Pilkada Tanpa Wakil: Ancaman Serius pada Demokrasi dan UUD 1945

Ringkasan Singkat

• Usulan pilkada tanpa wakil kepala daerah berpotensi melanggar Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 dan mengikis akuntabilitas publik.
• Peneliti Iqbal Kholidin menilai mekanisme penunjukan wakil pasca‑pemilihan hanya memindahkan praktik transaksionalisme politik ke fase pasca‑pilkada.
• Alih‑alih menghapus jabatan wakil, solusi yang lebih realistis adalah perjanjian pembagian tugas yang jelas sejak awal, untuk menghindari budaya "ban serep".

Usulan pilkada tanpa wakil kepala daerah yang belakangan mengemuka di DPR menimbulkan pertanyaan mendasar tentang legitimasi konstitusional dan kualitas demokrasi di tingkat daerah. Menurut Iqbal Kholidin, peneliti senior Perludem, wacana tersebut tidak sekadar inovasi administratif, melainkan sebuah risiko struktural yang dapat merusak fondasi UUD 1945.

Secara yuridis, Pasal 18 ayat (4) menegaskan bahwa wakil kepala daerah adalah jabatan politik yang harus dipilih secara demokratis. Undang‑Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada memang dirancang dengan pasangan calon kepala daerah‑wakil yang dipilih bersamaan oleh rakyat. Menggantikan mekanisme ini dengan penunjukan sepihak setelah kepala daerah terpilih akan menghilangkan kesempatan warga untuk menilai calon secara utuh, sekaligus menurunkan akuntabilitas pejabat eksekutif.

Dalam kerangka teori demokrasi, Iqbal mengacu pada Robert Dahl yang menekankan partisipasi warga dan akuntabilitas penguasa sebagai dua pilar utama. Kepala daerah yang memperoleh mandat langsung dari pemilih memiliki legitimasi yang jauh lebih kuat dibandingkan pejabat yang ditunjuk. Oleh karena itu, penunjukan wakil kepala daerah oleh kepala daerah terpilih tidak hanya menodai prinsip demokrasi, tetapi juga memindahkan praktik transaksionalisme politik ke fase pasca‑pemilihan, memperkuat dominasi partai dalam proses pengambilan keputusan.

Budaya "ban serep"—konflik internal antara kepala dan wakil daerah—sering kali berakar pada kompromi elite yang tidak transparan. Jika wakil ditunjuk setelah kepala terpilih, arena transaksi politik tidak hilang, melainkan beralih ke belakang layar, meningkatkan potensi perselisihan dan fragmentasi pemerintahan. Iqbal menyarankan agar alih‑alih menghapus jabatan wakil, dibuatlah perjanjian pembagian tugas yang jelas sejak awal, sehingga wewenang, koordinasi, dan pengawasan internal dapat diatur secara terperinci, mengurangi ruang bagi praktik "ban serep".

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis investigasi, saya menilai bahwa usulan pilkada tanpa wakil bukan sekadar upaya efisiensi birokrasi, melainkan manifestasi krisis kepercayaan terhadap sistem politik daerah. Penunjukan wakil secara sepihak membuka celah bagi patronase dan nepotisme, yang pada gilirannya memperparah ketimpangan kekuasaan antara pusat dan daerah. Lebih jauh, langkah ini berpotensi menimbulkan preseden hukum yang berbahaya, mengingat konstitusi secara eksplisit mengatur pemilihan wakil kepala daerah secara demokratis.

Selain itu, argumentasi bahwa wakil kepala daerah hanyalah "vote getter" mengabaikan peran strategis yang dapat mereka mainkan dalam mengawasi kebijakan, mengelola krisis, dan memastikan kontinuitas pemerintahan. Mengurangi posisi ini menjadi sekadar simbolik justru memperlemah mekanisme checks‑and‑balances internal, yang esensial bagi tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Solusi yang lebih konstruktif adalah memperbaiki regulasi mengenai pembagian tugas, memperjelas batas kewenangan, serta menegakkan mekanisme evaluasi kinerja yang berbasis pada hasil nyata, bukan sekadar loyalitas politik. Reformasi ini harus melibatkan semua pemangku kepentingan—partai politik, lembaga legislatif, dan masyarakat sipil—agar tidak terjebak dalam pola lama yang menempatkan politik transaksional di atas kepentingan publik.

Terakhir, penting bagi DPR dan Kementerian Dalam Negeri untuk meninjau kembali rancangan UU Pilkada yang terpisah dari UU Pemilu. Integrasi regulasi ini dapat mencegah inkonsistensi kebijakan dan memastikan bahwa setiap perubahan struktural selaras dengan prinsip konstitusional serta standar demokrasi internasional.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Apakah pilkada tanpa wakil kepala daerah melanggar konstitusi?
  A: Ya, Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 mengatur bahwa wakil kepala daerah harus dipilih secara demokratis.
• Q: Apa risiko utama dari penunjukan wakil kepala daerah oleh kepala terpilih?
  A: Risiko utama meliputi hilangnya akuntabilitas publik, peningkatan praktik transaksionalisme politik, dan potensi konflik internal (budaya "ban serep").
• Q: Bagaimana solusi yang diusulkan untuk mengatasi masalah pembagian tugas antara kepala dan wakil daerah?
  A: Membuat perjanjian pembagian tugas yang jelas dan terperinci sejak awal, serta memperkuat regulasi yang mengatur kewenangan dan koordinasi internal.