Menteri Sekretaris Negara Pastikan Ojol Dapat BHR Meski Jadi UMKM – Implikasi Bisnis Besar

Ringkasan Singkat

• Pengemudi ojek online (ojol) tetap menerima Bantuan Hari Raya (BHR) meski kini dikategorikan sebagai UMKM.
• Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan hak veto pemerintah melalui Danantara Indonesia sebagai pemegang saham utama.
• Regulasi pembagian pendapatan 92% untuk driver dan 8% untuk aplikator sudah berjalan, dan angka BHR diproyeksikan naik dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya.

Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa para pengemudi layanan transportasi daring tetap berhak atas Bantuan Hari Raya (BHR) meskipun status mereka berubah menjadi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sesuai dengan peraturan presiden. "Pemerintah memiliki hak veto karena menjadi salah satu pemegang saham utama di salah satu aplikator, sehingga kami dapat mengeluarkan kebijakan khusus untuk BHR," ujar Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (11/8/2026).

Ia menambahkan, meski tidak diatur secara eksplisit dalam Perpres, hak veto yang dimiliki pemerintah melalui Danantara Indonesia memungkinkan penyesuaian kebijakan yang belum tercantum dalam regulasi. "Angkanya bahkan naik dua kali lipat dibanding tahun lalu," tambahnya, menegaskan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan driver.

Regulasi terkait pembagian hasil 92% untuk driver dan 8% untuk aplikator telah diimplementasikan secara luas. Prasetyo menegaskan bahwa finalisasi regulasi masih dalam proses, namun tidak ada perubahan substansial yang akan mengganggu model bisnis yang ada. "Kami hanya melengkapi formulanya agar tidak ada celah yang terlewat," tuturnya.

Analisis Pakar

Sebagai pakar ekonomi makro, saya melihat keputusan ini sebagai sinyal kuat bahwa pemerintah tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai pemangku kepentingan strategis dalam ekosistem ekonomi digital. Hak veto yang dimiliki melalui Danantara Indonesia memberi pemerintah leverage untuk menstabilkan pendapatan driver, yang pada gilirannya menjaga daya beli konsumen akhir. Dalam konteks makro, peningkatan BHR dua kali lipat dapat berkontribusi pada peningkatan konsumsi rumah tangga pada periode menjelang Idul Fitri, yang biasanya menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi kuartal keempat.

Namun, pengkategorian driver sebagai UMKM menimbulkan pertanyaan tentang akses mereka ke fasilitas keuangan tradisional, seperti kredit modal kerja atau asuransi kesehatan. Jika regulasi tidak diikuti dengan kebijakan pendukung, risiko kegagalan usaha kecil dapat meningkat, mengancam stabilitas lapangan kerja di sektor transportasi daring. Pemerintah perlu memastikan bahwa skema BHR tidak menjadi solusi jangka pendek semata, melainkan bagian dari paket kebijakan yang lebih komprehensif, termasuk program pelatihan digital dan mekanisme perlindungan sosial.

Selanjutnya, pembagian pendapatan 92/8 yang telah menjadi standar industri menunjukkan adanya konsensus antara aplikasi dan driver mengenai nilai tambah masing-masing pihak. Namun, dengan meningkatnya persaingan dari platform baru dan regulasi yang lebih ketat, tekanan pada margin driver dapat kembali meningkat. Oleh karena itu, penting bagi driver untuk mengoptimalkan produktivitas melalui manajemen waktu yang lebih efisien dan diversifikasi layanan, misalnya dengan mengintegrasikan pengiriman barang (logistik) ke dalam portofolio mereka.

Terakhir, keputusan ini dapat menjadi contoh bagi negara lain di kawasan Asia Tenggara yang sedang menavigasi hubungan antara pemerintah, platform digital, dan pekerja gig. Transparansi dalam kebijakan, serta penggunaan hak veto secara bijak, dapat menjadi model untuk menciptakan ekosistem ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Mengapa driver ojol tetap menerima BHR meski menjadi UMKM?
  A: Pemerintah menggunakan hak veto melalui kepemilikan saham di aplikasi untuk memastikan kesejahteraan driver, meski regulasi belum mengatur secara eksplisit.
• Q: Bagaimana pembagian pendapatan 92% untuk driver dan 8% untuk aplikator memengaruhi profitabilitas?
  A: Model ini memberi driver porsi mayoritas pendapatan, meningkatkan insentif kerja, namun tetap memberi aplikasi margin yang cukup untuk operasional.
• Q: Apa implikasi jangka panjang bagi driver yang kini dikategorikan sebagai UMKM?
  A: Sebagai UMKM, driver dapat mengakses fasilitas kredit dan program pemerintah, namun mereka juga harus menanggung risiko bisnis lebih besar tanpa jaminan sosial yang kuat.