menyanjung PDI‑P, Prabowo berupaya menstabilkan koalisi tanpa harus memberikan konsesi kebijakan yang signifikan. Namun, konsesi simbolik ini dapat memicu ekspektasi publik yang tidak realistis, terutama bila pemerintah gagal memenuhi janji kerja cepat dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.

Keempat, RUU APBN 2027 harus dilihat sebagai barometer sejauh mana pemerintah dapat menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial. Jika marhaenisme hanya menjadi label retoris, maka kebijakan fiskal yang progresif akan tetap terhambat oleh kepentingan bisnis dan elite politik. Pengawasan DPR, yang kini dipuji, harus tetap kritis dan independen, bukan sekadar “sinergi” yang mengaburkan fungsi check‑and‑balance.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Mengapa Prabowo memuji PDI‑P dalam sidang RUU APBN 2027?
  A: Pujiannya merupakan taktik politik untuk meredam oposisi, menegaskan kesamaan ideologis melalui marhaenisme, dan memperkuat koalisi legislatif.
• Q: Apa arti “marhaenisme” dalam konteks kebijakan ekonomi Prabowo?
  A: Marhaenisme merujuk pada kebijakan yang menekankan kesejahteraan rakyat kecil, namun dalam praktiknya masih dipertanyakan keabsahannya bila tidak disertai transparansi anggaran.
• Q: Bagaimana sinergi antara pemerintah dan DPR dapat memengaruhi proses pengawasan?
  A: Sinergi dapat mempercepat legislasi, namun bila tidak diimbangi dengan kontrol independen, berisiko mengurangi fungsi pengawasan demokratis.