Bupati Blora Gencarkan Revolusi Organik: Janji Lahan 295 Hektar, Tapi Apa Buktinya?

Ringkasan Singkat

• Arief Rohman klaim produksi gabah Blora naik 25% pada 2025, menargetkan 530.818 ton.
• Bupati minta tiap desa sediakan minimal 1 ha lahan uji organik, total potensi 295 ha.
• Kerjasama dengan LPPNU dan BUMN seperti Pertamina dijanjikan, namun detail masih samar.

Semarang, 10 Agustus 2026 – Dalam sambutan di Muktamar Petani Nahdliyyin yang digelar di Pesantren Al‑Itqon, Desa Tlogosari Wetan, Blora berusaha menata ulang narasi pertanian tradisional menjadi agenda pertanian organik. Bupati Arief Rohman menyoroti peningkatan produksi gabah kering giling (GKG) sebesar 25,07% pada 2025, mencapai 530.818 ton, dan beras naik menjadi 305.252 ton.

Angka-angka tersebut, menurut Arief, didorong oleh kenaikan produktivitas per hektar menjadi 50,98 kuintal, naik 1,92% dari tahun sebelumnya. Namun, peningkatan ini tidak lepas dari pertanyaan tentang metodologi perhitungan, verifikasi data, serta dampak lingkungan yang belum terukur secara independen.

Visi bupati untuk menjadikan Blora “sentra pertanian organik Jawa Tengah” diiringi instruksi agar setiap desa menyiapkan lahan bengkok seluas satu hektar. Jika semua 295 desa/kecamatan mematuhi, total lahan organik potensial mencapai 295 hektar – angka yang masih jauh dari skala produksi padi konvensional di kabupaten ini.

Kerjasama dengan PCNU dan penjajakan dengan BUMN seperti Pertamina dijanjikan akan menyediakan pendampingan teknis dan pembiayaan. Namun, belum ada perjanjian resmi atau rincian alokasi dana yang dipublikasikan, menimbulkan keraguan tentang kesiapan implementasi.

Arief menekankan peran LPPNU sebagai motor penggerak petani organik, sekaligus menyoroti pentingnya kader NU sebagai pelopor. Sementara itu, KH Ubaidullah Shodaqoh, Rais Syuriyah PWNU Jawa Tengah, menegaskan Muktamar sebagai ruang aspirasi petani NU, bukan sekadar ajang politik.

Analisis Pakar

Secara struktural, ambisi Blora untuk beralih ke pertanian organik masih berada pada tahap retorika kebijakan. Peningkatan produksi yang diklaim belum didukung oleh data lapangan yang dapat diverifikasi oleh lembaga independen. Tanpa audit eksternal, angka produktivitas per hektar yang hanya naik 1,92% dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor musiman atau penggunaan pupuk kimia yang masih belum terdeteksi.

Permintaan lahan organik satu hektar per desa tampak simbolis. Mengingat rata‑rata luas sawah di Blora berkisar antara 0,5‑1,5 ha per petani, alokasi lahan khusus organik akan bersaing dengan kebutuhan pangan pokok. Tanpa insentif finansial yang kuat, petani kecil cenderung enggan mengalihkan lahan produktif ke sistem yang masih dianggap kurang menguntungkan secara ekonomi.

Kerjasama dengan Pertamina menimbulkan pertanyaan tentang motivasi komersial. BUMN energi biasanya tidak memiliki kompetensi agrikultur; peran mereka kemungkinan terbatas pada penyediaan infrastruktur logistik atau subsidi energi. Tanpa kejelasan mekanisme pendampingan, kolaborasi ini berisiko menjadi “greenwashing” yang menambah beban administratif bagi petani.

Terakhir, peran LPPNU sebagai agen perubahan harus diukur dari hasil konkret, bukan sekadar slogan. Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa program organik yang dijalankan oleh organisasi keagamaan sering kali terhambat oleh kurangnya akses ke pasar premium, standar sertifikasi, dan dukungan teknis. Jika Blora ingin menjadi contoh, diperlukan roadmap yang mencakup pelatihan, sertifikasi organik, dan mekanisme pemasaran yang terintegrasi, serta monitoring independen untuk menilai dampak lingkungan dan sosial.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Berapa persen lahan pertanian di Blora yang sudah diterapkan pertanian organik?
  A: Hingga akhir 2025, kurang dari 2% dari total lahan pertanian di Blora telah beralih ke sistem organik, menurut data Dinas Pertanian setempat.
• Q: Apa saja dukungan finansial yang diberikan pemerintah kepada petani yang ingin beralih ke organik?
  A: Pemerintah kabupaten menjanjikan subsidi pupuk organik dan bantuan teknis melalui LPPNU, namun rincian besaran dana belum dipublikasikan.
• Q: Bagaimana cara petani mendapatkan sertifikasi organik di Blora?
  A: Petani harus mengajukan permohonan ke Badan Penyelenggara Sertifikasi Produk Organik (BPSPO) dan melewati audit lapangan; proses ini biasanya memakan waktu 6‑12 bulan.