Mendagri Tekan Forkopimda Sumatra: Sinergi Paksa Jaga Stabilitas & Dorong Ekonomi

Ringkasan Singkat

• Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya koordinasi Forkopimda di Sumatra untuk menjaga stabilitas politik, keamanan, dan ekonomi.
• Ia mengusulkan rapat rutin tiap satu‑dua bulan serta pertemuan informal untuk memperkuat kepercayaan antarpimpinan daerah.
• Target utama: menahan inflasi pangan, mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, dan menutup kesenjangan pencapaian antar‑provinsi di Sumatera.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa sinergi Forkopimda di wilayah Sumatera bukan sekadar formalitas, melainkan “modal vital” bagi pemerintah daerah dalam menanggapi krisis politik, hukum, keamanan, hingga pembangunan. Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Forkopimda Regional Sumatera yang digelar di Balairung Badan Pengusahaan (BP) Batam, Kepulauan Riau, pada Rabu (12/8).

Menurut Tito, masing‑masing unsur Forkopimda memiliki “power” yang bila digabungkan akan menghasilkan kekuatan kolektif yang solid. Namun, ia mengakui bahwa membangun kekompakan tidaklah mudah karena tiap elemen memiliki tugas, kewenangan, dan kepentingan yang berbeda. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya komunikasi berkelanjutan, bukan hanya saat krisis muncul.

“Forkopimda ini masing‑masing punya power. Dan power ini kalau disatukan akan solid, akan bagus,” ujar Tito. Ia menyarankan agar pertemuan formal diadakan setidaknya satu atau dua bulan sekali, sementara pertemuan informal dapat mempererat hubungan personal antar pimpinan.

Dalam konteks ekonomi, Tito menyoroti pertumbuhan nasional yang mencapai 5,29 % dan menuntut daerah‑daerah di Sumatera untuk tidak hanya mempertahankan, tetapi meningkatkan laju tersebut. Ia mencatat bahwa provinsi Kepulauan Riau dan Lampung sudah melampaui angka nasional, sementara provinsi lain masih tertinggal. “Provinsi lain harus melakukan koordinasi yang lebih intensif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dan ini harus didukung oleh teman‑teman Forkopimda,” tegasnya.

Tak kalah penting, Tito mengingatkan bahaya inflasi pangan yang dapat memicu ketegangan keamanan dan politik. Ia meminta Forkopimda berperan aktif dalam mengendalikan harga barang dan jasa, menegaskan bahwa beban tersebut tidak boleh dibebankan semata pada kepala daerah.

Rapat tersebut juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari, serta gubernur, bupati, dan wali kota se‑Sumatera.

Analisis Pakar

Seruan Tito Karnavian untuk mengintensifkan koordinasi Forkopimda memang terdengar logis, namun realitas lapangan menunjukkan tantangan struktural yang jauh lebih rumit. Forkopimda, yang terdiri dari gubernur, bupati, wali kota, serta unsur keamanan dan kepolisian, sering kali terjebak dalam dinamika politik lokal yang bersifat zero‑sum. Ketika satu pihak mengusung agenda pembangunan, pihak lain dapat menilai itu sebagai ancaman terhadap basis kekuasaan mereka. Oleh karena itu, “kekompakan” yang diidam‑idamkan tidak otomatis terwujud hanya dengan rapat rutin.

Selanjutnya, permintaan untuk menurunkan inflasi pangan melalui koordinasi lintas‑instansi menimbulkan pertanyaan tentang kapasitas kebijakan fiskal dan moneter daerah. Pemerintah pusat memang mengendalikan kebijakan harga, namun daerah memiliki peran dalam distribusi dan subsidi. Tanpa alokasi anggaran yang memadai, Forkopimda hanya akan menjadi forum retorika tanpa daya aksi. Ini menegaskan perlunya sinergi tidak hanya pada level koordinatif, tetapi juga pada alokasi sumber daya yang transparan.

Terakhir, pernyataan tentang pertumbuhan ekonomi 5,29 % harus dipertimbangkan dalam konteks ketimpangan antar‑provinsi. Kepulauan Riau dan Lampung memang mencatat angka di atas rata‑rata, namun provinsi seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Jambi masih berjuang dengan infrastruktur yang belum memadai. Mengandalkan Forkopimda sebagai “pendorong” tanpa mengatasi akar struktural—seperti akses pasar, kualitas sumber daya manusia, dan investasi swasta—akan menghasilkan kebijakan yang bersifat jangka pendek dan tidak berkelanjutan.

Kesimpulannya, seruan Tito Karnavian merupakan langkah politik yang tepat untuk menegaskan komitmen pemerintah pusat, namun implementasinya memerlukan mekanisme pengawasan yang kuat, alokasi anggaran yang jelas, serta insentif bagi daerah yang berhasil menurunkan inflasi dan meningkatkan pertumbuhan. Tanpa itu, Forkopimda berisiko menjadi “forum belanja politik” alih‑alih mesin kebijakan yang efektif.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Apa itu Forkopimda dan siapa saja anggotanya?
  A: Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) adalah forum yang mengumpulkan gubernur, bupati, wali kota, serta unsur keamanan dan kepolisian untuk sinkronisasi kebijakan daerah.
• Q: Mengapa Menteri Dalam Negeri menekankan rapat rutin Forkopimda?
  A: Rapat rutin diharapkan memperkuat komunikasi, mengurangi konflik kepentingan, dan mempercepat respons terhadap isu politik, keamanan, serta ekonomi.
• Q: Bagaimana Forkopimda dapat membantu mengendalikan inflasi pangan?
  A: Dengan koordinasi distribusi barang, pemantauan harga pasar, serta sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam kebijakan subsidi serta penanganan spekulasi.