Skandal Pengantar Jenazah: Kejagung Akui Pegawai Bukan Jaksa, Tapi Masih Jadi Teka‑Teki

Ringkasan Singkat

• Febrie Adianto, pegawai Kejaksaan Agung, disebut mengantar jenazah Sutrimo ke RS Muhammadiyah Taman Puring.
• Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, menegaskan Febrie bukan jaksa, melainkan staf administrasi, namun tidak dapat mengonfirmasi perannya dalam pengantaran jenazah.
• Kematian Sutrimo yang terjadi pada 23 Juli masih menyisakan banyak pertanyaan, sementara keluarga melaporkan kasus ini ke Polresta Banyumas.

Jakarta – Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi memberi klarifikasi terkait nama Febrie Adianto yang muncul dalam laporan media sebagai sosok yang mengantar jenazah Sutrimo dari Klinik Mordent ke RS Muhammadiyah Taman Puring. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, menyatakan bahwa Febrie memang terdaftar sebagai pegawai Kejagung, namun bukan sebagai jaksa melainkan sebagai staf administrasi biasa.

"Saudara Febrio yang kami tahu memang pegawai Kejaksaan, tapi bukan jaksa. Ia adalah staf administrasi yang pernah menjadi bagian dari tim eks Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Febrie Adriansyah," ujar Anang dalam konferensi pers pada Senin (10/8). Meskipun demikian, Anang menolak memberikan kepastian apakah Febrie terlibat langsung dalam proses pengantaran jenazah tersebut.

Kasus ini bermula ketika Sutrimo ditemukan tidak sadarkan diri di halaman Klinik Mordent, Kebayoran Baru, pada Kamis (23/7). Ia kemudian dibawa dengan ambulans ke RS Muhammadiyah Taman Puring. Keluarga korban, yang diwakili oleh saudara Suting dan anaknya Abhi, melaporkan kematian tersebut ke Polresta Banyumas pada Sabtu (8/8). Mereka menyatakan tidak mengetahui adanya kejanggalan, namun menuntut kejelasan setelah beragam pemberitaan yang kontradiktif muncul.

Penelusuran internal Kejagung mengungkap bahwa Febrie sempat diberhentikan sementara karena terseret dalam kasus korupsi Tindak Pidana Khusus (TPPU). Meski demikian, ia tetap berada di posisi staf administrasi hingga kini. Ketiadaan informasi yang transparan menimbulkan spekulasi publik, terutama mengingat sensitivitas penanganan jenazah dan prosedur hukum yang seharusnya jelas.

Analisis Pakar

Sebagai kepala redaksi dan jurnalis investigasi, saya menilai bahwa respons Kejagung masih jauh dari standar akuntabilitas yang diharapkan. Penegasan bahwa Febrie bukan jaksa memang penting, namun tidak cukup untuk menutup celah informasi. Publik berhak mengetahui apakah seorang pegawai administrasi memiliki wewenang atau prosedur khusus dalam mengantar jenazah, terutama bila melibatkan institusi negara.

Ketidakjelasan ini menimbulkan dua pertanyaan krusial: pertama, apakah ada prosedur internal yang mengatur peran staf Kejagung dalam penanganan jenazah? Kedua, mengapa Kejagung tidak segera mengeluarkan pernyataan resmi mengenai keterlibatan atau tidaknya Febrie dalam proses tersebut? Keterlambatan dan ambiguitas jawaban dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi hukum.

Selain itu, kasus ini menggarisbawahi pentingnya transparansi dalam penanganan kasus kematian yang melibatkan pihak publik. Jika ada dugaan penyalahgunaan jabatan atau pelanggaran prosedur, seharusnya ada mekanisme pengawasan independen yang dapat mengusutnya secara objektif. Tanpa itu, spekulasi media dan publik akan terus berkembang, memperburuk citra lembaga.

Terakhir, saya mengajak semua pihak terkait—Kejagung, kepolisian, dan rumah sakit—untuk berkoordinasi secara terbuka. Hasil investigasi yang dapat diakses publik tidak hanya akan menuntaskan misteri kematian Sutrimo, tetapi juga memperkuat prinsip rule of law di Indonesia.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Apakah Febrie Adianto memiliki wewenang resmi untuk mengantar jenazah?
• A: Hingga kini, Kejagung belum mengkonfirmasi apakah Febrie memiliki wewenang khusus; ia hanya terdaftar sebagai staf administrasi.
• Q: Mengapa keluarga Sutrimo melaporkan kematian ke Polresta Banyumas, bukan ke kepolisian setempat?
• A: Keluarga melaporkan ke Polresta Banyumas karena mereka memiliki hubungan keluarga di wilayah tersebut dan menganggapnya lebih representatif.
• Q: Apa langkah selanjutnya yang diharapkan dari Kejagung?
• A: Diharapkan Kejagung mengeluarkan klarifikasi lengkap, termasuk prosedur internal terkait penanganan jenazah, serta membuka akses bagi penyelidikan independen.