Klaim Kontroversial: TNI Dijadikan Penjaga Keamanan Nasional, Koalisi Sipil Menggugat!

Ringkasan Singkat

• Koalisi Masyarakat Sipil menolak pernyataan Agus Subiyanto yang menyatakan TNI bertanggung jawab atas keamanan seluruh Indonesia.
• Koalisi menegaskan bahwa tugas keamanan sipil adalah eksklusif Polri sesuai konstitusi dan Undang‑Undang.
• Koalisi menuntut pencabutan pernyataan, klarifikasi bantuan militer, serta jaminan tidak ada tindakan penegakan hukum oleh TNI terhadap warga.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan (KMSR) pada Selasa (11/8) secara tegas mengkritik pernyataan Jenderal Agus Subiyanto, Panglima TNI, yang mengklaim TNI akan terus berpatroli di seluruh wilayah Indonesia untuk mengantisipasi potensi demonstrasi. Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, menilai klaim tersebut melenceng jauh dari mandat konstitusional.

Menurut Dimas, pernyataan itu menodai batas yang telah dipisahkan sejak era Reformasi antara fungsi pertahanan dan keamanan dalam negeri. "Pasal 30 UUD 1945 menempatkan TNI sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan serta kedaulatan negara," tegas Koalisi dalam keterangan tertulis. Sementara itu, tanggung jawab menjaga keamanan, ketertiban, perlindungan, pelayanan kepada warga, serta penegakan hukum secara eksklusif berada di tangan Polri.

Dimas menambahkan bahwa pemisahan ini bukan sekadar urusan administratif, melainkan pencapaian penting Reformasi yang mengakhiri dwifungsi ABRI dan dominasi militer dalam urusan sipil. Ia mengingatkan bahwa meski Undang‑Undang mengizinkan TNI membantu Polri dalam operasi militer selain perang, bantuan tersebut tidak memberi wewenang mandiri kepada TNI untuk menetapkan ancaman, menentukan wilayah operasi, atau melakukan patroli rutin di ruang sipil.

"Perbantuan harus didasarkan pada kebutuhan yang nyata dan permintaan yang sah. Lingkup, tujuan, jangka waktu, kendali operasi, dan pertanggungjawabannya juga harus dapat diperiksa oleh publik," ujar Dimas. Ia menolak dalih "koordinasi", "kolaborasi", atau SOP internal sebagai pembenaran pengerahan militer dalam kehidupan sipil, karena SOP tidak dapat menciptakan kewenangan yang tidak diberikan oleh konstitusi dan undang‑undang. Kejagung juga menegaskan pentingnya pengawasan yudisial dalam kasus serupa.

Koalisi menuntut agar Panglima TNI segera mencabut dan mengoreksi pernyataannya, serta meminta Polri memberikan klarifikasi apakah pernah meminta bantuan TNI, dan jika ya, dalam lingkup apa. Koalisi juga menegaskan pentingnya memastikan prajurit TNI tidak melakukan pemeriksaan, penangkapan, penyitaan, interogasi, atau tindakan penegakan hukum lainnya terhadap aktivis atau warga sipil.

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis senior investigasi, saya melihat pernyataan Jenderal Agus Subiyanto sebagai gejala kembali bangkitnya mentalitas militerisme yang pernah hampir mengancam demokrasi Indonesia pada era Orde Baru. Meskipun Indonesia telah menegakkan prinsip pemisahan fungsi antara TNI dan Polri, retorika yang menempatkan TNI sebagai "penanggung jawab keamanan" secara implisit membuka ruang bagi intervensi militer dalam urusan politik dan sosial yang seharusnya dikelola oleh lembaga sipil.

Secara konstitusional, Pasal 30 UUD 1945 jelas membatasi peran TNI pada pertahanan negara, bukan pada penegakan hukum atau pengamanan publik. Jika interpretasi ini dilonggarkan, maka kita berisiko mengembalikan dwifungsi yang telah lama dibuang, dengan konsekuensi mengikis kepercayaan publik terhadap institusi demokratis. Lebih jauh, penggunaan TNI untuk mengantisipasi demonstrasi dapat menimbulkan efek chilling effect, mengintimidasi kebebasan bersuara, dan mengubah ruang publik menjadi zona militer.

Penggunaan SOP atau istilah "koordinasi" tidak dapat menjadi kedok legalistik untuk menutupi pelanggaran konstitusi. SOP adalah aturan internal yang tidak memiliki kekuatan hukum untuk mengubah mandat konstitusional. Oleh karena itu, setiap permintaan bantuan TNI harus melalui prosedur yang transparan, dengan persetujuan tertulis dari Kementerian Pertahanan dan Komisi Nasional Keamanan, serta diawasi oleh lembaga legislatif. Keputusan Kejagung menegaskan pentingnya pengalaman dan integritas dalam penunjukan pejabat keamanan.

Terakhir, tuntutan Koalisi agar Polri mengungkapkan detail bantuan yang pernah diminta kepada TNI sangat penting. Transparansi ini tidak hanya melindungi hak warga, tetapi juga menjadi mekanisme akuntabilitas bagi kedua institusi. Tanpa pengawasan publik, risiko penyalahgunaan kekuasaan militer akan terus mengintai, menggerogoti fondasi demokrasi yang telah diperjuangkan sejak Reformasi 1998. KPK juga berperan dalam mengawasi potensi penyalahgunaan dana publik.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Apa dasar konstitusional yang melarang TNI mengelola keamanan dalam negeri?
  A: Pasal 30 UUD 1945 menegaskan TNI sebagai alat negara yang hanya bertugas mempertahankan kedaulatan, bukan mengelola keamanan sipil.
• Q: Apakah Polri dapat meminta bantuan TNI dalam operasi keamanan?
  A: Ya, tetapi bantuan harus bersifat sementara, berbasis kebutuhan nyata, dan harus melalui prosedur resmi yang dapat dipertanggungjawabkan.
• Q: Apa implikasi jika TNI mulai melakukan patroli rutin di ruang sipil?
  A: Hal ini dapat menimbulkan dwifungsi, mengancam kebebasan berpendapat, dan mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi demokratis.